JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mempercepat realisasi penurunan bunga pinjaman Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8% bagi sekitar 16 juta nasabah perempuan prasejahtera. Kementerian UMKM mengebut penyelesaian aturan teknis dan perjanjian kerja sama dengan PNM setelah Kementerian Keuangan menerbitkan landasan regulasi program tersebut.
Maman menegaskan, penyelesaian aturan teknis menjadi tanggung jawab kementeriannya untuk memastikan program yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto itu segera berjalan. Menurut dia, percepatan diperlukan mengingat program tersebut menyasar jutaan perempuan yang menjalankan usaha mikro.
“Kalau kemarin bolanya di Kementerian Keuangan, sekarang bolanya di kita, jadi akan kita segerakan. Kita pasti akan segera rampungkan karena memang sudah perintah Pak Presiden,” kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menteri Maman juga menyoroti besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut. Ia membandingkannya dengan program untuk pengemudi ojek daring yang menyasar sekitar 1 juta orang. “Ya, harus cepat, kalau (urusan) ojek daring itu cuma 1 juta orang, kalau ini ibu-ibu dan emak-emak, 16 juta orang,” ujar dia.
Menurut Maman, proses sebelumnya berfokus pada penyelesaian regulasi di Kementerian Keuangan. Setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera diterbitkan, kementeriannya kini melanjutkan tahapan teknis agar penyaluran pinjaman dengan bunga 8% dapat segera direalisasikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana menjelaskan, dari sisi regulasi, landasan pelaksanaan program telah tersedia. Namun, pemerintah masih menyempurnakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan memfinalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Secara regulasi sebenarnya sudah siap, PMK-nya ini sudah keluar, PMK Nomor 74 Tahun 2026, dan kami sekarang sedang berproses untuk menyempurnakan juklak. Insya Allah juklak-nya sebentar lagi selesai, dan yang paling penting itu adalah kami memfinalisasikan perjanjian kerja sama penyalurannya dengan PNM,” papar dia.
Reghi mengungkapkan, penyelesaian kedua dokumen tersebut menjadi tahapan penting sebelum program dapat dijalankan. Setelah juklak rampung dan PKS ditandatangani, mekanisme penyaluran pinjaman dengan bunga 8% diharapkan dapat segera diterapkan kepada para penerima manfaat.
Dalam kesempatan yang sama, Reghi juga meluruskan penggunaan istilah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang berkaitan dengan program tersebut. Ia mengingatkan agar singkatan itu tidak disalahartikan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan umum.
“Tolong diluruskan KPPS ini apa, jangan sampai mereka menganggap KPPS itu petugas pemungut suara di tempat pemungutan suara (TPS). Jadi, Kredit Perempuan Prasejahtera atau yang sering teman-teman bilang tadi, PNM 8%,” tandas dia.
Dalam skema pelaksanaan yang tengah disiapkan, Kementerian UMKM bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan PNM menjadi mitra penyalur. Penandatanganan PKS antara kedua pihak menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum implementasi program.
Pemerintah menargetkan penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar menjadi 8% segera berjalan setelah seluruh persyaratan teknis dan kerja sama penyaluran dituntaskan. Program ini diharapkan mengurangi beban pembiayaan jutaan perempuan prasejahtera yang mengandalkan usaha mikro sebagai sumber penghidupan. (han)



