Abdul Aziz

Editor

Abdul Aziz

Editor · -

-

Perdagangan22 Oktober 2026

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian UMKM Perluas Pembiayaan dan Peluang Usaha Rakyat

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Memasuki dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pembiayaan dan peluang usaha rakyat melalui percepatan legalitas usaha, digitalisasi, serta penguatan kemitraan. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan pengusaha UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, dan mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan, selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, kementeriannya memprioritaskan pemerataan kesempatan berusaha, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam mengakses modal, pasar, dan layanan usaha. "Sesuai arahan Presiden, kami diminta fokus pada ekonomi kerakyatan, terutama bagaimana mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, kita ingin memperkecil kesenjangan antara pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar semuanya memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh dan berkembang," ujar Maman di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menteri UMKM Kebut Penurunan Bunga PNM Mekaar 8% Enam Program Strategis Kementerian UMKM Selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, menurut Menteri Maman, Kementerian UMKM menjalankan enam program strategis melalui kolaborasi dengan kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, pemerintah daerah (pemda), serta sektor swasta. Program tersebut meliputi digitalisasi usaha, perluasan pembiayaan produktif, percepatan legalitas usaha, pengembangan kewirausahaan, penguatan kemitraan rantai pasok, dan pemulihan usaha yang terdampak bencana. Dia mengungkapkan , program pertama berfokus pada percepatan digitalisasi melalui platform SAPA UMKM. Inisiatif ini ditujukan untuk mempermudah pengusaha UMKM mengakses layanan pemerintah sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk melalui pemanfaatan teknologi digital. Hingga Oktober 2026, platform SAPA UMKM telah mencatat 40.065 pengguna yang mengikuti proses pendaftaran awal (onboarding). “Jumlah itu terdiri atas 32.938 pengusaha dan 7.127 pengguna nonpengusaha,” tutur dia. Menteri UMKM menjelaskan, untuk mendukung pemasaran produk lokal, Kementerian UMKM juga menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beleid ini mengatur insentif berupa potongan biaya layanan perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) terverifikasi yang memasarkan produk dalam negeri. Kebijakan tersebut, kata Maman, dirancang untuk mengurangi beban biaya pemasaran digital sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik. Mulai 25 Oktober 2026, melalui aplikasi SAPA UMKM akan difasilitasi layanan insentif 50% bagi pengusaha mikro dan kecil yang memproduksi produk dalam negeri. “Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol bagi platform dan juga pengusaha UMKM," tegas dia. Program kedua, menurut Maman Abdurrahman, menyasar perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berupaya meningkatkan jangkauan pembiayaan formal agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif. Maman mengemukakan, hingga Oktober 2026, penyaluran KUR mencapai Rp260,8 triliun atau sekitar 88% dari target tahun ini. Pembiayaan tersebut telah menjangkau lebih dari 4,04 juta debitur. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 65,9% atau Rp170,9 triliun mengalir ke sektor produksi. Komposisi ini mencerminkan arah pembiayaan pemerintah yang semakin menitikberatkan dukungan pada kegiatan usaha produktif dan penciptaan nilai tambah. “Selain memperluas jangkauan KUR, pemerintah mencatat lebih dari 4,35 juta pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan formal untuk pertama kalinya sepanjang periode 2025–2026,” papar Maman. Menteri Maman menegaskan, upaya memperluas pembiayaan tidak berhenti pada KUR, tetapi juga mencakup penurunan beban bunga bagi perempuan prasejahtera yang mengakses pembiayaan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Presiden Prabowo telah menginstruksikan penurunan tingkat bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dari 24% menjadi 8%. Kebijakan ini diharapkan membuat pembiayaan lebih terjangkau bagi perempuan yang menjalankan usaha mikro. Dia menambahkan, dari sisi regulasi, kebijakan itu sudah siap seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera. “Proses saat ini sedang dalam tahap finalisasi petunjuk pelaksanaan dan perjanjian kerja sama penyalurannya. Inilah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian UMKM dan akan rampung secepatnya," ujar Maman. Menurut Menteri UMKM, perluasan pembiayaan tersebut diharapkan mampu membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Adapun program ketiga, kata Menteri Maman, diarahkan pada percepatan formalisasi usaha dan penyederhanaan proses berusaha. Kementerian UMKM memfasilitasi penerbitan dokumen legalitas serta sertifikasi dan standardisasi produk untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pengusaha ke pasar formal. Hingga Oktober 2026, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara kumulatif mencapai 17,63 juta. Pada periode yang sama, pemerintah mencatat 4,43 juta sertifikat halal, 1,08 juta sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), serta sekitar 628.900 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). “Peningkatan legalitas dan standardisasi produk diharapkan memperkuat kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, serta membuka kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap dia. Maman mengemukakan, program keempat berfokus pada pengembangan kewirausahaan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Produktif dan inkubasi usaha. Pemerintah menyelaraskan layanan dari 18 kementerian dan lembaga untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan maupun merintis usaha. Program tersebut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan target menjangkau 10 juta penduduk melalui kesempatan berusaha dan bekerja. Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui 757 lembaga inkubator yang tersebar di seluruh Indonesia. “Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mendampingi calon wirausaha dan pengusaha UMKM dalam meningkatkan keterampilan manajemen, menyusun model bisnis, memperluas jejaring, serta mempersiapkan usaha agar mampu bersaing di pasar,” papar dia. Melindungi Ekosistem Transportasi Platform Digital Sementara itu, program kelima mencakup pelindungan pengusaha mikro dan perluasan kemitraan rantai pasok. Pemerintah memperkuat pelindungan bagi pengusaha mikro yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Maman Abdurrahman menuturkan, melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, pemerintah mengatur kepastian status, pelindungan kemitraan, dan pembinaan bagi pengemudi ojek daring yang masuk dalam kategori pengusaha mikro. “Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan kegiatan ekonominya,” ujar dia. Di sisi lain, menurut dia, Kementerian UMKM memperluas kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Upaya ini mencakup keterlibatan dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Holding UMKM, serta penguatan alokasi 30% area infrastruktur publik untuk kegiatan usaha UMKM. Maman menjelaskan, perluasan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar akses pasar dan meningkatkan keterlibatan usaha rakyat dalam kegiatan ekonomi berskala besar. Pemerintah juga mendorong terbentuknya hubungan bisnis yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi pengusaha UMKM, termasuk terkait kewajiban sertifikasi halal. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menjaga pelindungan konsumen tanpa membebani usaha mikro secara berlebihan. "Terkait kewajiban sertifikat halal, ada kekhawatiran bahwa hal ini membebani UMKM. Pemerintah sedang mencari solusi dan formula terbaik dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Presiden telah memerintahkan agar kewajiban tersebut tidak menjadi beban dan ditangguhkan sementara hingga 2028," kata dia. Prabowo Bidik Penyaluran Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga Petani, Nelayan, dan UMKM Program keenam, kata Menteri UMKM, berkaitan dengan pemulihan UMKM yang terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Pemerintah menyiapkan dukungan bagi pengusaha mikro agar dapat kembali menjalankan kegiatan usaha dan memulihkan sumber penghasilan mereka,” kata dia. “Melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro, pemerintah menargetkan lebih dari 200.000 unit usaha mikro menerima bantuan sebesar Rp3 juta per unit. Total alokasi anggaran program tersebut mencapai Rp618,8 miliar,” jelas dia. Dia menekankan, bantuan itu ditujukan untuk membantu pengusaha mikro memulihkan kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan usaha, dan kembali memperoleh pendapatan setelah aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat bencana. “Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian UMKM tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha rakyat,” tandas Maman. Menteri Maman menegaskan, melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian UMKM berupaya memperluas kesempatan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (han)

Perdagangan22 Oktober 2026

Incar Tambahan Devisa dari Ekspor, Kadin Dorong UMKM Tembus Pasar Global

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengincar peningkatan ekspor nasional sebesar 5–10% untuk mendongkrak devisa, sekaligus memperluas pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain menambah devisa, peningkatan ekspor diharapkan mampu menarik investasi dan menjaga keberlanjutan industrialisasi nasional. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, penguatan perdagangan perlu menjadi agenda bersama dunia usaha dan pemerintah. “Kita ekspor sekitar US$300 miliar, dan setiap 5%, 10% tumbuh itu bisa membawa langsung devisa bagi Indonesia,” ujar Anindya seusai bertemu dengan Menteri Perdagangan (mendag), Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Untuk mencapai target tersebut, Kadin mendorong penguatan kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, terutama dalam memperluas akses pasar internasional dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan ekspor. UMKM menjadi salah satu kelompok usaha yang perlu mendapat akses lebih luas agar dapat mengambil bagian dalam perdagangan global. Anindya mencontohkan, sejumlah produk usaha dalam negeri telah mampu menembus pasar luar negeri. Produk dari kelompok usaha di Palembang, misalnya, berhasil mencatatkan penjualan ke Belanda. Sementara itu, produk kopi Indonesia yang dipasarkan melalui Trade Expo Indonesia (TEI) juga berhasil menjangkau pasar Amerika Serikat. Keberhasilan tersebut, kata Anindya, menunjukkan bahwa produk UMKM memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional. Karena itu, penguatan promosi, akses kepada calon pembeli, dan pendampingan perdagangan perlu terus didorong agar semakin banyak pelaku usaha lokal dapat mengembangkan pasar ekspornya. Kadin juga menyoroti potensi transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang mencapai US$22,8 miliar selama penyelenggaraan satu minggu. Capaian tersebut menjadi peluang untuk memperluas transaksi perdagangan sekaligus meningkatkan penetrasi produk Indonesia ke berbagai negara. “Kita tetap fokus bagaimana meningkatkan perdagangan, karena dengan perdagangan yang kuat, pastilah investasi datang, dan juga industrialisasi bisa terjaga,” tutur dia. Untuk memperluas jangkauan promosi, Kadin mendorong optimalisasi peran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) atau Pusat Promosi Perdagangan Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Melalui jaringan tersebut, produk nasional diharapkan dapat diperkenalkan secara lebih luas kepada calon pembeli internasional. Anin menambahkan, promosi ekspor perlu melibatkan langsung pelaku usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar tujuan. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat hubungan dengan calon pembeli sekaligus membuka peluang transaksi yang lebih konkret. “Jadi, kalau misalnya Kadin bisa bekerja sama di ITPC itu, kita bisa mempromosikan lebih banyak lagi langsung dari suara dunia usaha atau pelakunya,” tegas dia. Selain memperluas promosi, menurut Anin, Kadin mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan yang telah berjalan maupun yang masih dikembangkan, termasuk dengan Uni Eropa. Perluasan akses ke pasar tersebut menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang ekspor baru di tengah dinamika geopolitik global. “Kami berharap penguatan kerja sama perdagangan, promosi produk, dan keterlibatan UMKM dapat berjalan beriringan sehingga peningkatan ekspor tidak hanya menambah devisa, tetapi juga memperluas kesempatan usaha dan memperkuat industri dalam negeri,” papar dia. (sar)

Industri22 Oktober 2026

Menteri UMKM Kebut Penurunan Bunga PNM Mekaar 8%

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mempercepat realisasi penurunan bunga pinjaman Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8% bagi sekitar 16 juta nasabah perempuan prasejahtera. Kementerian UMKM mengebut penyelesaian aturan teknis dan perjanjian kerja sama dengan PNM setelah Kementerian Keuangan menerbitkan landasan regulasi program tersebut. Maman menegaskan, penyelesaian aturan teknis menjadi tanggung jawab kementeriannya untuk memastikan program yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto itu segera berjalan. Menurut dia, percepatan diperlukan mengingat program tersebut menyasar jutaan perempuan yang menjalankan usaha mikro. “Kalau kemarin bolanya di Kementerian Keuangan, sekarang bolanya di kita, jadi akan kita segerakan. Kita pasti akan segera rampungkan karena memang sudah perintah Pak Presiden,” kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menteri Maman juga menyoroti besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut. Ia membandingkannya dengan program untuk pengemudi ojek daring yang menyasar sekitar 1 juta orang. “Ya, harus cepat, kalau (urusan) ojek daring itu cuma 1 juta orang, kalau ini ibu-ibu dan emak-emak, 16 juta orang,” ujar dia. Menurut Maman, proses sebelumnya berfokus pada penyelesaian regulasi di Kementerian Keuangan. Setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera diterbitkan, kementeriannya kini melanjutkan tahapan teknis agar penyaluran pinjaman dengan bunga 8% dapat segera direalisasikan. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana menjelaskan, dari sisi regulasi, landasan pelaksanaan program telah tersedia. Namun, pemerintah masih menyempurnakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan memfinalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). “Secara regulasi sebenarnya sudah siap, PMK-nya ini sudah keluar, PMK Nomor 74 Tahun 2026, dan kami sekarang sedang berproses untuk menyempurnakan juklak. Insya Allah juklak-nya sebentar lagi selesai, dan yang paling penting itu adalah kami memfinalisasikan perjanjian kerja sama penyalurannya dengan PNM,” papar dia. Reghi mengungkapkan, penyelesaian kedua dokumen tersebut menjadi tahapan penting sebelum program dapat dijalankan. Setelah juklak rampung dan PKS ditandatangani, mekanisme penyaluran pinjaman dengan bunga 8% diharapkan dapat segera diterapkan kepada para penerima manfaat. Dalam kesempatan yang sama, Reghi juga meluruskan penggunaan istilah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang berkaitan dengan program tersebut. Ia mengingatkan agar singkatan itu tidak disalahartikan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan umum. “Tolong diluruskan KPPS ini apa, jangan sampai mereka menganggap KPPS itu petugas pemungut suara di tempat pemungutan suara (TPS). Jadi, Kredit Perempuan Prasejahtera atau yang sering teman-teman bilang tadi, PNM 8%,” tandas dia. Dalam skema pelaksanaan yang tengah disiapkan, Kementerian UMKM bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan PNM menjadi mitra penyalur. Penandatanganan PKS antara kedua pihak menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum implementasi program. Pemerintah menargetkan penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar menjadi 8% segera berjalan setelah seluruh persyaratan teknis dan kerja sama penyaluran dituntaskan. Program ini diharapkan mengurangi beban pembiayaan jutaan perempuan prasejahtera yang mengandalkan usaha mikro sebagai sumber penghidupan. (han)

Perdagangan15 Oktober 2026

Agen AI Bantu UMKM Pangkas Biaya Operasional dan Dongkrak Penjualan

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui AI agent (agen AI) membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memangkas biaya operasional sekaligus meningkatkan penjualan. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha mengotomatisasi berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pemasaran dan pelayanan pelanggan hingga pengaturan penjemputan serta pengiriman barang. AI & Data Managing Director Accenture Indonesia, Budi Ono menjelaskan, perkembangan AI telah melampaui fungsi chatbot (program percakapan otomatis) yang sekadar menjawab pertanyaan. Teknologi tersebut mulai mampu menjalankan serangkaian tugas bisnis secara terintegrasi sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tengah persaingan digital. “Untuk memenangkan persaingan, mau tidak mau, saya harus punya seperti employee (karyawan), tetapi dia itu AI,” ujar Budi dalam acara ‘Indonesia Digital Meetup 2026’ di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Dia mencontohkan, usaha jasa pencucian pakaian atau laundry yang selama ini membutuhkan tenaga untuk mengelola akun Instagram, membalas pesan pelanggan melalui WhatsApp, menjadwalkan penjemputan pakaian, hingga mengoordinasikan pengantaran setelah proses pencucian selesai. Menurut dia, rangkaian pekerjaan administratif dan operasional tersebut berpotensi dijalankan oleh AI agent secara otomatis dan terintegrasi sehingga pemilik usaha tidak harus mengandalkan banyak tenaga untuk menangani setiap fungsi. Budi mengungkapkan, teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang penjualan melalui interaksi dengan pelanggan. Ketika pelanggan menghubungi layanan laundry untuk meminta penjemputan pakaian, misalnya, sistem dapat membantu menawarkan promosi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan kemampuan tersebut, kata dia, AI agent tidak hanya berperan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan, tetapi juga dapat mendukung pemasaran serta mendorong transaksi. Pemanfaatan teknologi ini membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah banyak sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan rutin. Budi Ono menegaskan, penerapan AI perlu menjadi bagian dari strategi bisnis UMKM untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama ketika konsumen mengharapkan layanan yang cepat, responsif, dan efisien. Dia menambahkan, penggunaan AI bukan semata-mata ditujukan untuk menggantikan tenaga kerja, melainkan membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan operasional agar tetap kompetitif. “Jadi, ini bukan masalah one second (dalam sekejap), ini bukan masalah tidak menciptakan lapangan pekerjaan, bukan begitu. Namun, bagaimana kita bisa tetap bersaing dengan efisiensi dan produktivitas yang tinggi,” tegas dia. Dalam penerapannya, menurut Budi, AI dapat membantu menangani komunikasi pelanggan, mengatur jadwal layanan, dan menjalankan kegiatan promosi. Dengan demikian, pemilik usaha memiliki lebih banyak waktu untuk mengawasi operasional, menjaga kualitas layanan, serta mengembangkan bisnisnya. (sar)

Perdagangan15 Oktober 2026

ION Ungkap 4 Strategi Pemanfaatan AI untuk Meningkatkan Omzet dan Efisiensi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Presiden Direktur PT Indonesia Open Network (ION), Bayu Prawira Hie mengungkapkan empat strategi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan omzet, mendongkrak keuntungan, menekan biaya operasional, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis. “Kemajuan teknologi AI semakin memudahkan pelaku usaha mengakses dan menggunakan berbagai perangkat digital untuk mengembangkan bisnis. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut perlu didasarkan pada pemahaman yang tepat agar memberikan manfaat nyata bagi perusahaan,” kata Bayu dalam ajang Indonesia Digital MeetUp 2026 (IDM26) di Convention Hall, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini mempertemukan para pakar, komunitas digital, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital untuk mempercepat transformasi usaha dan mendorong UMKM naik kelas. Bayu Prawira menilai, keberhasilan penerapan teknologi dalam bisnis tidak cukup diukur dari kecanggihannya. Hal yang lebih penting adalah kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. “Nomor satu, menurut saya paling penting. Pakai AI ini bisa mendapatkan omzet lebih banyak nggak? Bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak nggak? Pada akhirnya itu yang diukur,” ujar dia. Pilar pertama, menurut Bayu, adalah meningkatkan omzet dan keuntungan. AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan, mulai dari pembuatan konten visual hingga pengelolaan media sosial. Pemanfaatan teknologi ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran dan menjangkau lebih banyak konsumen. Pilar kedua, kata dia, berkaitan dengan efisiensi biaya pembelian. Harga bahan baku dan barang dari pemasok berpengaruh langsung terhadap margin keuntungan. Dengan bantuan AI, pelaku usaha dapat mencari dan menganalisis berbagai pemasok untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas, dengan harga yang lebih kompetitif. Pilar ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. AI dapat membantu pelaku usaha mengelola persediaan barang (inventory) secara lebih teratur dan akurat. Pemantauan stok yang lebih baik dapat mengurangi risiko kehilangan barang maupun kekurangan persediaan ketika permintaan meningkat. “Dengan demikian, potensi pemborosan dan biaya operasional dapat ditekan,” tutur dia. Adapun pilar keempat, menurut Bayu Prawira Hie, adalah mendukung ekspansi usaha dan pengambilan keputusan strategis. Ketika bisnis berkembang, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan berbagai pilihan untuk memperbesar kapasitas usaha, termasuk sumber pembiayaan. Dia menambahkan, AI dapat membantu merangkum dan membandingkan penawaran pinjaman atau pembiayaan modal usaha berdasarkan kebutuhan bisnis. Proses ini dapat berlangsung lebih cepat tanpa harus mengolah seluruh data secara manual. “Jadi, dari empat hal tersebut, kita perlu bantuan AI,” tandas dia. Bayu menjelaskan, melalui empat strategi tersebut, pemanfaatan AI diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari tren teknologi, tetapi juga menjadi alat praktis bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan, mengendalikan biaya, memperbaiki pengelolaan usaha, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Perdagangan15 Oktober 2026

Smesco Indonesia Gelar ‘Indonesia Digital MeetUp 2026’ untuk Percepat Digitalisasi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Smesco Indonesia, badan layanan di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kembali menggelar Indonesia Digital MeetUp 2026 (IDM26). Ajang ini dihelat untuk mempercepat transformasi digital UMKM seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan menjelang bonus demografi 2030. Direktur Utama Smesco Indonesia, Doddy A Matondang mengungkapkan, ekonomi digital saat ini mengalami lompatan perkembangan yang signifikan. Tren itu tercermin pada pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) serta meningkatnya aktivitas pelaku usaha di media sosial, dengan penambahan sekitar 800.000 pengguna. “Jika berbicara tentang e-commerce, hal ini tentu tidak terlepas dari UMKM. Karena itu, Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran dan pendukung pembiayaan (credit arms) di lingkungan Kementerian UMKM perlu mengambil peran aktif dalam setiap tahap perkembangan UMKM,” kata Doddy di Convention Hall, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 27 juta pelaku UMKM di Indonesia telah terhubung dengan ekosistem digital. Dari jumlah tersebut, Smesco telah menjangkau sedikitnya 105.126 UMKM. Meski demikian, upaya pendampingan dan penguatan masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Menurut Doddy Matondang, untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran, Smesco juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Mitra yang dilibatkan antara lain Bank Indonesia (BI) melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Google, Pasar Digital (PaDi) UMKM, Smesco Hub, serta sejumlah pelaku industri teknologi dalam negeri. Doddy menambahkan, pemanfaatan teknologi tinggi (high tech) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi UMKM. Hal itu mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. “Jika mengacu pada penyampaian Presiden Prabowo Subianto, pemanfaatan high tech dan AI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia. Kita memahami bahwa kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah digitalisasi,” ujar dia. Melalui IDM26, kata Doddy, Smesco menegaskan komitmennya untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi diharapkan dapat menekan biaya operasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di tingkat nasional maupun regional. “Karena itu, kita perlu menempatkan digitalisasi sebagai bagian penting dari pengembangan UMKM,” tegas Doddy. Dia menjelaskan, Indonesia Digital MeetUp 2026 berlangsung hingga Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pertemuan para pakar (expert), komunitas digital, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Melalui kolaborasi tersebut, Smesco berharap proses transformasi digital dapat berlangsung lebih cepat dan membantu UMKM meningkatkan skala usaha secara berkelanjutan.

Perdagangan15 Oktober 2026

Kemendag dan Astra Bidik Ekspor UMKM Desa Rp69 Miliar

TANGERANG, UMKMTRUST.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama PT Astra International Tbk membidik potensi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis desa senilai Rp69 miliar melalui penandatanganan 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk menjangkau pasar di sejumlah negara. Ke-10 MoU tersebut ditandatangani dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Kerja sama ini menyinergikan program Desa Bisa Ekspor yang dikembangkan Kemendag dengan program Desa Sejahtera milik Astra. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menyatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekspor produk UMKM melalui pemberdayaan desa dan penjajakan pasar internasional. “Jadi, tadi penandatanganan 10 MoU, nilainya Rp69 miliar ke berbagai negara,” ujar Budi saat ditemui di sela-sela kegiatan TEI 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Menurut Mendag Budi, upaya mendorong produk UMKM menembus pasar ekspor memerlukan persiapan dan pendampingan yang memadai. Produk lokal harus mampu memenuhi kebutuhan serta standar pasar internasional agar memiliki peluang lebih besar untuk diterima pembeli di luar negeri. Untuk mendukung upaya tersebut, menurut Budi Santoso, Kemendag memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara. Jaringan ini berperan menjajaki peluang pasar sekaligus mempertemukan eksportir dalam negeri dengan calon pembeli potensial sebelum transaksi dilakukan. Dia mengungkapkan, saat ini Kemendag memiliki Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara dengan total 46 perwakilan. Keberadaan jaringan tersebut menjadi salah satu sarana untuk membuka akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang di luar negeri. Mendag menjelaskan, proses penjajakan melalui pertemuan bisnis (business matching) memungkinkan eksportir dan calon pembeli saling mengenal, memahami karakteristik produk, serta mengidentifikasi kebutuhan pasar sebelum bertemu secara langsung dalam pameran dagang. “Jadi, sebelum ikut pameran, sudah ada penjajakan. Kita sudah melakukan business matching dengan calon pembeli potensial di luar negeri, sehingga mereka sudah saling mengenal produknya dan orangnya. Sekarang mereka bertemu di Trade Expo,” papar dia.

Perdagangan12 Oktober 2026

Astra Hadirkan Produk Unggulan 25 Desa dan UMKM di TEI 2026

TANGERANG, UMKMTRUST.COM – PT Astra International Tbk menghadirkan produk unggulan dari 25 Desa Sejahtera Astra serta tujuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan ke Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 14–18 Oktober 2026. Astra juga menampilkan puluhan produk unggulan lokal. Misi Astra adalah membantu produk lokal dan UMKM menembus pasar ekspor. Executive in Charge Astra, Boy Gemino Kalauserang menjelaskan, produk-produk tersebut dipamerkan melalui stan Astra dan stan Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor atau DBE Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya Astra memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pembeli dari berbagai negara,” kata Boy Gemino dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026). Dia mengungkapkan, pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan pasar, termasuk ke luar negeri. Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. “Itu sebabnya, Astra terus mendukung pengembangan UMKM agar dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas dia. Menurut Boy Gemino, untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha menghadapi persaingan global, Astra menjalankan program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. “Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra Export Champion yang dilaksanakan bersama Kemendag dan Kadin Indonesia,” tutur dia. Program tersebut, kata dia, mencakup kurasi produk, pelatihan ekspor, matrikulasi atau pemetaan dan penguatan kompetensi, hingga business pitching (presentasi bisnis) dan business matching (penjajakan kemitraan bisnis). Tahapan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus mempertemukan mereka dengan calon pembeli dan mitra dagang. Boy Gemino mengemukakan, dalam TEI 2026, sedikitnya 30 peserta menampilkan produk di stan Astra, terdiri atas 20 Desa Sejahtera Astra dan 10 UMKM binaan Yayasan Astra–Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) serta Grup Astra. “Selain itu, tujuh Desa Sejahtera Astra turut memamerkan produk di stan DBE Kemendag. Sebanyak 25 produk UMKM binaan Astra dan YDBA lainnya juga dipajang di stan Astra,” ujar dia. Dia mengatakan, produk yang ditampilkan mencakup beragam komoditas unggulan daerah, mulai kopi, teh, kakao, hingga aneka makanan dan minuman olahan. Untuk komoditas kopi, misalnya, terdapat biji kopi hijau (green bean coffee) dan kopi bubuk jenis Arabika serta Robusta dari Desa Sejahtera Astra di Bajawa, Cikoneng, Takengon, Cikajang, Agam, Lampung Barat, Pagar Alam, dan Pakenjeng, Garut. Boy Gemino menuturkan, produk kopi juga berasal dari UMKM binaan Astra, antara lain Mucrova Indonesia, Koperasi Marangkai Sejahtera, CV Banyu Hitam Abadi, dan PT Bibit Baik Indonesia. Adapun produk teh mencakup teh daun lepas (loose leaf tea), teh artisan (artisan tea), dan campuran teh (tea blend) dari PT Tiga Ekarasa Harmoni melalui merek Teapotto, serta PT Tsurayaa Pratama Intl yang merupakan UMKM binaan YDBA. Untuk komoditas kakao, produk yang ditampilkan meliputi biji kakao fermentasi (fermented cocoa beans), pecahan biji kakao (cocoa nibs), dan pasta kakao (cocoa paste). Produk tersebut berasal dari Desa Sejahtera Astra di Tabanan, Sikka, dan Berau, serta PT Windah Berkah Sejahtera. Astra, menurut Boy Gemino, juga menghadirkan beragam produk olahan pangan dan minuman, seperti minuman herbal, gula kelapa, bumbu cair berbahan kelapa (coconut aminos), mentega (butter), gelato, keripik tempe, abon, dan kukis (cookies). Produk-produk tersebut berasal dari UMKM binaan YDBA, Desa Sejahtera Astra, dan Grup Astra. Boy Gemino Kalauserang mengungkapkan, beragam produk lokal tersebut disiapkan untuk menjangkau pasar internasional, antara lain Singapura, Jepang, Belanda, Vietnam, Italia, Tiongkok, India, Argentina, Bahrain, Spanyol, Thailand, Kaledonia Baru, Taiwan, Aljazair, Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Prancis. Dia menegaskan, partisipasi Astra dalam TEI bukan kali pertama dilakukan. Perusahaan mulai mengikuti pameran tersebut pada 2018 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Dubai Expo 2020. Sejak 2022, Astra telah melibatkan lebih dari 50 pelaku usaha, termasuk UMKM dan Desa Sejahtera Astra, selama empat tahun berturut-turut. Dari rangkaian partisipasi tersebut, total nilai kontrak dan transaksi yang dicatatkan para pelaku usaha binaan Astra mencapai lebih dari US$24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar. “Pembeli berasal dari berbagai negara, termasuk AS, Kanada, Belanda, Jerman, Nigeria, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang, dan Australia,” ucap Boy Gemino. Dia menyatakan, capaian tersebut memperlihatkan potensi program pendampingan dalam membuka akses perdagangan lintas negara bagi pelaku usaha lokal. Melalui partisipasi dalam pameran perdagangan internasional, Astra berupaya mempertemukan produk binaannya dengan pasar yang lebih luas sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Menuju 70 Tahun Astra Menurut Boy Gemino Kalauserang, upaya pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari perjalanan Astra menjelang usia ke-70 pada 20 Februari 2027. Memasuki usia tersebut, Astra mengusung tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia” sebagai cerminan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Dia menerangkan, sedikitnya 16 juta masyarakat telah menerima manfaat dari berbagai inisiatif sosial Astra di sejumlah daerah. Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra yang telah menjangkau lebih dari 1.500 desa di 35 provinsi. Program tersebut mencakup pengembangan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Melalui berbagai inisiatif itu, Astra mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah. Boy Gemino menekankan, komitmen tersebut sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di Indonesia. “Pengembangan produk unggulan daerah dan perluasan pasar ekspor menjadi salah satu jalur yang ditempuh perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar dia.

Perdagangan2 Oktober 2026

Cegah Ekspor UMKM Mandek, Menteri Maman Minta Pengusaha Perkuat Pasar Domestik

JAKARTA, UMKMTRUST.COM — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman meminta pelaku UMKM memperkuat pasar domestik untuk mencegah kegiatan ekspor hanya berlangsung sekali kemudian mandek. Ekspor harus ditopang fundamental usaha dan basis pasar dalam negeri yang kuat agar mampu berlanjut dan berkembang di pasar global. Menteri Maman mengungkapkan, ekspor merupakan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Namun, dorongan untuk menembus pasar internasional tidak boleh membuat pelaku usaha mengabaikan pasar domestik yang menjadi fondasi keberlanjutan bisnis. “Boleh kita support (dukung) teman-teman untuk ekspor, 100% kita dukung. Tetapi pastikan kualitas produk mereka di domestik juga sudah kuat. Jangan sampai kita ekspor satu kali, setelah itu tidak berlanjut,” kata Maman dalam acara Kopdar Ekspor di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Menurut Maman, pasar domestik berperan sebagai tempat bagi UMKM untuk menguji kualitas produk sekaligus membangun kapasitas produksi. Dari pasar dalam negeri, pelaku usaha dapat memperbaiki produk, memperkuat manajemen keuangan, memahami kebutuhan konsumen, dan membangun basis pelanggan sebelum menghadapi persaingan di pasar internasional. Karena itu, Menteri Maman mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak menjadikan ekspor sebagai tujuan yang dikejar terlalu dini tanpa kesiapan bisnis. Ekspansi ke pasar global harus dilakukan setelah pelaku usaha memiliki kemampuan mempertahankan kualitas dan memenuhi permintaan secara konsisten. “Tidak ada pengusaha di mana pun yang tidak memulai dari pasar lokal mereka. Kita sering belum apa-apa sudah memikirkan ekspor, tetapi lupa memperkuat pasar domestik,” ujar dia. Menteri UMKM menjelaskan, pasar domestik yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan bagi produk UMKM Indonesia. Selain menjadi sumber pertumbuhan, pasar nasional memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang sehingga tidak mudah terdesak oleh produk impor. Untuk memperkuat fondasi UMKM, menurut Maman, Kementerian UMKM menghadirkan sistem layanan terintegrasi SAPA UMKM. Layanan tersebut dirancang untuk memudahkan pelaku usaha di berbagai daerah memperoleh akses terhadap verifikasi usaha, legalitas, sertifikasi, pembiayaan, hingga pemasaran digital tanpa harus datang ke Jakarta. “Adapun SMESCO sebagai perpanjangan tangan Kementerian UMKM turut memetakan kesiapan pelaku usaha untuk memasuki pasar ekspor,” tutur dia. Direktur Utama SMESCO, Doddy Akhmadsyah Matondang menambahkan, dari sekitar 100.000 data UMKM yang terdaftar, sebanyak 267 UMKM telah teridentifikasi siap memasuki pasar ekspor. SMESCO juga telah menghubungi secara langsung 1.083 UMKM dan menemukan 551 UMKM yang masih berpotensi untuk terus dikembangkan. Doddy mengungkapkan, tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM di antaranya perizinan, pembiayaan, dan strategi pemasaran. “Kami berkomitmen menyediakan end-to-end services (layanan menyeluruh) bagi UMKM, mulai dari akses pemasaran, pembiayaan hingga perizinan, sehingga semakin banyak UMKM Indonesia yang siap dan mampu melakukan ekspor secara berkelanjutan,” tutur Doddy. Dengan penguatan pasar domestik dan dukungan terhadap kesiapan ekspor, kata Doddy Akhmadsyah, pemerintah berharap UMKM tidak berhenti pada keberhasilan menembus pasar internasional untuk pertama kalinya. Ekspor diharapkan menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan fondasi usaha yang kuat di pasar dalam negeri.