Abdul Aziz

Editor

Abdul Aziz

Editor · -

-

Perdagangan2 Oktober 2026

Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah membuka jalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Penandatanganan letter of intent (LoI) atau nota kesepahaman dengan Irlandia menjadi salah satu langkah awal untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam perdagangan dan investasi sebagai bagian dari implementasi IEU-CEPA. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, penandatanganan LoI dengan Irlandia menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong pengembangan UMKM, sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka dari IEU-CEPA. “Dengan dokumen yang kita tanda tangani, kita ingin memperdalam apa saja yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengefisienkan hubungan perdagangan dan investasi,” kata Edi di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurut Edi, Irlandia dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan keterlibatan UMKM Indonesia di pasar Eropa. Peluang tersebut terutama terbuka bagi UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital sehingga lebih siap menjangkau konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Langkah tersebut, kata Edi, perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret. Sejumlah usulan yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai dapat menjadi pijakan untuk mempercepat kerja sama tersebut. “Tadi sudah banyak usulan yang dihasilkan oleh Kadin yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar dia. Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Irlandia memiliki direktorat khusus Asia Tenggara yang salah satu mandatnya adalah mendorong dan mendukung UMKM di berbagai negara. “Melalui letter of intent, melalui upaya implementasi terhadap IEU-CEPA, kita akan benar-benar mendukung keterlibatan UMKM,” tandas Sharon. Dia menambahkan, kerja sama tersebut berlangsung ketika hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia menunjukkan perkembangan positif. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$228,6 juta sepanjang 2025. Hingga Juli 2026, nilai perdagangan Indonesia-Irlandia secara kumulatif telah mencapai US$145 juta. “Perkembangan nilai perdagangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas hubungan ekonomi kedua negara,” tutur dia. Edi Prio Pambudi menjelaskan, Irlandia memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi bidang potensial bagi pengembangan kerja sama dengan Indonesia. Sektor itu antara lain teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan dan teknologi bersih (clean technology), pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), pangan dan pertanian (agri-food) serta nutrisi, farmasi dan layanan kesehatan, hingga penerbangan dan jasa terkait. “Irlandia telah lama dikenal salah satu pusat teknologi terkemuka di Eropa dan menjadi basis regional bagi berbagai perusahaan teknologi global termasuk Google, Meta, Microsoft,” ucap Edi. Dengan posisi tersebut, menurut Edi, kerja sama Indonesia-Irlandia tidak hanya membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral, tetapi juga dapat menjadi jalur bagi UMKM Indonesia untuk masuk lebih jauh ke ekosistem bisnis Eropa. “Implementasi IEU-CEPA diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam akses pasar, kemitraan, investasi, serta penguatan kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal,” papar dia. (mau)

Jasa1 Oktober 2026

Didukung Google, ION Bangun Infrastruktur Digital Terbuka bagi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur publik digital generasi baru melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah jaringan perdagangan digital terbuka dan interoperabel yang dirancang untuk memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal. Pengembangan ION didukung Google.org dan melibatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Google Cloud, Networks for Humanity (NFH), serta sejumlah mitra teknologi dan industri dari Indonesia maupun India. Peluncuran ION ditandai transaksi perdana Menteri UMKM Maman Abdurrahman melalui SMESCOmmerce.id, marketplace milik Kementerian UMKM yang dibangun di atas jaringan tersebut. Dalam peluncuran itu, Maman didampingi Presiden Direktur ION Bayu Prawira Hie, Pendiri Infinys Louis Larry, Pendiri Raya.id Dewi M Haryanti, dan CEO SMESCO Doddy A Matondang. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform jual beli baru. “Jaringan ini justru berfungsi sebagai infrastruktur digital yang menghubungkan berbagai marketplace, aplikasi, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, hingga layanan pemerintah agar dapat saling terintegrasi,” jelas ION dalam keterangan resmi, Kamis (9/7/2026). Melalui konsep “Daftar Sekali, Jual ke Mana Saja”, pelaku UMKM cukup mendaftarkan usahanya satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. “Mereka juga dapat mengakses layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, serta berbagai layanan pendukung usaha lainnya tanpa harus berpindah-pindah platform,” papar ION. Kolaborasi pengembangan ION dilakukan bersama Kementerian UMKM untuk memperkuat program Sapa UMKM, khususnya melalui Pasar Sapa sebagai lapisan transaksi yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai layanan dalam satu ekosistem. “Dengan pendekatan tersebut, Sapa UMKM tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi berkembang menjadi ekosistem perdagangan digital yang lebih terintegrasi,” jelas ION dalam keterangannya. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. “Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi,” ujar Maman. Menurut Menteri Maman, integrasi Sapa UMKM dengan ION akan memudahkan pelaku usaha mengakses pasar, layanan logistik, pembiayaan, layanan publik, hingga berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). “Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana digital public infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutur dia. Atasi Hambatan UMKM Kehadiran ION ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital. “Hingga kini, masih banyak UMKM yang belum terhubung dengan perdagangan digital,” jelas ION. Pelaku usaha di daerah, menurut ION, juga masih menghadapi keterbatasan akses pasar, sementara rantai pasok sektor pertanian belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, pelaku usaha yang dipimpin perempuan maupun pekerja sektor informal belum menikmati akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Di sisi lain, penggunaan berbagai platform digital yang berjalan sendiri-sendiri membuat pelaku usaha harus mengelola banyak aplikasi sekaligus. “Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga mengurangi efisiensi dan daya saing usaha,” demikian ION dalam penjelasannya. Melalui pendekatan berbasis interoperabilitas, ION diharapkan mampu menyederhanakan proses tersebut sehingga pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan melalui jaringan yang saling terhubung. Didukung Google.org Untuk mempercepat implementasi, Google.org memberikan dukungan pada fase inkubasi pembangunan ION. Dukungan tersebut melengkapi kontribusi Google Cloud yang menyediakan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi open source. Kolaborasi itu mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi, mitra industri, dan organisasi internasional untuk membangun infrastruktur perdagangan digital yang terbuka, interoperabel, sekaligus tetap menjaga kedaulatan digital Indonesia. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali mengungkapkan, infrastruktur publik digital memiliki peran penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. “Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, digital public infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan,” kata dia. Menurut Bhansali, pengalaman penerapan infrastruktur digital publik di India maupun Afrika menunjukkan bahwa jaringan terbuka mampu membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan petani. “Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya,” tandas dia. Implementasi Kerja Sama Indonesia–India ION merupakan salah satu implementasi kerja sama pengembangan digital antara pemerintah Indonesia dan India yang disepakati saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Jaringan ini mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, tetapi dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, dan kondisi geografis Indonesia. Selain Google.org dan Google Cloud, pengembangan ION didukung Networks for Humanity sebagai knowledge partner serta sejumlah perusahaan yang tergabung dalam founding ecosystem partners, antara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Infinys, Blitz, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, dan Moving Tech Innovations. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy mengatakan, infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang lebih cepat karena tidak terbatas pada satu platform. “Infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu,” ucap dia. Koshy menambahkan, dukungan Google.org dan berbagai mitra menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap model infrastruktur digital terbuka sebagai pendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Bangun Ekonomi Hyperlokal Selain membangun jaringan perdagangan digital nasional, ION mengembangkan program ION Hyperlokal untuk memperkuat ekonomi digital berbasis komunitas. Program ini akan menghubungkan UMKM, petani, pasar tradisional, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tahap awal implementasi akan dilakukan di sejumlah wilayah, terutama daerah perdesaan. ‘Melalui program tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses pasar yang lebih luas, tetapi juga lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya,” papar ION. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengemukakan, pembangunan infrastruktur digital bersama merupakan langkah penting untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif. “Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah,” tegas Shinta. Keberhasilan ION, menurut Shinta, memerlukan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan teknologi sebagai penyedia inovasi, hingga pelaku industri, lembaga keuangan, penyedia logistik, pengembang, perguruan tinggi, perusahaan rintisan, dan komunitas. “Melalui pendekatan yang terbuka dan saling terhubung, ION diharapkan menjadi fondasi baru perdagangan digital Indonesia sekaligus memperluas manfaat transformasi digital bagi UMKM, petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal di berbagai daerah,” kata dia. (it)

Perdagangan1 Oktober 2026

Mendag: Usulan DMO 100% MinyaKita Perlu Pertimbangkan UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, usulan penerapan domestic market obligation (DMO) sebesar 100% untuk distribusi MinyaKita melalui Perum Bulog perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan distributor lain. “Karena banyak juga UMKM atau distributor lain yang ikut menyalurkan MinyaKita. Jadi, kan harus bareng–bareng. Tapi ini kita komunikasi terus,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Menurut Mendag Budi, pemerintah masih akan melihat dinamika pelaksanaan distribusi MinyaKita sebelum menentukan kebijakan terkait usulan DMO 100% tersebut. Ia menegaskan, saat ini distribusi MinyaKita dilakukan secara bersama-sama oleh UMKM, Bulog, dan ID FOOD. Sejauh ini, kata dia, pola tersebut tidak menimbulkan persoalan. Dengan demikian, UMKM tetap perlu diberikan kesempatan untuk berperan dalam distribusi MinyaKita. “Sekarang masih UMKM yang berbarengan juga dengan Bulog, dengan ID FOOD, tapi kan nggak ada masalah selama ini. Jadi, kita juga harus kasih kesempatan kepada UMKM yang lain,” tandas dia. Budi Santoso menjelaskan, saat ini kewajiban distribusi MinyaKita melalui Bulog berada di angka 35%. Namun, realisasinya telah mencapai sekitar 51%. “Selama ini kan 35%, terus realisasinya sudah mencapai 50-51%. Untuk sementara memang belum 100%,” tutur dia. Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, usulan peningkatan porsi tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Mendag. Rizal mengatakan Bulog mengajukan peningkatan porsi penyaluran hingga 100% sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. Menurut dia, peningkatan porsi penyaluran melalui BUMN pangan diusulkan untuk memperkuat ketersediaan Minyakita di pasar. “Namun, keputusan mengenai perubahan porsi tersebut masih berada pada pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan,” ujar dia. (sar/ant)

Pertanian1 Oktober 2026

Menteri Maman Usung Isu Pembiayaan Inklusif dan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Forum APEC

GUANGZHOU, UMKMTRUST.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusung isu pembiayaan inklusif dan penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Maman mengungkapkan, kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama ekonomi kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota. Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan pembiayaan bagi UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan. “Yang lebih penting adalah seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu mendorong UMKM berkembang, semakin resilient (tangguh) menghadapi berbagai tantangan, dan naik ke tingkat usaha yang lebih tinggi,” tandas Maman. Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah, menurut Menteri Maman, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5%, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Menteri UMKM menjelaskan, peningkatan porsi pembiayaan ke sektor produktif menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengarahkan akses kredit kepada kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. “Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar dia. Penguatan akses pembiayaan tersebut, kata dia, berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Sebanyak 51% dari penyaluran tersebut diberikan kepada wirausaha perempuan. Menteri Maman menambahkan, besarnya porsi pembiayaan kepada perempuan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses modal kepada kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan lebih besar untuk mengembangkan usaha. Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau. “Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20–25% menjadi 8% mulai tahun ini,” tutur dia. Maman menyatakan, perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan berusaha. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang memungkinkan pelaku UMKM mengembangkan kapasitas dan memperluas usahanya. Dia mengemukakan, di bidang kewirausahaan, pemerintah memperkuat Pro-Kesra Produktif. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha serta penguatan ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha. “Program ini diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Maman. Menurut Menteri UMKM, penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Peningkatan jumlah wirausaha harus diikuti peningkatan kualitas agar pelaku usaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan Lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8% pada 2045. Dia mengungkapkan, untuk mengintegrasikan berbagai dukungan bagi UMKM, pemerintah juga mengembangkan SAPA UMKM. Platform tersebut menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu. “Dengan penguatan pembiayaan dan ekosistem kewirausahaan tersebut, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah UMKM dan wirausaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi pelaku usaha yang lebih produktif, inovatif, tangguh, dan mampu memasuki pasar yang lebih luas,” papar dia. Maman menjelaskan, langkah itu sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang inklusif, inovatif, berbasis digital, tangguh, serta semakin terhubung dengan pasar regional dan global. “Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” papar dia. (han)

Industri1 Oktober 2026

Mendag Tetap Kawal Kualitas Produk UMKM yang Berhasil Masuk Ritel

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso memastikan akan terus mengawal kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menembus pasar ritel modern dan pasar ekspor. Hal itu dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. “Oh ya, kami terus (melakukan pelatihan dan pembinaan). Pasti itu. Jadi, pola kemitraan tidak hanya berhenti ketika sudah dapat market atau pasarnya atau tempatnya, tidak hanya sampai di situ. Tetapi keberlanjutan produk, keberlanjutan kualitas terus dijaga,” kata Budi Santoso di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Budi mengungkapkan, pembinaan berkelanjutan dilakukan agar pelaku UMKM mampu mempertahankan standar mutu serta berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor. Pembinaan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas produk hingga pendampingan dalam memenuhi standar pasar. “Semua dilakukan demi mempertahankan keberhasilan UMKM, sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen dan mitra usaha,” tegas dia. Pola ini, menurut Mendag Budi Santoso, juga diterapkan kepada UMKM yang telah berhasil memasuki pasar ekspor, termasuk pengawasan kualitas produk sejak pengiriman pertama hingga berikutnya. Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global Ilustrasi produk UMKM. Foto: Ist. “Ekspor itu terutama UMKM ya. UMKM itu bahkan kami awasi dari kontainer yang pertama itu ketika bagus, kontainer yang kedua harus bagus. Kadang-kadang kalau UMKM kan suka begitu, kontainer kedua mulai berkurang. Nah, itu tidak boleh,” tandas dia. Mendag Budi menjelaskan, kualitas tinggi adalah syarat utama agar produk UMKM terus bertahan di jaringan ritel modern. “Maka kami terus mengawasi untuk memastikan dari awal sampai akhir itu kualitasnya harus terjaga,” tegas Budi. Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan Budi Santoso menambahkan, program pelatihan mencakup pengembangan desain produk, peningkatan kualitas produksi, hingga pelatihan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Produk yang dipasarkan, kata Budi, telah memenuhi standar ritel modern dan menerapkan proses kurasi secara bertahap. “Kurasi empat bulan. Jadi proses kurasinya dari 81 UMKM tinggal 11. Itu proses yang dilakukan Kemendag, kemudian nanti kami lakukan semacam business matching,” tutur dia. Mendag Budi berharap pola tersebut mampu melahirkan dan menumbuhkan banyak UMKM Indonesia yang dapat bertahan dalam jangka panjang dengan kualitas produk yang tinggi. (ant)

Industri1 Oktober 2026

Industri Intan di Kalsel Akan Dihidupkan Lagi, Perkuat UMKM, Ekraf, dan Pariwisata

BANJARMASIN, UMKMTRUST.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel berencana menghidupkan kembali industri intan di Kabupaten Banjar. Kolaborasi ini akan memperkuat ekonomi kreatif (ekraf), memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendongkrak pariwisata. “Dalam kerja sama ini, Pemprov Kalsel dan BI Kalsel akan memanfaatkan aset BI di Kabupaten Banjar yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penggosokan intan,” tutur Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, M Amin di Banjarmasin, Kamis (16/7/2026). Rencana tersebut, menurut Amin, telah disampaikan dalam audiensi Pemprov Kalsel dengan BI Kalsel sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pengembangan batu mulia bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Kalsel/Laboratorium Sertifikasi Batu Mulia. “Kami berkoordinasi untuk pemanfaatan kembali aset milik BI yang telah cukup lama tidak digunakan untuk mendukung pengembangan industri intan daerah. Karena sekarang ada Balai Pengujian Batu Mulia, kami ingin aset itu bisa dimanfaatkan kembali,” ujar dia. Dia mengungkapkan, aset tersebut memiliki nilai strategis karena masih menyimpan berbagai peralatan penggosokan dan pemotongan intan berkualitas tinggi yang dapat mendukung pengembangan industri batu mulia di Kalsel. Sebagian peralatan di lokasi itu, kata Amin, merupakan perangkat khusus yang didatangkan langsung dari Belanda, sehingga memiliki nilai penting dalam mendukung proses pengolahan intan secara lebih profesional. Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global Pendulang intan di kawasan pendulangan Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka Kota, Banjarbaru, Kalsel. Foto: Antara. “Di bangunan itu masih ada peralatan untuk cutting dan penggosokan intan yang mungkin tidak ada di tempat lain,” ucap dia. Amin menegaskan, Pemprov Kalsel masih menunggu keputusan BI pusat karena kewenangan pemanfaatan aset tersebut berada pada pihak pemilik. Adapun pemda berupaya menyiapkan ekosistem pendukung bagi pengembangan industri intan. Sementara itu, Kepala Divisi Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Mukti Rigowo menyambut baik inisiatif Pemprov Kalsel membangkitkan kembali potensi industri intan sebagai salah satu sektor unggulan daerah. “Kami segera meneruskan ke BI pusat karena kewenangan pengambilan keputusan berada di pusat,” kata dia. Industri Besar di Kaltara Diminta Serap Produk UMKM Lokal Mukti menjelaskan, dukungan BI Kalsel diberikan sesuai tugas dan kewenangan lembaga, sedangkan keputusan akhir terkait penggunaan aset akan ditentukan oleh pusat melalui mekanisme pengelolaan aset yang berlaku. Mukti Rigowo menambahkan, pemanfaatan aset tersebut dirancang sejalan dengan pembangunan Gedung Galeri Batu Mulia Provinsi Kalsel yang akan menjadi pusat promosi, edukasi, pameran, dan pemasaran batu mulia. Lokasi yang direncanakan berdekatan dengan aset BI di Kabupaten Banjar. Melalui kolaborasi tersebut, menurut dia, Pemprov Kalsel dan BI berupaya agar industri intan kembali berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif daerah, memperkuat peran pelaku UMKM, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis kekayaan lokal Kalsel,” papar dia. (ant)

Industri1 Oktober 2026

16 Juta Ton Limbah Sawit Bisa Diolah Menjadi Produk Kerajinan UMKM dan Industri

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Indonesia memiliki potensi sekitar 16 juta ton limbah sawit berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) setiap tahun yang dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan dan kebutuhan industri bernilai tambah tinggi. Jika dimanfaatkan secara optimal, limbah sawit tersebut tidak hanya menjadi sumber bahan baku baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membuka peluang usaha sekaligus mengurangi limbah dari industri kelapa sawit. Dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin mengungkakan, selama ini sebagian besar limbah sawit hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sekitar pabrik. Padahal, melalui inovasi dan pengembangan teknologi, limbah tersebut dapat diolah menjadi beragam produk yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. “Pasokan TKKS melimpah setiap tahun, sehingga potensinya sangat besar,” ujar Nikmatin dalam keterangan, Senin (27/7/2026). Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global Menurut Nikmatin, volume limbah kelapa sawit di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya produksi tandan buah segar (TBS). Dengan asumsi sekitar 23% dari TBS berubah menjadi tandan kosong dan kadar bahan kering mencapai 35%, potensi ketersediaan TKKS di Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta ton per tahun. “Setiap hari limbah kelapa sawit terus menumpuk di pabrik pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Karena itu, pemanfaatannya menjadi produk bernilai tambah sangat penting,” ucap dia. Ilustrasi Pekerja mengumpulkan buah sawit di perkebunan sawit di Belitung, Babel. Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal Nikmatin menjelaskan, bahan baku tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk UMKM, mulai dari kerajinan hingga kebutuhan industri. Salah satu contohnya telah dikembangkan oleh PT Intertisi Material Maju (IMM) yang mengubah TKKS menjadi helm, tas, alas kaki, batik, rompi antipeluru, hingga filter air conditioner (AC) kendaraan bermotor. “Saat ini saya mengolah tandan kosong di PT IMM menjadi berbagai produk UMKM bernilai tambah. Bahan bakunya saya ambil dari PTPN maupun IPB,” tutur dia. Industri Besar di Kaltara Diminta Serap Produk UMKM Lokal Pengembangan produk berbasis limbah sawit tersebut, kata Siti Nikmatin, berawal dari kegiatan riset sejak 2015 yang pendanaannya didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dukungan tersebut berperan penting dalam mendorong lahirnya inovasi pengolahan limbah sawit menjadi produk yang memiliki daya saing. Selain meningkatkan nilai ekonomi, menurut dia, pemanfaatan limbah sawit memberikan manfaat bagi lingkungan karena mengurangi volume limbah industri. “Dari sisi sosial, pengembangan produk berbasis TKKS turut membuka peluang pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan dan pabrik pengolahan melalui keterlibatan dalam proses produksi,” papar dia. Nikmatin mengemukakan, optimalisasi limbah kelapa sawit menunjukkan bahwa industri sawit tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan produk samping yang selama ini belum dimaksimalkan. Dia menambahkan, ketersediaan bahan baku yang melimpah menjadi modal penting bagi pengembangan UMKM berbasis sawit di berbagai daerah sentra perkebunan. “Pemanfaatan limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk mendorong tumbuhnya usaha yang berkelanjutan. Apalagi, pasokan limbah kelapa sawit di Indonesia sangat melimpah,” tegas Nikmatin. (piq)

Industri1 Oktober 2026

Industri Besar di Kaltara Diminta Serap Produk UMKM Lokal

TANJUNG SELOR, UMKMTRUST.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) meminta investor dan industri besar yang beroperasi di provinsi itu menyerap produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. “Investor dan industri besar yang beroperasi di Kaltara tidak boleh mendatangkan bahan baku atau kerajinan dari luar daerah jika potensi tersebut bisa dipenuhi oleh UMKM kita,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Hariantoi di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Selasa (21/7/2026). Denny mengharapkan industri besar juga memberikan pendampingan aktif agar UMKM di Kaltara tidak berjuang sendirian dalam meningkatkan kualitas produk dan kapasitas usaha. Karena itu, menurt dia, Pemprov Kaltara meluncurkan program Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (Sinergi Kaltara) sebagai langkah strategis menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar di daerah. Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global “Saya ingin mengingatkan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang terbukti tetap bertahan saat krisis seperti masa pandemi Covid 19 dan masa-masa krisis lainnya,” tutur dia. Itu sebabnya, kata Denny Hariantoi, ia sangat mengapresiasi peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara bersama berbagai pihak lainnya yang membuka ruang bagi UMKM Kaltara untuk berusaha dengan menggelar Festival Rakyat Kaltara 2026. umkm Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan “Kami ingin ada pendampingan yang matang agar para pelaku usaha meraih keuntungan nyata dan berkelanjutan. Perputaran uang di masyarakat harus terus berjalan positif,” ucap Denny. Sementara itu, Ketua Kadin Kaltara, Kilit Laing mengungkapkan, terdapat 50 stan UMKM yang dihadirkan dalam Festival Rakyat Kaltara 2026 pada 9-20 Juli. “Kami hadirkan 50 stan jajanan kuliner dari pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar dia. (ant)

Industri1 Oktober 2026

Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Ada tiga kunci yang harus dimiliki para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengtah (UMKM) agar produknya mampu menembus pasar global. Ketiga kunci itu adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, penguatan kemitraan, dan perluasan akses pasar. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Moraza menerangkan, ketiga aspek tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, sedangkan kemitraan diperlukan untuk memperkuat kapasitas dan rantai pasok. “Adapun akses pasar menjadi pintu bagi produk UMKM untuk masuk ke pasar internasional,” ujar Helvi dalam webinar RRI Fest 2026 yang digelar secara daring, Kamis (3/9/2026). Menurut Helvi Moraza, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online (masuk platform daring) menjadi go productive (meningkatkan produktivitas). Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, serta menciptakan inovasi. Dia menjelaskan, transformasi digital menjadi penting karena pemanfaatan teknologi tidak cukup hanya membuat produk UMKM hadir di platform digital. “Teknologi harus memberikan dampak langsung terhadap kemampuan usaha dalam mengelola produksi, keuangan, persediaan, pemasaran, dan pengembangan produk,” ucap dia. Kunci kedua, menurut Helvi, adalah kemitraan. Pelaku UMKM jangan membangun bisnis secara sendiri-sendiri. Kolaborasi dengan perusahaan berskala besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pembiayaan, distributor, hingga perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan standar dan kualitas produk. “UMKM perlu aktif membangun jejaring dengan usaha skala besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, hingga perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat rantai pasok dan standar kualitas,” papar dia. Kunci ketiga, kata Helvi Moraza, yaitu perluasan akses pasar menjadi kunci ketiga. Peluang bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar internasional semakin terbuka, salah satunya melalui kegiatan business matching (temu bisnis) dengan pembeli dari luar negeri. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan, transaksi business matching antara UMKM dan pembeli internasional mencapai US$57,61 juta sepanjang Januari-April 2025 melalui 246 kegiatan. Angka tersebut menunjukkan adanya permintaan pasar internasional yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Wamen UMKM mengungkapkan, peluang itu juga didukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai gross merchandise value (GMV) atau nilai transaksi bruto perdagangan digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$99 miliar. Perdagangan secara elektronik (e-commerce) sebagai salah satu kontributor terbesar. Helvi Moraza menuturkan, dari sektor ekonomi kreatif, peluang ekspor juga terbuka, terutama pada subsektor fesyen. Berdasarkan data hingga April 2026, subsektor tersebut menyumbang 58,55% dari total ekspor barang kreatif nasional. Dia menambahkan, pasar halal global pun menjadi ceruk yang potensial. Nilai pasar halal dunia diproyeksikan mencapai US$3,36 triliun pada 2028, membuka peluang bagi produk Indonesia untuk memperluas penetrasi di berbagai pasar internasional. Helvi menegaskan, untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem pendukung bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui integrasi platform layanan terpadu SAPA UMKM untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh informasi, mengakses sertifikasi, dan mendapatkan pembiayaan. Helvi menekankan, penguatan ekosistem tersebut diarahkan agar UMKM Indonesia tidak hanya menjadi konsumen atau penonton dalam pertumbuhan ekonomi global, tetapi mampu mengambil posisi dalam rantai nilai global. “Kita ingin UMKM Indonesia bukan hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi global, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai global. Kami mengajak pengusaha UMKM untuk tidak sekadar menunggu, tetapi berani mencari dan membuka pasar baru,” tandas Helvi. (han)