Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian UMKM Perluas Pembiayaan dan Peluang Usaha Rakyat
JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Memasuki dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pembiayaan dan peluang usaha rakyat melalui percepatan legalitas usaha, digitalisasi, serta penguatan kemitraan. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan pengusaha UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, dan mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan, selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, kementeriannya memprioritaskan pemerataan kesempatan berusaha, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam mengakses modal, pasar, dan layanan usaha. "Sesuai arahan Presiden, kami diminta fokus pada ekonomi kerakyatan, terutama bagaimana mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, kita ingin memperkecil kesenjangan antara pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar semuanya memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh dan berkembang," ujar Maman di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menteri UMKM Kebut Penurunan Bunga PNM Mekaar 8% Enam Program Strategis Kementerian UMKM Selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, menurut Menteri Maman, Kementerian UMKM menjalankan enam program strategis melalui kolaborasi dengan kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, pemerintah daerah (pemda), serta sektor swasta. Program tersebut meliputi digitalisasi usaha, perluasan pembiayaan produktif, percepatan legalitas usaha, pengembangan kewirausahaan, penguatan kemitraan rantai pasok, dan pemulihan usaha yang terdampak bencana. Dia mengungkapkan , program pertama berfokus pada percepatan digitalisasi melalui platform SAPA UMKM. Inisiatif ini ditujukan untuk mempermudah pengusaha UMKM mengakses layanan pemerintah sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk melalui pemanfaatan teknologi digital. Hingga Oktober 2026, platform SAPA UMKM telah mencatat 40.065 pengguna yang mengikuti proses pendaftaran awal (onboarding). “Jumlah itu terdiri atas 32.938 pengusaha dan 7.127 pengguna nonpengusaha,” tutur dia. Menteri UMKM menjelaskan, untuk mendukung pemasaran produk lokal, Kementerian UMKM juga menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beleid ini mengatur insentif berupa potongan biaya layanan perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) terverifikasi yang memasarkan produk dalam negeri. Kebijakan tersebut, kata Maman, dirancang untuk mengurangi beban biaya pemasaran digital sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik. Mulai 25 Oktober 2026, melalui aplikasi SAPA UMKM akan difasilitasi layanan insentif 50% bagi pengusaha mikro dan kecil yang memproduksi produk dalam negeri. “Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol bagi platform dan juga pengusaha UMKM," tegas dia. Program kedua, menurut Maman Abdurrahman, menyasar perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berupaya meningkatkan jangkauan pembiayaan formal agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif. Maman mengemukakan, hingga Oktober 2026, penyaluran KUR mencapai Rp260,8 triliun atau sekitar 88% dari target tahun ini. Pembiayaan tersebut telah menjangkau lebih dari 4,04 juta debitur. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 65,9% atau Rp170,9 triliun mengalir ke sektor produksi. Komposisi ini mencerminkan arah pembiayaan pemerintah yang semakin menitikberatkan dukungan pada kegiatan usaha produktif dan penciptaan nilai tambah. “Selain memperluas jangkauan KUR, pemerintah mencatat lebih dari 4,35 juta pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan formal untuk pertama kalinya sepanjang periode 2025–2026,” papar Maman. Menteri Maman menegaskan, upaya memperluas pembiayaan tidak berhenti pada KUR, tetapi juga mencakup penurunan beban bunga bagi perempuan prasejahtera yang mengakses pembiayaan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Presiden Prabowo telah menginstruksikan penurunan tingkat bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dari 24% menjadi 8%. Kebijakan ini diharapkan membuat pembiayaan lebih terjangkau bagi perempuan yang menjalankan usaha mikro. Dia menambahkan, dari sisi regulasi, kebijakan itu sudah siap seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera. “Proses saat ini sedang dalam tahap finalisasi petunjuk pelaksanaan dan perjanjian kerja sama penyalurannya. Inilah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian UMKM dan akan rampung secepatnya," ujar Maman. Menurut Menteri UMKM, perluasan pembiayaan tersebut diharapkan mampu membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Adapun program ketiga, kata Menteri Maman, diarahkan pada percepatan formalisasi usaha dan penyederhanaan proses berusaha. Kementerian UMKM memfasilitasi penerbitan dokumen legalitas serta sertifikasi dan standardisasi produk untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pengusaha ke pasar formal. Hingga Oktober 2026, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara kumulatif mencapai 17,63 juta. Pada periode yang sama, pemerintah mencatat 4,43 juta sertifikat halal, 1,08 juta sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), serta sekitar 628.900 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). “Peningkatan legalitas dan standardisasi produk diharapkan memperkuat kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, serta membuka kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap dia. Maman mengemukakan, program keempat berfokus pada pengembangan kewirausahaan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Produktif dan inkubasi usaha. Pemerintah menyelaraskan layanan dari 18 kementerian dan lembaga untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan maupun merintis usaha. Program tersebut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan target menjangkau 10 juta penduduk melalui kesempatan berusaha dan bekerja. Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui 757 lembaga inkubator yang tersebar di seluruh Indonesia. “Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mendampingi calon wirausaha dan pengusaha UMKM dalam meningkatkan keterampilan manajemen, menyusun model bisnis, memperluas jejaring, serta mempersiapkan usaha agar mampu bersaing di pasar,” papar dia. Melindungi Ekosistem Transportasi Platform Digital Sementara itu, program kelima mencakup pelindungan pengusaha mikro dan perluasan kemitraan rantai pasok. Pemerintah memperkuat pelindungan bagi pengusaha mikro yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Maman Abdurrahman menuturkan, melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, pemerintah mengatur kepastian status, pelindungan kemitraan, dan pembinaan bagi pengemudi ojek daring yang masuk dalam kategori pengusaha mikro. “Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan kegiatan ekonominya,” ujar dia. Di sisi lain, menurut dia, Kementerian UMKM memperluas kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Upaya ini mencakup keterlibatan dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Holding UMKM, serta penguatan alokasi 30% area infrastruktur publik untuk kegiatan usaha UMKM. Maman menjelaskan, perluasan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar akses pasar dan meningkatkan keterlibatan usaha rakyat dalam kegiatan ekonomi berskala besar. Pemerintah juga mendorong terbentuknya hubungan bisnis yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi pengusaha UMKM, termasuk terkait kewajiban sertifikasi halal. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menjaga pelindungan konsumen tanpa membebani usaha mikro secara berlebihan. "Terkait kewajiban sertifikat halal, ada kekhawatiran bahwa hal ini membebani UMKM. Pemerintah sedang mencari solusi dan formula terbaik dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Presiden telah memerintahkan agar kewajiban tersebut tidak menjadi beban dan ditangguhkan sementara hingga 2028," kata dia. Prabowo Bidik Penyaluran Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga Petani, Nelayan, dan UMKM Program keenam, kata Menteri UMKM, berkaitan dengan pemulihan UMKM yang terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Pemerintah menyiapkan dukungan bagi pengusaha mikro agar dapat kembali menjalankan kegiatan usaha dan memulihkan sumber penghasilan mereka,” kata dia. “Melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro, pemerintah menargetkan lebih dari 200.000 unit usaha mikro menerima bantuan sebesar Rp3 juta per unit. Total alokasi anggaran program tersebut mencapai Rp618,8 miliar,” jelas dia. Dia menekankan, bantuan itu ditujukan untuk membantu pengusaha mikro memulihkan kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan usaha, dan kembali memperoleh pendapatan setelah aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat bencana. “Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian UMKM tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha rakyat,” tandas Maman. Menteri Maman menegaskan, melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian UMKM berupaya memperluas kesempatan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (han)
