Editor

Abdul Aziz

Editor · -

Perdagangan2 November 2026

Mendag Minta Kadin Aktif Bawa UMKM Menembus Pasar Ekspor

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meminta Kadin Indonesia lebih aktif memanfaatkan jaringan perdagangan pemerintah di luar negeri untuk mempertemukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan calon pembeli internasional. Langkah ini diperlukan agar pembinaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga menghasilkan transaksi ekspor. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026), Mendag Budi menjelaskan, 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara dapat dimanfaatkan untuk membuka akses pasar produk UMKM. Dia meminta pengurus Kadin pusat maupun daerah menghubungkan UMKM binaannya dengan jaringan tersebut. Pelaku usaha dapat mempresentasikan produk, kemudian perwakilan perdagangan membantu mencarikan calon pembeli sesuai karakteristik produk dan kebutuhan pasar. Melalui program UMKM Bisa Ekspor, menurut Budi Santoso, Kemendag mencatat transaksi US$134 juta pada tahun sebelumnya. Sekitar 60% peserta merupakan UMKM yang belum pernah melakukan ekspor. Sementara itu, sepanjang Januari–September 2026, nilai transaksi program tersebut mencapai US$360 juta. Dia mengungkapkan, selain UMKM yang telah beroperasi, Kemendag memperluas basis eksportir melalui program Campuspreneur bersama lebih dari 27 perguruan tinggi dan Desa Bisa Ekspor. Program Campuspreneur membekali mahasiswa dengan keterampilan pengembangan produk, desain, kemasan, hingga pencarian pembeli. Dalam Trade Expo Indonesia (TEI), 20 perguruan tinggi yang difasilitasi membuka stan dan membukukan transaksi US$24,5 juta. Adapun Desa Bisa Ekspor diarahkan untuk mendampingi produsen perdesaan agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar internasional. "Sejumlah koperasi di Jember dan Sulawesi Tenggara telah berhasil menembus pasar ekspor," tutur dia. Kemendag, kata Budi, menjalankan tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan Dari Lokal untuk Global. Pemerintah juga memperluas pemasaran produk lokal melalui penyederhanaan kemudahan berusaha, fasilitasi akses pasar, serta kerja sama dengan peritel dan jaringan distribusi. Pengamanan Pasar Berjalan Seiring Penguatan Ekspor Mendag Budi Santoso mengemukakan, dalam upaya melindungi industri domestik, pemerintah memiliki instrumen seperti bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard). Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kepentingan industri hulu dan hilir agar kebijakan perlindungan tidak justru membebani sektor lainnya. Di sisi perdagangan internasional, kata dia, sebanyak 25 perjanjian perdagangan telah diimplementasikan, sedangkan 13 lainnya masih dalam proses ratifikasi. "Perjanjian tersebut penting untuk meningkatkan ekspor, sekaligus memperluas pilihan negara pemasok bahan baku dan barang modal," tegas dia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 82% ekspor Indonesia berasal dari industri pengolahan, yang tumbuh 7,87%. Sementara itu, sekitar 91% impor nasional berupa bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, sedangkan impor barang konsumsi hanya sekitar 8,7%. Ekspor Indonesia selama Januari–Agustus 2026 tumbuh 4,7%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sepanjang tahun mencapai 5,5–6,5%. Untuk meningkatkan pemanfaatan perjanjian perdagangan, Kemendag juga mengembangkan otomatisasi layanan Surat Keterangan Asal (SKA). "Sistem tersebut diharapkan mempermudah eksportir memperoleh fasilitas tarif preferensi dan mengurangi kendala administrasi," ucap Mendag. Trade Expo Indonesia Hadirkan 9.600 Pembeli Asing Budi Santoso menjelaskan, Trade Expo Indonesia tahun ini menarik lebih dari 9.600 pembeli mancanegara, meningkat dibandingkan 8.045 pembeli pada tahun sebelumnya. Jumlah peserta pameran juga bertambah dari sekitar 1.500 menjadi 1.873 peserta. India, Malaysia, Tiongkok, Arab Saudi, dan Taiwan menjadi lima negara asal pembeli terbanyak. Pada hari pertama pameran, nilai transaksi mencapai US$13,2 miliar dengan 168 nota kesepahaman (MoU). Selama lima hari penyelenggaraan, jumlah MoU meningkat menjadi 426. India menjadi negara pembeli terbesar berdasarkan nilai transaksi, disusul Belanda, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Jepang. "Capaian tersebut merupakan hasil penjajakan bisnis yang dilakukan jauh sebelum pameran berlangsung, termasuk melalui pertemuan daring antara eksportir Indonesia dan calon pembeli asing," tandas dia. Untuk memperluas akses pasar, Budi juga meminta dukungan Kadin dan Komisi VI DPR agar pemerintah menambah kantor ITPC di luar negeri. Saat ini, Indonesia memiliki 19 kantor ITPC. "Keberhasilan diplomasi perdagangan harus diukur dari terbukanya pasar internasional dan bertambahnya pelaku usaha yang mampu mengekspor, bukan sekadar banyaknya kegiatan promosi," papar Mendag.

JakartaUMKMMendagKadin

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Industri1 November 2026

112.849 UMKM Korban Bencana di Sumatra Ditetapkan sebagai Penerima Banpres

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan, sebanyak 112.849 usaha mikro di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk memulihkan usaha yang terdampak bencana alam. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tahap awal tersebut rampung sebelum Desember 2026. Sekitar 87.151 usaha mikro lainnya masih berpeluang menerima bantuan pada tahap berikutnya. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, percepatan penyaluran Banpres menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana melanda tiga provinsi di Sumatra. “Targetnya adalah menyelesaikan distribusi Banpres sebelum Desember, sesuai arahan Presiden melalui Ketua Satgas. Bantuan ini bertujuan meringankan beban pengusaha mikro agar dapat melanjutkan aktivitas ekonomi,” kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menteri Maman mengungkapkan, hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 48 dari 50 kabupaten/kota terdampak telah mengusulkan 206.466 calon penerima bantuan. Setelah melalui verifikasi internal dan pencocokan data lintas kementerian serta lembaga, pemerintah menetapkan 112.849 usaha mikro sebagai penerima bantuan tahap I. Dari jumlah tersebut, menurut Menteri UMKM, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 usaha mikro di Sumatra Utara, dan 17.062 usaha mikro di Sumatra Barat. Penetapan penerima dilakukan melalui pemadanan data bersama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Maman menambahkan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan bantuan diterima pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Pemerintah menyaring nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid, mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta calon penerima yang masih memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif. “Masih terbuka kesempatan bagi 87.151 usaha mikro lainnya untuk memenuhi kuota penerima. Kami mengajak pemerintah daerah segera melengkapi dan memperbaiki usulan tahap II paling lambat 2 November 2026,” ujar dia. Selain bantuan langsung, menurut Maman Abdurrahman, Kementerian UMKM menyiapkan tiga klaster program untuk mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana. Dengan demikian, strategi pemulihan pemerintah mencakup empat klaster, yakni Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro, bantuan alat produksi, pemberdayaan UMKM dan wirausaha, serta pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit. Dia menambahkan, pada klaster bantuan alat produksi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2,6 miliar untuk merevitalisasi satu Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas nilam di Kabupaten Aceh Tamiang. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pengadaan 11 unit alat dan mesin produksi, termasuk mesin distilasi nilam dan mesin pembuat bata ringan. Klaster pemberdayaan UMKM dan wirausaha mendapatkan alokasi Rp11,2 miliar untuk menjangkau 12.386 pelaku usaha. “Program ini meliputi peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perluasan kemitraan, serta pembukaan akses pasar dan pembiayaan melalui KUR,” papar dia. Pemerintah, kata Menteri UMKM, mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk klaster pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit. Program tersebut mencakup pembentukan delapan unit klinik dan penyediaan dukungan 32 tenaga pendamping profesional di wilayah terdampak. Dia mengemukakan, berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra periode 2026–2028, kebutuhan anggaran pemulihan UMKM diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun. “Khusus pada 2026, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp618,88 miliar dengan sasaran pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” tutur dia. Menteri Maman menegaskan, program pemulihan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan pelaku usaha dapat kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan. “Pemerintah hadir untuk memastikan setiap pengusaha UMKM terdampak dapat kembali membuka usaha, berproduksi, dan memperoleh penghasilan. Pemulihan UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan, seiring meningkatnya semangat para pengusaha untuk bangkit,” tandas dia.

UMKM korban bencanaBanpresBencana SumatraKementerian UMKM

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Industri31 Oktober 2026

34 UMKM Siapkan 2,4 Juta Genting untuk Program Gentingisasi

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Sebanyak 34 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produsen genteng di Majalengka, Jawa Barat, menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat untuk menyukseskan program gentingisasi pemerintah. Seluruh produk tersebut telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan akan dikirim menggunakan 600 truk mulai 8 November 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, persiapan pengiriman jutaan genteng produksi UMKM tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10/2026). “Sudah ada 34 UMKM yang lolos SNI. Artinya, mereka sudah memiliki sertifikasi yang kuat dan lolos uji. Ke-34 UMKM ini menyiapkan 2,4 juta genteng produk UMKM dari tanah liat,” ujar Maruarar. Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, keterlibatan puluhan produsen lokal dalam program gentingisasi tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga mendorong UMKM meningkatkan kualitas produknya melalui penerapan standar nasional. “UMKM-nya juga maju dan berkualitas karena ada standar tadi. Sebanyak 2,4 juta genteng ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk sebuah pengiriman dan pemasaran genteng yang akan dikirim ke banyak titik di Jawa Barat,” kata dia. Ara mengemukakan, distribusi dalam skala besar tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi daerah dengan melibatkan produsen lokal. Pengiriman jutaan genteng itu diharapkan menciptakan perputaran ekonomi, sekaligus memperkuat keberadaan UMKM di daerah. “Ini bisa dicek, sangat membahagiakan UMKM-UMKM sehingga roda ekonomi bergerak di daerah-daerah seperti di Majalengka, nanti juga di Malang, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia,” tutur dia.

gentingKementerian PKPProgram GentingisasiUMKM

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Industri30 Oktober 2026

Kadin Indonesia Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Global, Investasi Harus Mengalir ke Desa

JAKARTA, UMKMTRUST.COM — Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mendorong investasi mengalir hingga ke desa agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk rantai pasok industri nasional maupun global. Melalui keterlibatan dalam proses produksi, penyediaan bahan baku, hingga distribusi, UMKM diharapkan tidak sekadar menjadi penonton pertumbuhan industri, tetapi ikut menikmati manfaat investasi dan memperoleh akses lebih luas ke pasar dunia. “Tidak mungkin ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia tanpa UMKM naik kelas dan lapangan kerja berkualitas,” ujar Anindya saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia” di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Kadin: Uji Tuntas HAM Harus Jadi Peluang UMKM Naik Kelas Pengusaha yang akrab disapa Anin itu mengajak pemerintah dan dunia usaha memperkuat hubungan antara investasi, pengembangan industri, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan ekspor. Investasi harus membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok bahan baku, mitra produksi, penyedia jasa, hingga bagian dari jaringan distribusi industri. “Dari desa ke pabrik ke pasar dunia,” tegas dia. Untuk mewujudkan agenda tersebut, Anindya Bakrie memperkenalkan dua konsep yang saling berkaitan, yakni Buy Indonesia dan Buy from Indonesia. Konsep pertama diarahkan untuk menarik investasi ke Indonesia, baik melalui pasar modal maupun penanaman modal langsung. Sementara itu, konsep kedua bertujuan meningkatkan pembelian produk dan jasa Indonesia oleh pasar internasional. Menurut Anin, investasi yang masuk harus meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka peluang bagi pemasok domestik. Peningkatan produksi tersebut juga perlu diikuti perluasan akses pasar agar menghasilkan penjualan, pendapatan, dan lapangan kerja secara berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, Anindya menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi. Ketiga sektor tersebut menjadi fondasi kedaulatan nasional sekaligus penopang keberlangsungan kegiatan ekonomi ketika terjadi gangguan pasokan. “Ketahanan pangan, air, dan energi adalah bagian daripada kedaulatan Indonesia,” kata dia. Terkait kondisi perekonomian, Anin mengajak pelaku usaha melihat fundamental secara menyeluruh dan tidak hanya terpaku pada gejolak pasar keuangan. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan kontraksi sekitar 13% dan pandemi Covid-19 pada 2020 dengan kontraksi sekitar 2,1%. “Pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan kita sekarang masih berada di kisaran 5,1%,” tandas dia. Anindya mengakui, pasar keuangan menghadapi tekanan, antara lain arus dana keluar (capital outflow) sekitar Rp124 triliun, pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) sekitar 40%, dan nilai tukar dolar AS yang mencapai sekitar Rp18.170. Namun, indikator sektor riil seperti investasi, kinerja perusahaan, dan pertumbuhan kredit juga perlu diperhatikan. “Lebih baik kita lihat fundamentalnya saja,” ujar dia. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi daerah di tengah pengurangan transfer ke daerah dan belanja modal pemerintah daerah. Kesinambungan pembangunan infrastruktur, belanja produktif, dan daya beli masyarakat diperlukan agar kegiatan usaha lokal tetap bergerak. Untuk memperlihatkan potensi Indonesia dalam rantai pasok global, Anin memperkenalkan buku We Buy from Indonesia. Buku tersebut memuat 77 merek internasional, termasuk Airbus, Tesla, dan Nike, yang memiliki keterkaitan dengan produk maupun komponen Indonesia. Ia juga mencontohkan Kopiko sebagai merek nasional yang berhasil menembus pasar internasional. “Tugas kita adalah meningkatkan komponen itu dan meningkatkan penjualannya,” ungkapnya. Anin menegaskan, Indonesia sudah memiliki pijakan dalam jaringan produksi global. Tantangan selanjutnya adalah memperluas jumlah pemasok domestik, meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas, serta memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Diplomasi ekonomi dan kerja sama perdagangan internasional juga perlu dimanfaatkan untuk membuka pasar sekaligus menarik investasi. Untuk memperkuat hubungan perusahaan besar dengan usaha rakyat, menurut Anindya Bakrie, Kadin menyiapkan sejumlah skema kemitraan, mulai dari inclusive closed loop, pola inti-plasma, kemitraan produksi, pengembangan pemasok industri, pembiayaan rantai pasok, hingga pelibatan vendor lokal di kawasan industri. Incar Tambahan Devisa dari Ekspor, Kadin Dorong UMKM Tembus Pasar Global “Melalui pola tersebut, UMKM diharapkan memperoleh akses lebih luas terhadap pasar, pembiayaan, teknologi, dan kebutuhan produksi,” tutur dia. Anin juga mendorong semakin banyak perusahaan sektor riil memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Keterwakilan sektor riil yang lebih luas akan memperkaya pilihan investasi, sekaligus memperkuat kontribusi pasar modal terhadap pengembangan industri nasional. Sementara itu, dalam Rapimnas, Kadin merumuskan tiga agenda utama, yakni memperkuat bantalan ekonomi menghadapi krisis, menjamin ketersediaan bahan baku bagi produksi rakyat, serta meningkatkan kepastian berusaha agar perusahaan nasional mampu berkembang dan bersaing di pasar internasional.

rantai pasok globalJakartaUMKMKadin

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Industri29 Oktober 2026

Kadin: Uji Tuntas HAM Harus Jadi Peluang UMKM Naik Kelas

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, penerapan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) atau Human Rights Due Diligence (HRDD) harus menjadi peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas, bukan justru menghambat keterlibatan mereka dalam rantai pasok perusahaan besar. “Uji tuntas HAM harus menjadi jalan UMKM naik kelas, bukan alasan untuk mengesampingkan mereka,” ujar Anindya dalam sambutannya pada forum bisnis dan HAM di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Anindya, penerapan standar HAM dalam kegiatan usaha perlu memperhitungkan posisi UMKM yang menjadi bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional. Alhasil, kebijakan tersebut tidak menutup akses pelaku usaha kecil terhadap kemitraan dengan perusahaan besar. Anindya mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta UMKM yang berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 97% tenaga kerja nasional. Dengan demikian, pelibatan UMKM menjadi faktor penting dalam penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dia menjelaskan, perusahaan besar yang diwajibkan menerapkan HRDD nantinya perlu memastikan bahwa mitra dalam rantai pasok mereka juga memenuhi standar perlindungan HAM, sehingga penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dari proses tersebut. Karena itu, Anindya menekankan perlunya pendampingan bagi UMKM agar mampu memenuhi persyaratan bisnis, meningkatkan kualitas usaha, dan mempertahankan akses ke rantai pasok perusahaan besar. Dalam penerapannya, kata dia, dunia usaha juga perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan perlindungan HAM agar peningkatan standar bisnis tidak menjadi beban yang justru menghambat perkembangan UMKM. Anindya turut menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha melalui konsep Indonesia Incorporated, yakni pendekatan yang menekankan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pemerintah, menurut dia, perlu menyediakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, dunia usaha harus menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan melibatkan pekerja, masyarakat sipil, serta mitra internasional. “Uji tuntas HAM adalah kewajiban internasional sekaligus peluang bisnis,” tandas dia. Anindya menegaskan, Kadin siap menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, masyarakat sipil, dan mitra internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendukung penerapan standar HAM dalam kegiatan bisnis. Melalui kolaborasi tersebut, Anindya berharap penerapan HRDD dapat berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas UMKM, perluasan akses pasar, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan. Bagaimana HRDD Diterapkan? Berdasarkan catatan UMKMTrust.com, HRDD merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak kegiatan bisnis terhadap HAM. Contohnya perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari pemasok UMKM perlu memastikan bahwa proses produksinya tidak melibatkan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, atau kondisi kerja yang membahayakan keselamatan pekerja. HRDD bukan sekadar pemeriksaan kepatuhan, melainkan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi risiko HAM, mengambil tindakan pencegahan, memantau hasilnya, dan memperbaiki dampak buruk yang terjadi. Bagaimana Prosesnya? HRDD pada prinsipnya diterapkan sepanjang kegiatan usaha berlangsung, bukan hanya ketika perusahaan menghadapi masalah. Prosesnya meliputi: Sebelum kegiatan usaha dimulai. Perusahaan mengidentifikasi potensi risiko HAM dalam rencana investasi, proyek, perekrutan tenaga kerja, dan pemilihan pemasok. Saat kegiatan usaha berjalan. Perusahaan memantau kondisi kerja, keselamatan pekerja, praktik pemasok, dan dampak operasional terhadap masyarakat. Ketika terjadi perubahan atau risiko baru. Misalnya, perusahaan mengganti pemasok, memperluas pabrik, atau memasuki wilayah dengan risiko pelanggaran HAM yang tinggi. Ketika ditemukan pelanggaran. Perusahaan mengambil langkah untuk menghentikan, mencegah, atau mengurangi dampak buruk serta membantu pemulihan bagi pihak yang dirugikan jika perusahaan menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap dampak tersebut. Kapan HRDD mulai Diwajibkan di Indonesia? Penerapan kewajiban HRDD di Indonesia direncanakan berlangsung secara bertahap. 2026 Persiapan regulasi dan sosialisasi Pemerintah sedang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM. 2027 Uji coba pada sejumlah perusahaan. Pemerintah merencanakan sosialisasi dan uji coba penerapan pada perusahaan terpilih. 2028 Penerapan lebih luas Pemerintah merencanakan penerapan pelaporan wajib secara bertahap mulai 2028. 2028 merupakan target yang direncanakan pemerintah. Bukan berarti seluruh perusahaan otomatis wajib memenuhi ketentuan yang sama pada saat itu. Jadwal final, cakupan perusahaan, dan kewajiban spesifik masih perlu dikonfirmasi melalui regulasi yang telah ditetapkan. Apa dampaknya bagi UMKM? * Jika menjadi pemasok perusahaan besar, UMKM mungkin diminta membuktikan bahwa mereka menerapkan praktik ketenagakerjaan yang layak dan tidak melanggar HAM. * Perusahaan besar dapat meminta dokumen, melakukan pemeriksaan pemasok, atau membantu UMKM memperbaiki proses bisnis. * UMKM yang mampu memenuhi persyaratan berpeluang mempertahankan kemitraan dan memperluas akses ke rantai pasok perusahaan besar. * Karena itu, HRDD berpotensi menjadi peluang sekaligus tantangan. UMKM perlu mempersiapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab sejak sekarang, tetapi tidak tepat jika diasumsikan semua UMKM akan langsung terkena kewajiban pelaporan yang sama.

uji tuntas HAMHRDDJakartaKadin

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Jasa28 Oktober 2026

Bunga KUR Dipangkas Jadi 6%, Bunga Pinjaman PNM Mekaar Maksimal 8%

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% dan bunga pinjaman Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar maksimal 8% untuk meringankan beban pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam pembukaan Agrinex Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk memperluas akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Kebut Penurunan Bunga PNM Mekaar 8% “Sekarang perintah Bapak Presiden, KUR 6%, Mekaar hanya 8%. Jadi, UMKM paling tinggi hanya boleh dikenakan bunga 8 persen,” kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu. Dia menjelaskan, penurunan bunga tersebut ditujukan untuk mengurangi beban pembiayaan pelaku usaha, terutama nasabah PNM Mekaar yang sebelumnya disebut dikenai bunga 22–24%. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku UMKM diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan operasional. Zulhas menegaskan, UMKM juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di sektor pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaku UMKM, kata dia, perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam ekosistem program MBG, sehingga manfaat program pemerintah tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh pelaku usaha yang berperan dalam rantai pasok pangan. Kementerian UMKM Dorong Petani Jagung Naik Kelas lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani Selain melalui program MBG, menurut Zulhas, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dikenal sebagai Kopdes Merah Putih. Zulhas menegaskan, koperasi tersebut tidak dirancang untuk menjadi pesaing langsung warung maupun usaha perdagangan yang telah dijalankan masyarakat. “Koperasi (Kopdes) itu bukan supermarket, bukan warung. Dia adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, barang-barang subsidi, termasuk bunga yang disubsidi,” tandas dia. Pembukaan Agrinex Expo 2026 antara lain turut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie serta Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia, Rifda Ammarina.

JakartaBunga pinjamanKURPNM

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Industri27 Oktober 2026

Pelaku Usaha Belum Siap, Prabowo Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

MAKASSAR, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 karena masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan, kewajiban sertifikasi halal yang semula ditargetkan berlaku paling lambat 18 Oktober 2026 kini diperpanjang hingga 2028 atas instruksi langsung Presiden Prabowo. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi pelaku UMKM yang mengeluhkan beban persiapan dokumen pendukung. “Jadi, tenggat akhir kewajiban sertifikasi halal ini dijadwalkan berlaku hingga 18 Oktober 2026, tetapi karena masih banyak UMKM belum memenuhi target itu, Bapak Presiden memerintahkan agar sertifikasi halal ditunda hingga 2028,” ujar Maman di Makassar, Minggu (25/10/2026). Legalitas Usaha Jadi Kunci UMKM Mengakses Pembiayaan dan Perluas Pasar Maman menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah persiapan dokumen administrasi dan persyaratan pendukung lainnya. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha membutuhkan waktu tambahan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal tanpa mengganggu kegiatan operasional sehari-hari. “Bapak Presiden menerima banyak aspirasi dari para pelaku UMKM, umumnya karena proses persiapan dokumen administrasi dan pendukung lainnya, sehingga diputuskan untuk ditunda batas akhirnya,” tutur Maman. Menteri Maman menegaskan, meski tenggat diperpanjang, sertifikasi halal tetap menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban tersebut bukan semata-mata program pemerintah, melainkan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Penundaan tersebut, menurut Menteri UMKM, merupakan upaya pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku UMKM yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus mempertimbangkan kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban administrasi. Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA “Selama masa penundaan ini, pemerintah akan terus mencari dan mengkaji mekanisme jalan tengah,” tegas dia. Menteri Maman menyatakan, pemerintah ingin merumuskan kebijakan yang dapat menjembatani kewajiban hukum sertifikasi halal dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan demikian, penerapannya tidak mengabaikan kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan. Maman berharap perpanjangan waktu tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pemerintah juga diharapkan dapat menemukan mekanisme penerapan yang memungkinkan kewajiban tersebut dijalankan secara bertahap tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. (ant)

MakassarSertifikasi halalUMKMPresiden

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Perdagangan22 Oktober 2026

Mulai 25 Oktober, Biaya Layanan ‘E-Commerce’ untuk Usaha Mikro dan Kecil Dipotong Minimal 50%

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah memberlakukan potongan biaya layanan e-commerce (perdagangan elektronik) minimal 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) mulai 25 Oktober 2026. Kebijakan ini mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) memberikan keringanan biaya administrasi, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko kepada pelaku UMK yang memenuhi persyaratan, termasuk menjual produk dalam negeri yang telah terverifikasi. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “Insentif potongan biaya layanan platform PMSE dapat diimplementasikan secara efektif mulai 25 Oktober 2026,” ujar Temmy di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Dia menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, platform e-commerce wajib memberikan potongan sekurang-kurangnya 50% atas biaya administrasi (admin fee), komisi (commission fee), serta biaya aplikasi dasar toko bagi UMK yang memenuhi ketentuan. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya usaha sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar digital. Menurut Temmy, pengajuan dan verifikasi penerima insentif dilakukan secara terpusat melalui aplikasi SAPA UMKM, sesuai dengan Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Insentif Potongan Biaya Layanan Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. “Aplikasi tersebut telah disiapkan untuk melayani pendaftaran pelaku usaha yang ingin memperoleh potongan biaya layanan,” tutur dia. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, kata dia, pelaku usaha harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kategori usaha mikro mencakup usaha dengan modal maksimal Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Temmy Satya Permana mengemukakan, selain memenuhi kriteria skala usaha, pemohon wajib menjual produk dalam negeri, memiliki rekam jejak usaha yang baik, serta tidak melakukan manipulasi transaksi. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan insentif diterima pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Dia menambahkan, pelaku UMK dapat mengajukan insentif dengan membuat akun pada aplikasi SAPA UMKM, kemudian mencantumkan nama platform e-commerce yang digunakan, identitas toko atau nama pengguna (username), serta daftar kode identifikasi produk (Stock Keeping Unit atau SKU) beserta nama produk yang dijual. Pemohon juga dapat melampirkan nomor dan tanggal sertifikat produk apabila tersedia. “Setelah pengajuan diteruskan, platform e-commerce terkait akan memverifikasi data pemohon dalam waktu maksimal 10 hari kalender,” ucap dia. Temmy mengatakan, pemeriksaan terutama berfokus pada keaslian produk dalam negeri, termasuk proses produksi di Indonesia, penggunaan bahan baku lokal, dan keterlibatan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI). Setelah dua tahap verifikasi oleh SAPA UMKM dan platform PMSE selesai, insentif diberikan paling lambat lima hari. “Pemberian insentif potongan biaya layanan diberikan paling lambat lima hari setelah dua tahap verifikasi data UMK melalui SAPA UMKM dan platform PMSE,” ujar dia. Bagi pemohon yang belum lolos verifikasi, menurut Temmy, sistem akan menyampaikan rincian alasan penolakan agar pelaku usaha dapat memperbaiki kekurangan dan mengajukan kembali permohonan. Namun, kesempatan pengajuan ulang tersebut tidak berlaku bagi pemohon yang masuk kategori pengguna berisiko tinggi (high-risk user). Dia menegaskan, Kementerian UMKM juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Perkembangan usaha penerima insentif akan dipantau melalui data realisasi yang tercatat dalam aplikasi SAPA UMKM. Pemerintah berharap pemotongan biaya layanan tersebut dapat menekan beban operasional UMK, memperkuat daya saing harga produk lokal, dan memperluas jangkauan pemasaran melalui kanal digital. “Kebijakan ini juga diharapkan membuka peluang yang lebih adil bagi usaha mikro dan kecil untuk bersaing di pasar digital nasional,” tandas dia. (han)

Biaya layanane-commerceKementerian UMKMUMK

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya

Pertanian22 Oktober 2026

Prabowo Bidik Penyaluran Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga Petani, Nelayan, dan UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto membidik penyaluran kredit dan pembiayaan produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk menjangkau 28 juta keluarga atau sekitar 100 juta penduduk Indonesia, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Target tersebut hampir delapan kali lipat dari realisasi penyaluran kredit produktif sebesar Rp53,15 triliun yang telah menjangkau lebih dari 2,1 juta debitur. Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam acara tersebut, dia menyerahkan akad kredit dan pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. “Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama. Antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat ya, penyaluran Rp53 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta,” kata Prabowo. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Prabowo menginginkan penyaluran pembiayaan produktif diperluas secara signifikan pada tahun depan. Target Rp400 triliun itu diharapkan mampu menjangkau sekitar 28 juta keluarga, dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang. “Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga. Kalau dengan istri dengan anak berarti kali empat, kurang lebih 100 juta rakyat kita,” ujar Prabowo. Menurut Prabowo, program pembiayaan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Sasaran lainnya mencakup masyarakat perdesaan, penduduk di daerah tertinggal, serta warga perkotaan berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Presiden meyakini pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memperluas pembiayaan produktif apabila mampu mengamankan kekayaan negara, termasuk menekan kebocoran penerimaan dan praktik penyelundupan. Prabowo menegaskan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat kemampuan negara dalam membiayai program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Kalau kita bisa mengamankan sumber-sumber alam kita yang sangat luar biasa berarti kemampuan kita akan lebih, saudara-saudara. Kemampuan kita akan lebih,” tandas dia. Kepala Negara menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam angka-angka makroekonomi. Salah satu indikator penting adalah peningkatan pendapatan riil dan daya beli keluarga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. “Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata dan slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat. Harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita. Ini strategi kita,” papar Prabowo. Pencapaian target pembiayaan produktif tersebut, menurut Presiden Prabowo, juga membutuhkan pengelolaan kekayaan negara yang kuat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjutnya, harus memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara optimal agar manfaat ekonominya dapat dinikmati oleh rakyat. “Dan kunci daripada keberhasilan ini semua adalah bahwa pemerintah kita dari pusat sampai daerah harus menguasai, harus mengamankan, harus menjaga kekayaan Indonesia. Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” tegas Prabowo. (fs)

PetaniUMKMPrabowoPembiayaan

Abdul Aziz

Baca Selengkapnya