Perdagangan

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian UMKM Perluas Pembiayaan dan Peluang Usaha Rakyat

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan berbagai pencapaian Kementerian UMKM memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Foto: Kementerian UMKM.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan berbagai pencapaian Kementerian UMKM memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Foto: Kementerian UMKM.

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Memasuki dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pembiayaan dan peluang usaha rakyat melalui percepatan legalitas usaha, digitalisasi, serta penguatan kemitraan. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan pengusaha UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, dan mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan, selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, kementeriannya memprioritaskan pemerataan kesempatan berusaha, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam mengakses modal, pasar, dan layanan usaha.

"Sesuai arahan Presiden, kami diminta fokus pada ekonomi kerakyatan, terutama bagaimana mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, kita ingin memperkecil kesenjangan antara pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar semuanya memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh dan berkembang," ujar Maman di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Enam Program Strategis Kementerian UMKM

Selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, menurut Menteri Maman, Kementerian UMKM menjalankan enam program strategis melalui kolaborasi dengan kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, pemerintah daerah (pemda), serta sektor swasta. Program tersebut meliputi digitalisasi usaha, perluasan pembiayaan produktif, percepatan legalitas usaha, pengembangan kewirausahaan, penguatan kemitraan rantai pasok, dan pemulihan usaha yang terdampak bencana.

Dia mengungkapkan , program pertama berfokus pada percepatan digitalisasi melalui platform SAPA UMKM. Inisiatif ini ditujukan untuk mempermudah pengusaha UMKM mengakses layanan pemerintah sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Hingga Oktober 2026, platform SAPA UMKM telah mencatat 40.065 pengguna yang mengikuti proses pendaftaran awal (onboarding). “Jumlah itu terdiri atas 32.938 pengusaha dan 7.127 pengguna nonpengusaha,” tutur dia.

Menteri UMKM menjelaskan, untuk mendukung pemasaran produk lokal, Kementerian UMKM juga menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).  

Beleid ini mengatur insentif berupa potongan biaya layanan perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) terverifikasi yang memasarkan produk dalam negeri.

Kebijakan tersebut, kata Maman,  dirancang untuk mengurangi beban biaya pemasaran digital sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik. Mulai 25 Oktober 2026, melalui aplikasi SAPA UMKM akan difasilitasi layanan insentif 50% bagi pengusaha mikro dan kecil yang memproduksi produk dalam negeri.

“Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol bagi platform dan juga pengusaha UMKM," tegas dia.

Program kedua, menurut Maman Abdurrahman, menyasar perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berupaya meningkatkan jangkauan pembiayaan formal agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif.

Foto: AI

Maman mengemukakan, hingga Oktober 2026, penyaluran KUR mencapai Rp260,8 triliun atau sekitar 88% dari target tahun ini. Pembiayaan tersebut telah menjangkau lebih dari 4,04 juta debitur. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 65,9% atau Rp170,9 triliun mengalir ke sektor produksi. Komposisi ini mencerminkan arah pembiayaan pemerintah yang semakin menitikberatkan dukungan pada kegiatan usaha produktif dan penciptaan nilai tambah.

“Selain memperluas jangkauan KUR, pemerintah mencatat lebih dari 4,35 juta pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan formal untuk pertama kalinya sepanjang periode 2025–2026,” papar Maman.

Menteri Maman menegaskan, upaya memperluas pembiayaan tidak berhenti pada KUR, tetapi juga mencakup penurunan beban bunga bagi perempuan prasejahtera yang mengakses pembiayaan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan penurunan tingkat bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dari 24% menjadi 8%. Kebijakan ini diharapkan membuat pembiayaan lebih terjangkau bagi perempuan yang menjalankan usaha mikro.

Dia menambahkan, dari sisi regulasi, kebijakan itu sudah siap seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera.

“Proses saat ini sedang dalam tahap finalisasi petunjuk pelaksanaan dan perjanjian kerja sama penyalurannya. Inilah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian UMKM dan akan rampung secepatnya," ujar Maman.

Menurut Menteri UMKM, perluasan pembiayaan tersebut diharapkan mampu membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Adapun program ketiga, kata Menteri Maman, diarahkan pada percepatan formalisasi usaha dan penyederhanaan proses berusaha. Kementerian UMKM memfasilitasi penerbitan dokumen legalitas serta sertifikasi dan standardisasi produk untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pengusaha ke pasar formal.

Hingga Oktober 2026, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara kumulatif mencapai 17,63 juta. Pada periode yang sama, pemerintah mencatat 4,43 juta sertifikat halal, 1,08 juta sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), serta sekitar 628.900 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

“Peningkatan legalitas dan standardisasi produk diharapkan memperkuat kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, serta membuka kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap dia.

Maman mengemukakan, program keempat berfokus pada pengembangan kewirausahaan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Produktif dan inkubasi usaha. Pemerintah menyelaraskan layanan dari 18 kementerian dan lembaga untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan maupun merintis usaha.

Program tersebut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan target menjangkau 10 juta penduduk melalui kesempatan berusaha dan bekerja.

Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui 757 lembaga inkubator yang tersebar di seluruh Indonesia. “Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mendampingi calon wirausaha dan pengusaha UMKM dalam meningkatkan keterampilan manajemen, menyusun model bisnis, memperluas jejaring, serta mempersiapkan usaha agar mampu bersaing di pasar,” papar dia.

Melindungi Ekosistem Transportasi Platform Digital

Sementara itu, program kelima mencakup pelindungan pengusaha mikro dan perluasan kemitraan rantai pasok. Pemerintah memperkuat pelindungan bagi pengusaha mikro yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Maman Abdurrahman menuturkan, melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, pemerintah mengatur kepastian status, pelindungan kemitraan, dan pembinaan bagi pengemudi ojek daring yang masuk dalam kategori pengusaha mikro.

“Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan kegiatan ekonominya,” ujar dia.

Di sisi lain, menurut dia, Kementerian UMKM memperluas kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Upaya ini mencakup keterlibatan dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Holding UMKM, serta penguatan alokasi 30% area infrastruktur publik untuk kegiatan usaha UMKM.

Maman menjelaskan, perluasan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar akses pasar dan meningkatkan keterlibatan usaha rakyat dalam kegiatan ekonomi berskala besar. Pemerintah juga mendorong terbentuknya hubungan bisnis yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi pengusaha UMKM, termasuk terkait kewajiban sertifikasi halal. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menjaga pelindungan konsumen tanpa membebani usaha mikro secara berlebihan.

"Terkait kewajiban sertifikat halal, ada kekhawatiran bahwa hal ini membebani UMKM. Pemerintah sedang mencari solusi dan formula terbaik dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Presiden telah memerintahkan agar kewajiban tersebut tidak menjadi beban dan ditangguhkan sementara hingga 2028," kata dia.

Program keenam, kata Menteri UMKM, berkaitan dengan pemulihan UMKM yang terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Pemerintah menyiapkan dukungan bagi pengusaha mikro agar dapat kembali menjalankan kegiatan usaha dan memulihkan sumber penghasilan mereka,” kata dia.

“Melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro, pemerintah menargetkan lebih dari 200.000 unit usaha mikro menerima bantuan sebesar Rp3 juta per unit. Total alokasi anggaran program tersebut mencapai Rp618,8 miliar,” jelas dia.

Dia menekankan, bantuan itu ditujukan untuk membantu pengusaha mikro memulihkan kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan usaha, dan kembali memperoleh pendapatan setelah aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat bencana.

“Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian UMKM tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha rakyat,” tandas Maman.

Menteri Maman menegaskan, melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian UMKM berupaya memperluas kesempatan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (han)

Kementerian UMKMPembiayaan-UMKMKabinet Merah PutihMaman Abdurrahman

Berita Terbaru Lainnya

Lihat Semua Berita
Perdagangan15 Oktober 2026

Smesco Indonesia Gelar ‘Indonesia Digital MeetUp 2026’ untuk Percepat Digitalisasi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Smesco Indonesia, badan layanan di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kembali menggelar Indonesia Digital MeetUp 2026 (IDM26). Ajang ini dihelat untuk mempercepat transformasi digital UMKM seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan menjelang bonus demografi 2030. Direktur Utama Smesco Indonesia, Doddy A Matondang mengungkapkan, ekonomi digital saat ini mengalami lompatan perkembangan yang signifikan. Tren itu tercermin pada pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) serta meningkatnya aktivitas pelaku usaha di media sosial, dengan penambahan sekitar 800.000 pengguna. “Jika berbicara tentang e-commerce, hal ini tentu tidak terlepas dari UMKM. Karena itu, Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran dan pendukung pembiayaan (credit arms) di lingkungan Kementerian UMKM perlu mengambil peran aktif dalam setiap tahap perkembangan UMKM,” kata Doddy di Convention Hall, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 27 juta pelaku UMKM di Indonesia telah terhubung dengan ekosistem digital. Dari jumlah tersebut, Smesco telah menjangkau sedikitnya 105.126 UMKM. Meski demikian, upaya pendampingan dan penguatan masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Menurut Doddy Matondang, untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran, Smesco juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Mitra yang dilibatkan antara lain Bank Indonesia (BI) melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Google, Pasar Digital (PaDi) UMKM, Smesco Hub, serta sejumlah pelaku industri teknologi dalam negeri. Doddy menambahkan, pemanfaatan teknologi tinggi (high tech) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi UMKM. Hal itu mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. “Jika mengacu pada penyampaian Presiden Prabowo Subianto, pemanfaatan high tech dan AI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia. Kita memahami bahwa kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah digitalisasi,” ujar dia. Melalui IDM26, kata Doddy, Smesco menegaskan komitmennya untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi diharapkan dapat menekan biaya operasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di tingkat nasional maupun regional. “Karena itu, kita perlu menempatkan digitalisasi sebagai bagian penting dari pengembangan UMKM,” tegas Doddy. Dia menjelaskan, Indonesia Digital MeetUp 2026 berlangsung hingga Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pertemuan para pakar (expert), komunitas digital, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Melalui kolaborasi tersebut, Smesco berharap proses transformasi digital dapat berlangsung lebih cepat dan membantu UMKM meningkatkan skala usaha secara berkelanjutan.

Industri18 Oktober 2026

Dari Temanggung, Kopi Muncar Moncer Bawa Kopi Lokal Naik Kelas

JAKARTA, UMKMTRUST.COM- Ketika tembakau menjadi primadona pertanian di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Achmad Sofiyudin justru melihat peluang pada komoditas lain yang belum banyak dilirik, yakni kopi. Dari tanaman yang semula dianggap sebagai komoditas sampingan, ia berupaya membangun produk lokal yang dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi masyarakat desa Muncar. Melalui Kopi Muncar Moncer, Sofi, sapaan Achmad Sofiyudin, mengembangkan potensi kopi di Desa Muncar sejak 2018. Langkah tersebut berangkat dari kegelisahannya melihat kejayaan tembakau yang selama ini menjadi identitas Temanggung, tetapi tidak selalu menjamin kesejahteraan petani. “Sebuah tanah Bhumi Phala Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang dijuluki Emas Hijau Tembakau, yang di mana dalam perjalanannya, Emas Hijau ini mengalami fase drop. Hijaunya memudar. Artinya kita hidup dalam sebuah imajinasi romansa kemegahan atau kejayaan masa lalu. Bahwa kejayaan petani tembakau itu tidak seingar-bingar yang diceritakan seperti waktu dulu,” kata Founder & CCO Muncar Moncer Community Empowerment Sofi secara virtual, Selasa, (13/10/2026). Pemuda asal Temanggung tersebut bilang kondisi itu menjadi alasan untuk mencari komoditas lain yang dapat menopang perekonomian masyarakat. Kopi kemudian dipilih sebagai salah satu potensi yang layak dikembangkan, meskipun saat itu belum sepopuler sekarang. Namun, pada 2018, kopi belum banyak dilirik karena harganya masih relatif rendah. Saat itu, harga green bean (biji kopi mentah) berkisar Rp15.000–Rp17.000 per kilogram. Sebagian petani pun masih menjadikan kopi sebagai tanaman sampingan. "2018, kopi itu belum menjadi sebuah komoditas yang digaungkan, karena harganya juga masih dikisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilo waktu itu green bean-nya," tutur Sofi. Kopi Jadi Identitas Desa Upaya Sofi mengembangkan kopi Temanggung mulai mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Astra International Tbk (ASII) pada Juli 2018. Dukungan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk mengembangkan potensi desa, tak hanya melalui hasil pertanian, tetapi juga wisata dan produk lokal. "Nah, perjalanan waktu akhirnya kenal Astra. Saya pulang. Gimana caranya kita harus mendatangkan komoditas lain," kata Sofi, mengenang perjalanan tersebut. Salah satu langkahnya adalah menggelar Festival Sang Kopi Intan Merah Bumi Phala Temanggung. Festival tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan kopi lokal sekaligus membangun kebanggaan masyarakat terhadap komoditas yang mereka miliki. Sofi melihat kopi Muncar memiliki karakter yang dapat menjadi pembeda. Kopi robusta dari kawasan tersebut memiliki sentuhan rasa moka dan vanila. "Kalau tembakau itu punya autentikasi identitas tembakau srintil yang harganya jutaan per kilo. Nah kopi, ayo kita (jadikan) kopi juga punya karakter. Ya sudah, ini karena punya rasa vanilla sama mocca," ujar penggerak kopi lokal Temanggung itu. Potensi itu kemudian menjadi dasar untuk membangun identitas produk. Jika Temanggung telah lama dikenal sebagai penghasil tembakau, Sofi ingin Desanya memiliki ciri khas tersendiri melalui kopi. Nama Muncar Moncer dipilih untuk memperkuat keterikatan masyarakat dengan produk lokal sekaligus memperkenalkan nama desa kepada pasar yang lebih luas. "Ya, kopi Muncar, akhirnya Moncer,” tuturnya. Pengembangan tersebut kemudian merambah berbagai inisiatif, mulai dari Muncar Moncer Desa Wisata dan Muncar Moncer Homestay hingga produk kopi dalam kemasan kotak. Kopi tidak lagi hanya dipasarkan sebagai hasil pertanian, tetapi juga diperkenalkan sebagai bagian dari pengalaman wisata desa. Sebagai informasi, Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah, dengan komoditas utama berupa kopi robusta dan arabika. “Robusta disebut komersial, Arabika disebut spesial. Tapi sekarang, keduanya spesial,” ujar pemuda asal Temanggung itu. Bagi Sofi, membangun merek menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Sebab, potensi pertanian tidak cukup hanya mengandalkan hasil panen, tetapi juga perlu didukung pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang tepat. Memperluas Pasar, Mengangkat Potensi Lokal Upaya membangun identitas produk turut diikuti dengan perluasan pasar. Kopi Muncar Moncer dipasarkan ke sejumlah kota, termasuk Yogyakarta dan Wonosobo, serta melalui lima gerai di Temanggung. Menurut Sofi, perputaran penjualan justru lebih baik di luar Kabupaten Temanggung. Kota tujuan wisata dinilai memberikan peluang untuk memperkenalkan produk kopi lokal kepada konsumen dari berbagai daerah. Produk yang ditawarkan terdiri atas green bean (biji kopi mentah), roasted bean (biji kopi yang sudah disangrai), dan kopi dalam kemasan kotak (kopi siap minum). Kopi Muncar Moncer dalam bentuk green bean dibanderol sekitar Rp 110.000 per kilogram, sedangkan roasted bean dijual sekitar Rp 180.000 per kilogram. Adapun kopi dalam kemasan kotak berisi 200 gram dijual seharga Rp 50.000 di gerai. Perbedaan harga tersebut memperlihatkan adanya ruang nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan. Namun, proses itu juga membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Dalam menjalankan usahanya, Muncar Moncer turut melibatkan tenaga kerja dari warga lokal. Dengan demikian, pengembangan kopi diharapkan tidak hanya memperluas pasar produk lokal, tetapi juga membuka manfaat ekonomi bagi warga desa. Sofi tidak merinci omzet bulanan usahanya. Ia menggambarkan usaha kopi tersebut dinilai sudah mampu menopang keberlangsungan usaha dan memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Bahkan, bagi petani yang menjual kopi dalam bentuk mentah, hasil penjualannya dinilai sudah cukup untuk membiayai ibadah umrah. Kondisi ini menunjukkan potensi nilai ekonomi kopi bagi petani maupun pelaku usaha yang mengolah dan memasarkan produk kopi. Kopi sebagai Pintu Masuk Wisata Desa Bagi Sofi, potensi kopi Muncar tidak berhenti pada produk yang dijual kepada konsumen. Ia juga ingin membawa masyarakat, terutama generasi muda, lebih dekat dengan proses pertanian. Selama ini, Sofi mencermati budaya menikmati kopi di kalangan Gen Z identik dengan aktivitas nongkrong di kedai kopi dan konsumsi minuman berbasis susu. Namun, seiring meningkatnya minat terhadap gaya hidup sehat (wellness), kopi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman wisata berbasis pertanian. Melihat peluang tersebut, Sofi menggagas pengembangan wisata berbasis pertanian melalui konsep coffee valley. Konsep ini menggabungkan kebun kopi, komoditas pertanian lainnya, dan gaya hidup untuk memperluas daya tarik pertanian Temanggung, sekaligus memperkenalkan proses perjalanan kopi dari kebun hingga menjadi minuman kepada pengunjung. Di samping itu, perubahan cuaca juga menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi kopi. Sofi mengatakan, hasil panen dalam dua tahun terakhir menurun. Pohon yang sebelumnya dapat menghasilkan sekitar 10-20 kilogram ceri kopi kini, menurut dia, hanya menghasilkan sekitar 4-5 kilogram. Kondisi itu mendorongnya mempertimbangkan pengembangan tanaman penyangga lain agar perekonomian masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu komoditas. Bagi Sofi, mengembangkan kopi lokal berarti membangun ekosistem usaha yang melibatkan petani, pengolah, hingga penjual. Setiap bagian dari rantai usaha tersebut perlu mendapatkan manfaat agar pengembangan komoditas dapat berjalan berkelanjutan. Ia berharap dukungan Pemerintah terhadap sektor pertanian dan usaha kecil terus diperkuat, termasuk melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Ayo kita jaga walaupun ketidaksempurnaan program, cuma kritiknya lebih menciptakan stabilitas, karena itu berdampak, Mbak. Di kami sangat berdampak. Makanya komoditas harus stabil antar petani, pengolah, gitu toh. Antara hulu, tengah, hilir, kan, sama itu harus selaras,” ungkapnya, menyimpan harapan besar bagi kopi lokal. Melalui Kopi Muncar Moncer, Sofi berupaya menunjukkan bahwa potensi desa dapat dikembangkan menjadi peluang usaha melalui penguatan merek, produk olahan, dan wisata berbasis pertanian. Bagi Desa Muncar, kopi bukan sekadar alternatif di tengah dominasi tembakau. Komoditas ini juga menjadi jalan untuk memperkenalkan identitas desa, memperluas peluang usaha, dan membangun sumber ekonomi masyarakat yang lebih beragam. (Sivana Zahla Putri Ritonga)

Perdagangan12 Oktober 2026

Astra Hadirkan Produk Unggulan 25 Desa dan UMKM di TEI 2026

TANGERANG, UMKMTRUST.COM – PT Astra International Tbk menghadirkan produk unggulan dari 25 Desa Sejahtera Astra serta tujuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan ke Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 14–18 Oktober 2026. Astra juga menampilkan puluhan produk unggulan lokal. Misi Astra adalah membantu produk lokal dan UMKM menembus pasar ekspor. Executive in Charge Astra, Boy Gemino Kalauserang menjelaskan, produk-produk tersebut dipamerkan melalui stan Astra dan stan Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor atau DBE Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya Astra memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pembeli dari berbagai negara,” kata Boy Gemino dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026). Dia mengungkapkan, pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan pasar, termasuk ke luar negeri. Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. “Itu sebabnya, Astra terus mendukung pengembangan UMKM agar dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas dia. Menurut Boy Gemino, untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha menghadapi persaingan global, Astra menjalankan program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. “Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra Export Champion yang dilaksanakan bersama Kemendag dan Kadin Indonesia,” tutur dia. Program tersebut, kata dia, mencakup kurasi produk, pelatihan ekspor, matrikulasi atau pemetaan dan penguatan kompetensi, hingga business pitching (presentasi bisnis) dan business matching (penjajakan kemitraan bisnis). Tahapan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus mempertemukan mereka dengan calon pembeli dan mitra dagang. Boy Gemino mengemukakan, dalam TEI 2026, sedikitnya 30 peserta menampilkan produk di stan Astra, terdiri atas 20 Desa Sejahtera Astra dan 10 UMKM binaan Yayasan Astra–Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) serta Grup Astra. “Selain itu, tujuh Desa Sejahtera Astra turut memamerkan produk di stan DBE Kemendag. Sebanyak 25 produk UMKM binaan Astra dan YDBA lainnya juga dipajang di stan Astra,” ujar dia. Dia mengatakan, produk yang ditampilkan mencakup beragam komoditas unggulan daerah, mulai kopi, teh, kakao, hingga aneka makanan dan minuman olahan. Untuk komoditas kopi, misalnya, terdapat biji kopi hijau (green bean coffee) dan kopi bubuk jenis Arabika serta Robusta dari Desa Sejahtera Astra di Bajawa, Cikoneng, Takengon, Cikajang, Agam, Lampung Barat, Pagar Alam, dan Pakenjeng, Garut. Boy Gemino menuturkan, produk kopi juga berasal dari UMKM binaan Astra, antara lain Mucrova Indonesia, Koperasi Marangkai Sejahtera, CV Banyu Hitam Abadi, dan PT Bibit Baik Indonesia. Adapun produk teh mencakup teh daun lepas (loose leaf tea), teh artisan (artisan tea), dan campuran teh (tea blend) dari PT Tiga Ekarasa Harmoni melalui merek Teapotto, serta PT Tsurayaa Pratama Intl yang merupakan UMKM binaan YDBA. Untuk komoditas kakao, produk yang ditampilkan meliputi biji kakao fermentasi (fermented cocoa beans), pecahan biji kakao (cocoa nibs), dan pasta kakao (cocoa paste). Produk tersebut berasal dari Desa Sejahtera Astra di Tabanan, Sikka, dan Berau, serta PT Windah Berkah Sejahtera. Astra, menurut Boy Gemino, juga menghadirkan beragam produk olahan pangan dan minuman, seperti minuman herbal, gula kelapa, bumbu cair berbahan kelapa (coconut aminos), mentega (butter), gelato, keripik tempe, abon, dan kukis (cookies). Produk-produk tersebut berasal dari UMKM binaan YDBA, Desa Sejahtera Astra, dan Grup Astra. Boy Gemino Kalauserang mengungkapkan, beragam produk lokal tersebut disiapkan untuk menjangkau pasar internasional, antara lain Singapura, Jepang, Belanda, Vietnam, Italia, Tiongkok, India, Argentina, Bahrain, Spanyol, Thailand, Kaledonia Baru, Taiwan, Aljazair, Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Prancis. Dia menegaskan, partisipasi Astra dalam TEI bukan kali pertama dilakukan. Perusahaan mulai mengikuti pameran tersebut pada 2018 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Dubai Expo 2020. Sejak 2022, Astra telah melibatkan lebih dari 50 pelaku usaha, termasuk UMKM dan Desa Sejahtera Astra, selama empat tahun berturut-turut. Dari rangkaian partisipasi tersebut, total nilai kontrak dan transaksi yang dicatatkan para pelaku usaha binaan Astra mencapai lebih dari US$24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar. “Pembeli berasal dari berbagai negara, termasuk AS, Kanada, Belanda, Jerman, Nigeria, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang, dan Australia,” ucap Boy Gemino. Dia menyatakan, capaian tersebut memperlihatkan potensi program pendampingan dalam membuka akses perdagangan lintas negara bagi pelaku usaha lokal. Melalui partisipasi dalam pameran perdagangan internasional, Astra berupaya mempertemukan produk binaannya dengan pasar yang lebih luas sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Menuju 70 Tahun Astra Menurut Boy Gemino Kalauserang, upaya pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari perjalanan Astra menjelang usia ke-70 pada 20 Februari 2027. Memasuki usia tersebut, Astra mengusung tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia” sebagai cerminan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Dia menerangkan, sedikitnya 16 juta masyarakat telah menerima manfaat dari berbagai inisiatif sosial Astra di sejumlah daerah. Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra yang telah menjangkau lebih dari 1.500 desa di 35 provinsi. Program tersebut mencakup pengembangan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Melalui berbagai inisiatif itu, Astra mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah. Boy Gemino menekankan, komitmen tersebut sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di Indonesia. “Pengembangan produk unggulan daerah dan perluasan pasar ekspor menjadi salah satu jalur yang ditempuh perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar dia.

Industri27 Oktober 2026

Pelaku Usaha Belum Siap, Prabowo Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

MAKASSAR, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 karena masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan, kewajiban sertifikasi halal yang semula ditargetkan berlaku paling lambat 18 Oktober 2026 kini diperpanjang hingga 2028 atas instruksi langsung Presiden Prabowo. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi pelaku UMKM yang mengeluhkan beban persiapan dokumen pendukung. “Jadi, tenggat akhir kewajiban sertifikasi halal ini dijadwalkan berlaku hingga 18 Oktober 2026, tetapi karena masih banyak UMKM belum memenuhi target itu, Bapak Presiden memerintahkan agar sertifikasi halal ditunda hingga 2028,” ujar Maman di Makassar, Minggu (25/10/2026). Legalitas Usaha Jadi Kunci UMKM Mengakses Pembiayaan dan Perluas Pasar Maman menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah persiapan dokumen administrasi dan persyaratan pendukung lainnya. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha membutuhkan waktu tambahan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal tanpa mengganggu kegiatan operasional sehari-hari. “Bapak Presiden menerima banyak aspirasi dari para pelaku UMKM, umumnya karena proses persiapan dokumen administrasi dan pendukung lainnya, sehingga diputuskan untuk ditunda batas akhirnya,” tutur Maman. Menteri Maman menegaskan, meski tenggat diperpanjang, sertifikasi halal tetap menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban tersebut bukan semata-mata program pemerintah, melainkan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Penundaan tersebut, menurut Menteri UMKM, merupakan upaya pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku UMKM yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus mempertimbangkan kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban administrasi. Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA “Selama masa penundaan ini, pemerintah akan terus mencari dan mengkaji mekanisme jalan tengah,” tegas dia. Menteri Maman menyatakan, pemerintah ingin merumuskan kebijakan yang dapat menjembatani kewajiban hukum sertifikasi halal dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan demikian, penerapannya tidak mengabaikan kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan. Maman berharap perpanjangan waktu tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pemerintah juga diharapkan dapat menemukan mekanisme penerapan yang memungkinkan kewajiban tersebut dijalankan secara bertahap tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. (ant)

Industri18 Oktober 2026

Kisah Usaha Kecil Crafted Gallery & Coffee: Dari Niat Bantu Panti Asuhan Hingga Ekspor Kontaineran

TANGERANG, UMKMTrust – Berawal dari niat tulus untuk membantu anak-anak di panti asuhan, usaha kecil Crafted Gallery & Coffee yang menaungi merek kriya Craftote kini berhasil menembus pasar internasional. Didirikan oleh Thio Siujinata pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, usaha ini mulanya dirancang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak panti asuhan agar memperoleh penghasilan. Berbekal pengalaman di bidang food and beverage (FnB) serta pembinaan kerajinan tangan, Thio mendirikan galeri bernama Crafted Gallery & Coffee. Konsep unik ini memadukan kedai kopi sekaligus ruang pamer untuk menjual berbagai jenis produk kerajinan tangan berbahan serat alam hasil buatannya. "Ternyata usaha itu berjalan. Awalnya, kami menggunakan kekuatan sendiri, tetapi saya berpikir usaha ini sepertinya hanya akan berkembang sampai di situ-situ saja," ujar pemilik usaha kriya Craftote tersebut saat berbincang dengan Investortrust.id di ICE BSD, Tangerang. Pembuka Jalan Ekspor dan Tantangan Bisnis Pertama Guna mengembangkan potensi usahanya, Thio memberanikan diri mengikuti pameran Kriyanusa pada 2023. Salah satu produk unggulannya, Boheme Bamboo Lamp, berhasil menyabet penghargaan. Pencapaian tersebut mengantarkan Crafted Gallery & Coffee memperoleh fasilitas untuk tampil di Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Keikutsertaan perdana di TEI langsung menjadi gerbang pembuka pasar internasional. Melalui pameran tersebut, Thio mendapatkan pembeli asal Jepang dan Kanada. Bahkan, produk kerajinan basket buatan usahanya terus dikirim secara rutin kepada pembeli di Kanada hingga saat ini. Meski demikian, masuk ke pasar global secara mendadak memberikan tantangan tersendiri bagi usaha kecil ini. "Ibaratnya, orang yang belum bisa berenang langsung dijeburkan ke kolam. Kami bingung, setelah ini bagaimana? Kami belum mengerti proses bisnis ekspor, termasuk bagaimana menindaklanjuti calon pembeli setelah mengikuti business matching," ungkapnya. Inovasi Desain dan Pemberdayaan Pengrajin Lokal Tidak berpuas diri dengan penghargaan dan pesanan yang masuk, Thio terus membenahi kapasitas usahanya. Ia aktif mengikuti pendampingan dan konsultasi dari Indonesia Design Development Center (IDDC) di bawah naungan Kemendag untuk melahirkan inovasi produk. Thio menilai peluang ekspor kerajinan berbahan alami masih sangat terbuka, khususnya bagi pasar yang membutuhkan karakter desain spesifik. Namun, produsen dituntut untuk mampu menyesuaikan desain, kualitas, serta pilihan material sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam proses produksinya, Crafted Gallery & Coffee bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok pengrajin lokal serta asosiasi di Yogyakarta. Setiap kelompok memiliki spesialisasi material dan teknik tersendiri, seperti kelompok yang fokus pada anyaman eceng gondok maupun yang mengerjakan material rotan. Pembagian kerja ini diterapkan untuk menjaga kualitas produk sekaligus menyesuaikan kapasitas dengan volume pesanan. Saat menerima pesanan besar, Thio memperhitungkan kemampuan harian tiap kelompok agar tenggat pengiriman tetap realistis. "Kelompok pengrajin lain bisa mengerjakan 200 atau 300 produk. Dengan mengetahui kapasitas setiap kelompok, kami bisa memperkirakan bagaimana memenuhi pesanan hingga ribuan produk. Yang paling penting adalah pengendalian kualitas atau quality control (QC)," terangnya. Perkembangan Pasar Global dan Misi Pelestarian Tradisi Keikutsertaan secara konsisten di pameran TEI selama tiga tahun berturut-turut hingga 2026, dipadukan dengan desain yang terus berkembang, membuahkan hasil manis. Pasar ekspor Craftote berkembang luas hingga menjangkau pembeli di Finlandia dan Australia. Salah satu pencapaian terbesar usaha kecil ini terjadi pada pengiriman Juni 2026, di mana Craftote berhasil mengekspor satu kontainer berukuran 40 kaki dengan nilai mencapai sekitar Rp160 juta. Pencapaian ini menjadi milestone penting dari perjalanan usaha yang awalnya hanya ditujukan untuk menciptakan kesempatan kerja. Ke depan, Thio berharap dapat terus memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara lain, termasuk Belanda, sekaligus melibatkan lebih banyak pengrajin lokal. "Saya berharap bisa memperluas pasar ke negara lain, termasuk Belanda, sekaligus mengembangkan produk agar semakin banyak pengrajin yang terlibat. Pada akhirnya, usaha ini bukan hanya soal menjual produk. Kami juga ingin menjaga agar keterampilan kerajinan tradisional tetap bertahan dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya," pungkas Thio.

Industri3 November 2026

BEI Dorong UMKM Melantai di Bursa, Luncurkan ‘Go Public Academy’

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan program Go Public Academy for Small and Medium Enterprises (SMEs) untuk mempersiapkan perusahaan UMKM, khususnya usaha menengah, melantai di bursa melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Program ini sekaligus membuka alternatif pendanaan bagi perusahaan yang ingin memperluas usaha melalui pasar modal. Program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas pilihan pembiayaan bagi usaha menengah yang memiliki potensi berkembang dan meningkatkan skala bisnis. Peluncuran program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian UMKM dan BEI di Jakarta, Senin (2/11/2026). Kerja sama diarahkan untuk memperkuat kapasitas bisnis, profesionalisme manajemen, dan tata kelola perusahaan agar memenuhi standar pasar modal. Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting mengungkapkan, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas pilihan pembiayaan bagi usaha menengah yang memiliki potensi berkembang dan meningkatkan skala bisnis. “Indonesia membutuhkan semakin banyak perusahaan nasional yang mampu tumbuh menjadi lebih besar, produktif, dan berdaya saing. Di sinilah usaha menengah memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kekuatan ekonomi rakyat dan industri berskala besar,” kata Loto dalam peluncuran program tersebut. Menurut dia, usaha menengah memiliki peran penting dalam memperluas rantai pasok, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta membawa produk Indonesia menjangkau pasar yang lebih luas. Loto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan UMKM tidak cukup hanya dipenuhi melalui penyaluran kredit perbankan. Perusahaan yang sedang berkembang juga membutuhkan struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, tata kelola yang baik, serta pengelolaan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Selain pembiayaan perbankan, kata dia, pasar modal dapat menjadi alternatif sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk melakukan ekspansi. “Kesiapan memasuki pasar modal harus diiringi dengan peningkatan kualitas perusahaan, mulai dari transparansi laporan keuangan, kepastian legalitas, profesionalisme manajemen, hingga penerapan tata kelola dan pengelolaan risiko yang baik,” ujar Loto. Dorong Transformasi Perusahaan Loto Srinaita Ginting menyatakan, melalui Go Public Academy for SMEs, perusahaan peserta akan memperoleh pembinaan secara bertahap untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, serta memahami mekanisme pendanaan melalui pasar modal. “Program ini juga mendorong transformasi perusahaan yang semula bergantung pada pemilik menjadi organisasi dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan transparan,” tegas dia. Dia menambahkan, program tersebut merupakan kelanjutan kerja sama Kementerian UMKM dan BEI melalui program Rise to IPO yang dimulai pada 9 Juli 2025. Sepanjang 2025 hingga 2026, program tersebut telah menjangkau 281 perusahaan di lima kota. Dari jumlah tersebut, menurut Loto, sebanyak 23 perusahaan terpilih pada 2025 untuk mengikuti pendampingan lanjutan melalui Intensive Coaching Clinic (klinik pendampingan intensif) pada 4 Februari 2026. “Pendampingan ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola, strategi bisnis, serta kesiapan perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka,” tutur dia. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman mengatakan, kolaborasi dengan BEI diharapkan membuat proses identifikasi, pembinaan, dan pendampingan perusahaan potensial lebih terarah serta terintegrasi dengan ekosistem pasar modal Indonesia. “Setelah peluncuran, tindak lanjut program akan difokuskan pada identifikasi dan asesmen kesiapan peserta, serta koordinasi berkelanjutan dengan BEI dan mitra strategis lainnya agar pembinaan berjalan terukur dan memberikan manfaat nyata bagi pengusaha kecil dan menengah,” ujar Bagus. Sementara itu, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengemukakan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman dan akses perusahaan menengah terhadap berbagai alternatif pendanaan melalui pasar modal. Jeffrey mengungkapkan, BEI akan menghadirkan pembinaan berjenjang yang mencakup penguatan fundamental bisnis, tata kelola, kualitas dan transparansi perusahaan, hingga pemahaman mengenai proses IPO serta tanggung jawab setelah menjadi perusahaan publik. “Melalui National Go Public Academy for SMEs, BEI menghadirkan pembinaan berjenjang, mulai dari penguatan fundamental bisnis, tata kelola, kualitas, dan transparansi perusahaan hingga pemahaman proses IPO serta tanggung jawab sebagai perusahaan publik,” papar Jeffrey. Dia berharap, program tersebut dapat membantu perusahaan peserta membangun model bisnis yang tangguh, menyusun laporan keuangan yang andal, menerapkan tata kelola profesional, serta merancang strategi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Melalui pembinaan tersebut, kata Jeffrey, perusahaan menengah diharapkan tidak hanya memiliki akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas, tetapi juga mampu memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk menarik kepercayaan investor. (siv)