BERITA UMKM

Pertanian

Berita dan analisis sektor agribisnis dan ketahan pangan

BERITA UMKM

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik. Foto: kementerian UMKM

24 Juli 2026 | Pertanian

Kementerian UMKM Dorong Petani Jagung Naik Kelas lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani

“Pemerintah tidak akan menoleransi jika masih terdapat penyalur KUR meminta agunan tambahan untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta.” JEMBER, UMKMTRUST.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong petani meningkatkan skala usahanya melalui penguatan kelembagaan kelompok tani. Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, memperkuat daya tawar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. “Upaya ini didukung kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk fasilitas pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik saat menghadiri kegiatan tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (21/7/2026). Menurut Riza, sektor pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan petani memperoleh pendapatan yang layak dan berkelanjutan. “Produksi pangan akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila petaninya sejahtera. Karena itu, berbagai kebijakan afirmatif pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani,” ujar dia. Salah satu bentuk dukungan pemerintah, kata Riza, adalah memperluas akses pembiayaan melalui KUR. Selain memperoleh subsidi bunga, petani dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa kewajiban memberikan agunan tambahan, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, ketentuan tersebut wajib dipatuhi seluruh lembaga penyalur KUR. Pemerintah tidak akan menoleransi apabila masih terdapat penyalur yang meminta agunan tambahan untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta. “KUR merupakan instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani mengembangkan usahanya. Pembiayaan hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Apabila masih ditemukan adanya permintaan agunan tambahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah,” tandas Riza. Riza Damanik mengemukakan, selain memberikan kemudahan akses modal, skema KUR dirancang sesuai karakteristik usaha pertanian. Melalui pola pembayaran setelah panen (yarnen), petani dapat menyesuaikan cicilan dengan siklus produksi sehingga tidak terbebani selama masa tanam. Riza menilai tantangan terbesar sektor pertanian Indonesia bukan semata luas lahan yang terbatas, melainkan masih kecilnya skala usaha yang dikelola secara individu. Karena itu, Kementerian UMKM mendorong petani bergabung dan memperkuat kelompok tani agar tercipta skala ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Dia mengakui, pengelolaan usaha secara kolektif memungkinkan petani membeli benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, peningkatan volume produksi juga akan memperkuat posisi tawar petani saat menjual hasil panen. “Tidak ada yang salah dengan lahan yang kecil. Yang perlu kita ubah adalah cara mengelolanya. Ketika petani berkelompok, mereka dapat membeli benih, pupuk, maupun sarana produksi secara bersama sehingga lebih efisien. Di sisi lain, volume produksi yang lebih besar juga akan meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga,” papar dia. (ant)

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal dalam Java Coffee, Flavors and Festival (JCFF) 2026 di Surabaya, Sabtu (18/7/2026). Foto: Antara.

19 Juli 2026 | Pertanian

BI Perkuat Posisi Indonesia sebagai Produsen Kopi Dunia lewat JCFF 2026

"Produsen kopi Indonesia berasal dari pelaku UMKM, sehingga memperluas pasar mereka akan memberi dampak pengganda bagi perekonomian." SURABAYA, UMKMTRUST.ID – Bank Indonesia (BI) berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia melalui kegiatan tahunan Java Coffee, Flavors and Festival (JCFF) 2026 di Surabaya, Jawa Timur. “Kalau kita lihat dari data, di dunia khusus untuk kopi, produsen kopi dunia ada empat dan Indonesia nomor empat,” kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal di Surabaya, Sabtu (18/7/2026). Ia mengatakan, terdapat empat negara sebagai produsen kopi di dunia, yakni Brasil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Produksi kopi Indonesia, kata Rifki, mencapai 780 ribu ton per tahun. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor produsen kopi terbesar secara nasional, yakni mencapai 53 ribu ton per tahun. “Kopi di wilayah Jawa Timur itu termasuk yang paling tinggi dengan produksi 53 ribu ton, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Barat kurang lebih 25 ribu ton,” ujar dia. Potensi produksi kopi yang berlimpah itulah, menurut Rifki, yang ingin dikembangkan oleh BI agar dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi dunia melalui ekspor. Terlebih, kata dia, produsen-produsen kopi asal Indonesia justru berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga memperluas pasar mereka akan memberi dampak pengganda bagi perekonomian. Rifki Ismal menjelaskan, BI mendukung pengembangan dan perluasan pasar kopi lokal melalui ajang JCFF 2026 yang memiliki berbagai agenda temu bisnis (business matching) dan pelatihan bisnis (business coaching). “Bahkan business matching festival yang berlangsung pada 17-19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya dapat mempertemukan UMKM dengan para pembeli yang tidak hanya dari nasional, namun juga global,” papar dia. Rifki optimistis output JCFF 2026 mampu melampaui capaian pelaksanaan tahun sebelumnya, yang berhasil menjaring sekitar 130 ribu pengunjungdengan total transaksi mencapai Rp107 miliar selama tiga hari pelaksanaan. Dia menambahkan, optimisme itu didukung kehadiran para pelaku UMKM. Terdapat sedikitnya 60 tenant UMKM yang terlibat dalam ajang itu, termasuk 41 UMKM kopi binaan BI dan UMKM produk lainnya, seperti cokelat, teh, hingga herbal dan rempah. “Alhamdulillah, tahun lalu Rp107 miliar. Tahun ini kamimengharapkan transaksinya lebih tinggi karena tidak hanya kopi. Ada teh dan juga coklat, serta produk lainnya yang kamilibatkan tahun ini,” tutur dia. (ant)

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Foto: Antara.

16 Juli 2026 | Pertanian

Presiden Putuskan KDKMP Jadi ‘Offtaker’ Hasil Panen Petani dan Penyalur Bansos

“KDKMP akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani di desa jika harga gabah, jagung, dan komoditas lainnya turun di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah.” JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta memutuskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) dan penyerap (offtaker) hasil panen petani, khususnya gabah, beras, dan jagung. Hal itu diungkapkan Menko Pangan, Zulkifli Hasan dalam jumpa pers seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam. Ratas tersebut digelar untuk membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratas diikut sejumlah menteri, di antaranya Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Itu belum termasuk Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, sertra Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurut Zulkifli Hasan, ratas yang dipimpin presiden menetapkan KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkanbarang-barang bantuan kepada masyarakat, terutama bansos dan barang-barang bersubsidi. “Semua nanti melalui KDKMP, tadi sudah diputuskan,” ujar menteri yang akrab disapa Zulhas tetsebut. Selan itu, kata Zulhas, KDKMP akan berperan sebagai penyerapatau pembeli utama (offtaker) hasil panen petani di desa jika harga gabah, jagung, dan komoditas lainnya turun di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah. “Kalau harganya turun maka koperasi bisa offtaker sebagai pembeliproduk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ucap Zulhas. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjelaskan, peran KDKMP sebagai offtaker hasil panen di desa akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu produk beras yang dijual Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih. Foto: Ist. Alhasil, menurut dia, KDKMP tidak akan menggantikan atau bersaing dengan BUMDes karena keduanya akan saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing. “Para petani akan diberdayakan sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali, ada 75.266 desa dengan berbagai potensi yang ada,” tutur Yandri. Dia menambahkan, masing-masing KDKMP akan bekerja sama dengan BUMDes guna memastikan semua produk yang dihasilkan di desa sesuai dengan potensinya, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi para penduduk desa. Yandri Susanto mengungkapkan, seluruh potensi desa ke depanakan dimaksimalkan melalui KDKMP. “Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi yang dipakai kan Dana Desa, dan nanti dari keuntungan itu, ada 20% yang menjadi pendapatan asli desa,” papar dia. Yandri menegaskan, pemerintah desa dengan segala unsurnya memiliki kepentingan agar KDKMP berhasil. Itu karena KDKMP memiliki berpositif terhadap desa. “Bahkan sisanya yang 80% (keuntungan KDKMP) akan kembali ke rakyat di desa bersangkutan,” tandas dia. (fs)

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Investortrust/Dicki Antariksa.

13 Juli 2026 | Pertanian

Menkeu Purbaya Dorong MBG Libatkan BUMDes dan UMKM

“Pemerintah ingin memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG, sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.” JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah terus memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal. Langkah tersebut, menurut Menkeu, bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG, sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG. “Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Purbaya mengungkapkan, masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan itu masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menkeu Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah. Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. “Jadi, pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri, tetapi dari tempat saya. Kami nggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest,” tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menkeu menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. “Pemerintah tidak akan menoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program,” tegas dia. Selain memperkuat pengawasan, kata Purbaya, Kementerian Keuangansiap menyediakan dukungan SDM di bidang keuangan jika BGN memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran. Rencana pembentukan tim pengawas tersebut muncul setelah Kepala BGN, Nanik S Deyang bertemu Menkeu dan menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan program MBG di daerah. (mau)

abdul aziz

Baca Selengkapnya

BERITA UMKM

Berita Terbaru Pertanian

Lihat Semua Berita

Pertanian2 Oktober 2026

Menteri Maman Usung Isu Pembiayaan Inklusif dan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Forum APEC

GUANGZHOU, UMKMTRUST.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusung isu pembiayaan inklusif dan penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Maman mengungkapkan, kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama ekonomi kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota. Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan pembiayaan bagi UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan. “Yang lebih penting adalah seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu mendorong UMKM berkembang, semakin resilient (tangguh) menghadapi berbagai tantangan, dan naik ke tingkat usaha yang lebih tinggi,” tandas Maman. Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah, menurut Menteri Maman, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5%, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Menteri UMKM menjelaskan, peningkatan porsi pembiayaan ke sektor produktif menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengarahkan akses kredit kepada kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. “Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar dia. Penguatan akses pembiayaan tersebut, kata dia, berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Sebanyak 51% dari penyaluran tersebut diberikan kepada wirausaha perempuan. Menteri Maman menambahkan, besarnya porsi pembiayaan kepada perempuan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses modal kepada kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan lebih besar untuk mengembangkan usaha. Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau. “Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20–25% menjadi 8% mulai tahun ini,” tutur dia. Maman menyatakan, perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan berusaha. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang memungkinkan pelaku UMKM mengembangkan kapasitas dan memperluas usahanya. Dia mengemukakan, di bidang kewirausahaan, pemerintah memperkuat Pro-Kesra Produktif. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha serta penguatan ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha. “Program ini diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Maman. Menurut Menteri UMKM, penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Peningkatan jumlah wirausaha harus diikuti peningkatan kualitas agar pelaku usaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan Lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8% pada 2045. Dia mengungkapkan, untuk mengintegrasikan berbagai dukungan bagi UMKM, pemerintah juga mengembangkan SAPA UMKM. Platform tersebut menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu. “Dengan penguatan pembiayaan dan ekosistem kewirausahaan tersebut, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah UMKM dan wirausaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi pelaku usaha yang lebih produktif, inovatif, tangguh, dan mampu memasuki pasar yang lebih luas,” papar dia. Maman menjelaskan, langkah itu sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang inklusif, inovatif, berbasis digital, tangguh, serta semakin terhubung dengan pasar regional dan global. “Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” papar dia. (han)

UMKMMenteri UMKMPembiayaan

agung suhendro

Baca Selengkapnya

Pertanian9 September 2026

Peternak UMKM Jadi Prioritas, Pemerintah Tambah 150 Ribu Ton Jagung SPHP

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Pemerintah menambah alokasi jagung untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga ketersediaan dan harga jagung pakan bagi peternak unggas. Dalam program ini, peternak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas. Sebanyak 150 ribu ton jagung akan diproses untuk menambah penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, tambahan alokasi tersebut diprioritaskan bagi peternak unggas skala UMKM, bukan perusahaan atau pabrik besar. Kebijakan itu ditujukan untuk memastikan peternak kecil tetap memperoleh jagung pakan dengan harga terjangkau. “Bulog punya jagung. Kita minta nanti jagungnya itu SPHP jagung 150 ribu ton untuk memasok peternak-peternak UMKM, bukan yang pabrik besar,” tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026). Mendes Bakal Jadikan BUMDes sebagai Prioritas 2026, Siapkan Rp89,6 Miliar Menteri yang akrab disapa Zulhas itu mengungkapkan, program SPHP jagung pakan 2026 tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei 2026. Pada tahap tersebut, pemerintah menetapkan kuota penyaluran sebanyak 213.200 ton untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan kelompok peternak berdasarkan skala usahanya. Dari total kuota itu, menurut Zulhas, sebanyak 138.650 ton dialokasikan untuk peternak mikro dengan asumsi kebutuhan selama tiga bulan. Kemudian, 50.370 ton untuk peternak kecil dengan asumsi kebutuhan dua bulan, serta 24.170 ton untuk peternak menengah dengan asumsi kebutuhan satu bulan. Dia menjelaskan, hingga 7 September 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan telah mencapai 143.500 ton atau 59,5% dari total target penyaluran tahap pertama dan kedua yang mencapai 241.200 ton. Jagung tersebut telah diakses peternak yang tersebar di 33 provinsi. “Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peternak penerima terbanyak, yakni 3.690 peternak, disusul Jawa Tengah sebanyak 2.017 peternak,” tutur Zulhas. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan, sejalan dengan penambahan alokasi tersebut, pemerintah juga memastikan program SPHP jagung pakan akan diperpanjang hingga akhir 2026. Amran Sulaiman meminta Perum Bulog terus melayani kebutuhan peternak selama jagung pakan masih dibutuhkan. “Menambah dan memperpanjang SPHP jagung pakan. Nah itu Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik. Jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” katanya. Amran menginstruksikan Perum Bulog untuk terus menyalurkan jagung pakan kepada peternak unggas dengan harga yang lebih ekonomis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak, khususnya pelaku UMKM yang memiliki daya tawar lebih terbatas dibandingkan perusahaan berskala besar. Bapanas menetapkan harga jagung pakan sebesar Rp5.000 per kg untuk pengambilan di gudang Bulog. Sedangkan harga maksimal di tingkat peternak ditetapkan Rp5.500 per kg. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian. Meski demikian, kata Amran Sulaiman, penyaluran jagung SPHP ke wilayah sentra produksi harus mempertimbangkan periode panen raya serta perkembangan harga jagung di tingkat petani dan peternak. Pemerintah perlu memastikan penyaluran jagung bersubsidi tidak menekan harga jagung terlalu dalam di tingkat petani di daerah tersebut. BPDP Siap Pertemukan UMKM Perkebunan dengan Investor Data pemantauan Bapanas menunjukkan, rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak secara nasional hingga 7 September 2026 mencapai Rp5.922 per kg. Harga tersebut 7,67% lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kg. “Lampung tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak tertinggi, yakni Rp6.600 per kg. Sebaliknya, Sumatra Utara mencatat harga rata-rata terendah, yaitu Rp5.437 per kg,” papar Amran. Amran menambahkan, dengan tambahan 150 ribu ton dan perpanjangan program hingga akhir tahun, pemerintah berharap ketersediaan jagung pakan bagi peternak UMKM tetap terjaga sekaligus membantu meredam tekanan harga bahan baku pakan unggas. (sar)

JakartaUMKMJagung SPHPPeternak Unggas

agung suhendro

Baca Selengkapnya

Pertanian24 Juli 2026

Kementerian UMKM Dorong Petani Jagung Naik Kelas lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani

KementerianUMKMRizaDamanikKURTanpaAgunanKreditUsahaRakyat

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Pertanian19 Juli 2026

BI Perkuat Posisi Indonesia sebagai Produsen Kopi Dunia lewat JCFF 2026

UMKMBankIndonesiaJCFF2026UMKMKopi

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Pertanian17 Juli 2026

Bappenas: Kewirausahaan Pertanian Strategi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

"Program kewirausahaan di sektor pertanian dapat mentransformasi usaha tani dari skala kecil menjadi menengah dan dari menengah menjadi besar." JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, program kewirausahaan pertanian merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. “Program kewirausahaan ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Maliki mengungkapkan, pemerintah melalui 15 kementerian dan lembaga (K/L) saat ini berupaya mencetak wirausaha di bidangnya masing-masing. Di Kementerian Pertanian (Kementan), menurut Maliki, terdapat program yang mendorong para petani berwirausaha di bidang pertanian, mengingat kesempatannya terbuka lebar. Dia menegaskan, pengembangan wirausaha di sektor pertanian merupakan kunci bagi negara untuk menyejahterakan para petani, mengingat mayoritas warga negara berprofesi sebagai petani. “Kementan merupakan salah satu dari sekitar 15 K/L yang melaksanakan program kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Ini merupakan kunci bagi kita karena mayoritas dari para pekerja kita adalah petani,” tandas dia. Program kewirausahaan di sektor pertanian, kata Maliki, dapat mentransformasi usaha tani dari skala kecil menjadi menengah dan dari menengah menjadi besar. “Kalau kita bisa mentransformasi wirausaha petani, maka bisa menjadi lebih kuat, lebih produktif, dan naik kelas. Tentunya ini akan memberikan ataupun meningkatkan kesejahteraan dari para petani itu sendiri,”papar dia. Kementan sebelumnya menggandeng Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) guna menumbuhkan minat anak muda untuk berwirausaha di bidang pertanian agar regenerasi terus berjalan. “Kami terus mendorong anak muda dapat bekerja dan mengembangkan usahanya terutama dalam sektor pertanian,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti. Dia menambahkan, ketika semua bersama maka ekosistem kewirausahaan, terutama di sektor pertanian, dapat dimunculkan. (ant)

BappenasKementanKewirausahaanPertanianPetaniNaikKelas

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Pertanian16 Juli 2026

Presiden Putuskan KDKMP Jadi ‘Offtaker’ Hasil Panen Petani dan Penyalur Bansos

KDKMPYandriSusantoBUMDesEkonomiDesa

abdul aziz

Baca Selengkapnya

Pertanian

Trending di Sektor Pertanian

Berita Terbaru Pertanian