Abdul Aziz

Editor

Abdul Aziz

Editor · -

-

Industri11 Juli 2026

Menperin: Industri Fesyen Berpotensi Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri fesyen nasional berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal itu ditopang nilai ekspor produk tekstil dan pakaian jadi yang mencapai US$11,96 miliar pada 2024, tumbuh 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). “Capaian positif ini menunjukkan bahwa industri fesyen Indonesia berdaya saing di kancah internasional. Karena itu, masih ada peluang besar untuk memperkuat posisi di pasar global,” ujar Agus dalam keterangan resmi, baru-baru ini. Agus menjelaskan, industri fesyen memiliki rantai nilai panjang dari hulu hingga hilir serta berkaitan erat dengan industri tekstil dan produk pakaian jadi, sehingga pengembangannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri dalam negeri. “Dengan rantai nilai yang panjang dari hulu ke hilir, sektor ini harus diperkuat melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari desainer, pelaku industri kecil dan menengah (IKM), akademisi, lembaga pembiayaan hingga pemerintah,” kata dia. Menurut Menperin Agus, penguatan industri fesyen tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk, daya saing ekspor, serta perluasan ekosistem inovasi dan kewirausahaan. “Kementerian Perindustrian berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada pelaku industri, termasuk fasilitasi teknologi, pembiayaan, dan promosi produk di tingkat nasional maupun global,” tegas dia. Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mendirikan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Bali pada 2024 sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA). Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita menjelaskan, balai tersebut dibentuk untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri fesyen dan kriya nasional. “BPIFK hadir untuk menjadi penghubung berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri fesyen dan kriya nasional,” ujar Reni dalam kegiatan Bali Fashion Network 2025 di Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Reni menambahkan, kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk membangun rantai nilai industri fesyen yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku, desain, produksi, penguatan merek (branding), hingga pemasaran. “Seluruh tahapan ini harus diperkuat dengan dukungan lembaga pendidikan, riset, pembiayaan, sertifikasi, hingga logistik,” tutur dia. Dengan dukungan tersebut, menurut dia, pengembangan industri fesyen diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, tetapi juga memperkuat keterhubungan antarpelaku usaha dalam rantai produksi dan pemasaran nasional. (sar)

JakartaMenperinFesyentulang punggung ekonomi
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian6 Juli 2026

BPDP Siap Pertemukan UMKM Perkebunan dengan Investor

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan siap mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perkebunan dengan calon mitra usaha, investor, maupun masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis berbasis komoditas perkebunan. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan UMKM perkebunan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan hilirisasi komoditas perkebunan. “Komoditas perkebunan Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurut Helmi Muhansah, salah satu upaya untuk mempertemukan pelaku UMKM perkebunan dengan investor atau calon mitra usaha adalah melalui pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) dengan tema Grow Beyond Boundaries di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada 3-5 Juli 2026. Dalam Pameran IFBC tersebut, kata Helmi, BPDP menghadirkan ratusan peluang usaha bagi seluruh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan UMKM naik kelas dalam membangun ekonomi nasional melalui inovasi dan kolaborasi. Kegiatan itu juga merupakan komitmen BPDP dalam mendorong hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan melalui penguatan kapasitas pelaku UMKM.”Ini menjadi momentum bagi BPDP untuk mempertemukan pelaku UMKM perkebunan dengan calon mitra usaha, investor, maupun masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis berbasis komoditas perkebunan,” papar dia. Helmi Muhansah menjelaskan, IFBC menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan berbasis komoditas perkebunan kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga calon investor. “Kami berharap ajang ini dapat membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan mendorong UMKM perkebunan untuk terus berkembang, berinovasi, dan naik kelas,” tutur dia. Ia juga berharap dari event tersebut lahir lebih banyak wirausaha yang mampu mengolah potensi perkebunan menjadi produk yang inovatif, kompetitif, dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun global. “Kami terus mendorong agar produk-produk perkebunan Indonesia mampu memiliki daya saing yang lebih tinggi dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap Helmi. BPDP juga berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda dan calon wirausaha, yang melihat sektor perkebunan tidak hanya sebagai penghasil komoditas primer, tetapi juga sebagai sumber inovasi dan peluang bisnis yang berkelanjutan. (ant)

BPDPHilirisasiPerkebunanPeluangUsahaInvestorUMKM
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian5 Juli 2026

Dorong Mahasiswa Jadi Mitra Edukasi UMKM, BPOM-IPB Perkuat Budaya Keamanan Pangan hingga Pelosok Desa

“Keamanan pangan bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa.” JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendorong mahasiswa menjadi mitra edukasi UMKM guna memperkuat budaya keamanan pangan hingga pelosok desa. Inisiatif itu diwujudkan lewat penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Keamanan Pangan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengungkapkan, dalam inisiatif itu, pihaknya mengajak mahasiswa menjadi mitra edukasi sekaligus pendamping masyarakat dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) pangan dalam mewujudkan desa yang lebih sehat dan sejahtera. Taruna menjelaskan, tantangan keamanan pangan di Indonesia masih cukup besar. Di tengah upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari stunting, hingga peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. “Di sisi lain, penyakit bawaan pangan juga menimbulkan kerugian ekonomi yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahun,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Kondisi tersebut, menurut Taruna, menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa. “BPOM tidak dapat bekerja sendiri menjaga keamanan pangan hingga seluruh pelosok Indonesia. Karena itu, penguatan kolaborasi academia-business-government (ABG) menjadi salah satu strategi BPOM memperluas jangkauan edukasi dan pemberdayaan Masyarakat,” tandas dia. Taruna Ikrar menambahkan, KKN ruang pengabdian yang menjadikan ilmu pengetahuan bermanfaat ketika mampu menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat. Dalam program ini, kata Taruna Ikrar, mahasiswa mengemban peran utama sebagai kader keamanan pangan, di mana mahasiswa akan mengedukasi masyarakat mengenai keamanan pangan. Taruna mengemukakan, sebagai fasilitator keamanan pangan, mahasiswa mendampingi UMKM pangan desa agar mampu menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dan siap memperoleh izin edar. “Selain itu, mahasiswa akan membentuk dan memberdayakan kader keamanan pangan desa agar masyarakat mampu menjaga keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan,” papar dia. Melalui peran tersebut, Kepala BPOM berharap mahasiswa tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang keamanan pangan, tetapi juga mendorong pengembangan UMKM pangan di desa. Dia berpesan kepada mahasiswa agar menjadikan KKN Tematik Keamanan Pangan sebagai pembuktian bahwa mahasiswa IPB University bukan hanya pintar berteori, tetapi juga tangguh mencari dan melaksanakan solusi. Mahasiswa juga didingatkan agar tetap menikmati proses pengabdian kepada masyarakat melalui program tersebut. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Deni Noviana menegaskan, KKN bukan sekadar program akademik untuk memenuhi satuan kredit semester (SKS). “KKN adalah kesempatan mahasiswa mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan,” tandas Deni Noviana. Pelaksanaan KKN Inovasi IPB berlangsung selama 40 hari, mulai 6 Juli hingga 14 Agustus 2026. Sebanyak 3.679 mahasiswa berasal dari 39 program studi dan 12 fakultas diterjunkan ke 42 kabupaten/kota meliputi 133 kecamatan dan 450 desa/kelurahan. Khusus untuk KKN Tematik Keamanan Pangan kolaborasi BPOM dan IPB, akan dilaksanakan di 20 lokus di Kabupaten Bogor. (ant)

UMKMDesaIPBUniversityPengabdianMasyarakatBPOM
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian5 Juli 2026

Mendes Bakal Jadikan BUMDes sebagai Prioritas 2026, Siapkan Rp89,6 Miliar

“Kemendes PDT akan terus mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan berbasis potensi, termasuk pengembangan desa tematik.” JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto berjanji akan menjadikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu output prioritas pada 2026 untuk memperkuat ekonomi perdesaan. “Anggaran untuk BUMDes sebesar Rp89,6 miliar, targetnya 1.200 BUMDes (yang dikembangkan). Pengembangan BUMDes masuk dalam program teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDT 2026,” ujar Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Yandri mengungkapkan, Kemendes PDT akan terus mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan berbasis potensi, termasuk pengembangan desa tematik, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra lainnya. Dengan menjadikan pengembangan BUMDes sebagai salah satu output prioritas pada 2026, Yandri berharap aktivitas ekonomi desa semakin produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain BUMDes, menurut Yandri Susanto, pemerintah melalui Kemendes PDT menyiapkan sejumlah output prioritas lain dalam rangka penguatan ekonomi desa, di antaranya pengembangan desa ekspor melalui kerja sama lintas kementerian. Kemendes mengalokasikan anggaran Rp4,05 miliar untuk mengembangkan 10 desa ekspor pada 2026. Yandri menjelaskan, output prioritas lainnya yaitu pengembangan desa wisata, pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, pembangunan atau rehabilitasi PAUD di desa dan perdesaan, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. “Di Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, itu ada pembangunan pasar desa, ada desa wisata, kemudian jalan, pembangunan air bersih, PAUD, dan lain sebagainya,” tutur dia. Dia menambahkan, Kemendes PDT akan melibatkan Komisi V DPR untuk memastikan tercapainya output prioritas tersebut.

PembangunanDesaBUMDesDesaEksporYandriSusanto
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian3 Juli 2026

Kementerian UMKM Jalin Kolaborasi dengan Persagi, Cetak ‘Nutripreneur’ untuk Dukung MBG

SURABAYA, UMKMTRUST.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) untuk mencetak wirausaha di bidang gizi atau nutripreneur guna memperkuat ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik mengungkapkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan ahli gizi yang memiliki kompetensi profesional dan dapat membangun usaha yang membuka lapangan pekerjaan. “Kami menyambut inisiatif Persagi untuk menjalin kerja sama dalam kerangka mendorong lahirnya nutripreneur yang memiliki keahlian terkait gizi dan di sisi lain menjadi pengusaha yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah,” kata Riza di sela kegiatan Temu Ilmiah Nasional II Persagi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/7/2026). Dia menjelaskan Kementerian UMKM menyiapkan tiga langkah untuk mendukung program tersebut, yakni penguatan inkubasi usaha, pendataan melalui platform SAPA UMKM, serta pengembangan jejaring inkubator bersama Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan perguruan tinggi berbasis kesehatan. Menurut Riza Adha Damanik, proses inkubasi menjadi tahapan penting agar calon pelaku usaha memperoleh pelatihan, pendampingan hingga akses pembiayaan melalui program unggulan pemerintah, yakni Program Kewirausahaan dan Penciptaan Lapangan Kerja (Prokersa). “Harapannya program ini juga menyasar ahli-ahli gizi atau nutripreneur yang akan kita lahirkan ke depan,” ujar dia. Selain itu, kata Riza, SAPA UMKM menjadi instrumen pemerintah untuk mendata pelaku usaha secara lebih akurat. Dengan begitu, layanan dan akses pengembangan usaha dapat diberikan secara lebih inklusif, khususnya bagi UMKM sektor pangan. Riza juga mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Jawa Timur yang berhasil memperluas jangkauan, sekaligus melibatkan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, dan UMKM dalam rantai pasok. Proses pengolahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Ist. “Skema tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah,” tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian UMKM merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan gizi melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sekaligus jiwa kewirausahaan. “Persagi ingin memastikan berbagai program gizi nasional terus dikawal melalui pendekatan ilmiah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tandas dia. Hasil Temu Ilmiah Nasional II Persagi, menurut Doddy Izwardy, akan dirumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan gizi nasional, termasuk percepatan penurunan stunting yang menjadi target menuju Indonesia Emas 2045.

PersagiKementerianUMKMmakanan bergizi gratisNutripreneur
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian2 Juli 2026

DPR Minta BGN Serap Hasil Petani dan UMKM untuk Program MBG

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produksi para petani hingga produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberdayaan petani dan UMKM merupakan semangat program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin pemerintah, dalam hal ini BGN, akan terus berupaya menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2026). Saan menegaskan, pemberdayaan hasil petani dan pelaku UMKM untuk program MBG akan menciptakan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian akar rumput. “Itu kan salah satu semangat program MBG juga,” tandas dia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman sebelumnya menyatakan, pemerintah akan membenahi tata kelola program MBG untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat. Menurut Dudung, pembenahan tata kelola bertujuan memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak gizi yang optimal bagi masyarakat. “Pembenahan tata kelola program MBG bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Dudung. (ant)

JakartaDPRUMKMBGN
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya