Jasa

Berita dan analisis sektor jasa dan layanan

BERITA UMKM
BERITA UMKM

Berita Terbaru Jasa

Lihat Semua Berita
Jasa3 Oktober 2026

Jalin Kolaborasi dengan 150 Artis, Folago Buka Akses Iklan Digital Berbasis Figur Publik bagi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.ID - JAKARTA, UMKMTRUST.ID – PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menjalin kolaborasi dengan sedikitnya 150 artis dan kreator konten nasional untuk membuka akses promosi digital berbasis figur publik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam acara Folago All Stars: Empowering the New Creative Economy di Bursa Efek Indonesia (BEI), awal pekan ini, yang dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dalam acara tersebut, Folago meluncurkan Folago AI Digital Twin, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan representasi digital artis dan kreator konten dimanfaatkan dalam ekosistem periklanan digital. Melalui teknologi ini, UMKM dapat menggunakan figur publik (public figures) untuk kebutuhan promosi tanpa harus melalui proses negosiasi dukungan (endorsement) yang panjang dan mahal. Direktur Utama PT Folago Global Nusantara Tbk, Subioto Jingga mengungkapkan, kerja sama dengan lebih dari 150 artis nasional itu merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif. “Kami ingin meruntuhkan hambatan yang selama ini memisahkan UMKM dari ekosistem periklanan berbasis artis. Setiap pelaku usaha, sekecil apa pun skalanya, berhak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bersaing,” ujar Subioto di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Selama ini, menurut Subioto, penggunaan artis dan kreator konten dalam kampanye pemasaran umumnya hanya dapat dijangkau perusahaan besar karena tingginya biaya dan rumitnya proses kerja sama. “Kehadiran Folago AI Digital Twin diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dengan menyediakan sistem yang lebih terstandardisasi dan terjangkau bagi UMKM,” tutur dia. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. “Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap. Ini adalah sektor strategis yang menciptakan lapangan kerja, menghasilkan kekayaan intelektual, dan membuka peluang ekspor,” kata dia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyebut kolaborasi dengan ratusan artis dan kreator konten dapat menjadi solusi terhadap tantangan pemasaran yang selama ini dihadapi para pelaku UMKM. “Banyak UMKM memiliki produk berkualitas, tetapi masih kesulitan mendapatkan akses pasar dan pemasaran digital. Kehadiran lebih dari 150 artis dalam ekosistem Folago merupakan jawaban konkret atas tantangan tersebut,” papar Maman. Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, digitalisasi harus menjadi sarana pemerataan ekonomi, termasuk bagi UMKM di kawasan transmigrasi dan daerah pertumbuhan baru. “Digitalisasi ekonomi tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Teknologi harus menjadi jembatan pemerataan ekonomi bagi daerah dan kawasan transmigrasi,” tandas dia. Subioto Jingga menjelaskan, akses ke layanan promosi tersebut disediakan melalui platform Iklan Rakyat yang terintegrasi dengan Folago AI. Platform ini dirancang agar dapat digunakan secara mandiri oleh pelaku UMKM dengan skema biaya yang disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha masing-masing. Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, Folago juga menyatakan kesiapan mendukung pengembangan ekosistem digital di berbagai daerah melalui penyediaan akses internet yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. “Melalui sinergi teknologi, ekonomi kreatif, dan jaringan ratusan artis nasional, kami berharap dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas, memperluas pasar, dan naik kelas di era digital,” tutur dia. (Siv)

Jasa3 Oktober 2026

OJK Optimistis Pembiayaan Produktif Pindar Tetap Tumbuh meski Risiko UMKM Meningkat

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pembiayaan produktif pinjaman daring (pindar) tetap tumbuh, meski risiko usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengungkapkan, agar kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM tetap terjaga, penyelenggara pindar perlu memperkuat berbagai aspek pengelolaan risiko. “Penyelenggara pindar perlu memperkuat manajemen risiko, credit scoring, dan mengoptimalkan pemanfaatan data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk meningkatkan kualitas penilaian pembiayaan UMKM,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis kepada media, baru-baru ini. Agusman mengakui, tantangan ekonomi dan kualitas pembiayaan perlu menjadi perhatian industri. Kendati demikian, kebutuhan pendanaan UMKM yang masih sangat besar membuat segmen produktif tetap memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan. Data OJK menunjukkan, pembiayaan ke sektor produktif yang disalurkan industri pindar hingga April 2026 mencapai Rp 34,80 triliun. Nilai tersebut setara dengan 34,09% dari total pembiayaan yang disalurkan industri pindar. Agusman menilai, keberadaan program pemerintah yang menawarkan kredit mikro berbunga rendah, bahkan di bawah 10%, tidak serta-merta akan mengganggu kinerja pindar dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. Menurut Agusman, kredit berbunga rendah dan layanan pindar memiliki karakteristik dan segmen pasar yang berbeda sehingga dapat berjalan berdampingan dalam mendukung akses pendanaan bagi pelaku usaha. “Dengan demkkian, keduanya bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM yang beragam,” tegas dia. OJK, kata Agusman, mendorong industri pindar untuk terus meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko serta memanfaatkan teknologi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi sektor UMKM, khususnya usaha mikro, termasuk yang berkaitan dengan data profil pelaku usaha. (gus)

Jasa3 Oktober 2026

Menpar Perkuat Promosi dan Ekosistem Pariwisata

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana berjanji akan terus memperkuat promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Promosi pariwisata diperkuat melalui berbagai kegiatan sales mission, business matching, business gathering, forum, dan pameran internasional,” kata Widiyanti dalam Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Menpar Widiyanti menegaskan, promosi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan permintaan pasar, memperkuat jejaring industri, membuka akses pasar baru, dan memastikan momentum pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) terus terjaga. Untuk menarik kunjungan wisman, menurut dia, Kemenpar sepanjang Mei dan Juni 2026 berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi di sejumlah negara, yakni China, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Promosi pariwisata juga digalakkan di dalam negeri untuk mendorong perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus). Menpar mengungkapkan, dari rangkaian kegiatan tersebut, tercatat potensi perjalanan sebanyak 36.807 pax, potensi transaksi sebesar Rp7,27 miliar, dan potensi devisa mencapai Rp559,48 miliar. Wakil Menpar, Ni Luh Puspa menambahkan, sebagai instrumen penting dalam pariwisata, pelaksanaan event dari daerah yang dapat menggerakkan perekonomian daerah diperkuat melalui Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Dia menjelaskan, Kemenpar tahun ini mendukung 125 event daerah terkurasi yang tersebar di 38 provinsi. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 36 event telah selesai dilaksanakan, dua event sedang berlangsung, dan 87 event dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2026. Dari 36 event yang telah terlaksana, menurut Ni Luh Puspa, sebanyak 23 event telah selesai dikaji dampaknya dan mencatatkan 1,34 juta pengunjung serta transaksi ekonomi langsung senilai Rp90,53 miliar. Pelaksanaan event itu juga melibatkan 10,61 ribu UMKM, 23,59 ribu pekerja seni, serta membuka lapangan kerja bagi 20,27 ribu tenaga kerja. “Momentum penyelenggaraan KEN yang banyak berlangsung pada musim liburan menjadi penting karena mampu menggerakkan perjalanan wisatawan, meningkatkan eksposur destinasi, dan memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat di daerah,” papar Ni Luh. Dia mengemukakan, Kemenpar pun terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kemenpar melakukan koordinasi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan. “Terdapat tiga arahan utama yang menjadi tindak lanjut Kemenpar, yakni mempercepat pengembangan empat Destinasi Pariwisata Prioritas Percepatan, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah, bandar udara, serta konektivitas penerbangan,” papar dia. Arahan kedua, kata Wamenpar, yaitu memperkuat promosi dan pengembangan pola perjalanan wisata terpadu. Ketiga, menyelaraskan dukungan anggaran, pembukaan rute penerbangan internasional, serta sinergi pemerintah daerah dan pengelola bandar udara untuk pengembangan empat Destinasi Pariwisata Prioritas Percepatan. (sal)

Jasa1 Oktober 2026

Didukung Google, ION Bangun Infrastruktur Digital Terbuka bagi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur publik digital generasi baru melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah jaringan perdagangan digital terbuka dan interoperabel yang dirancang untuk memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal. Pengembangan ION didukung Google.org dan melibatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Google Cloud, Networks for Humanity (NFH), serta sejumlah mitra teknologi dan industri dari Indonesia maupun India. Peluncuran ION ditandai transaksi perdana Menteri UMKM Maman Abdurrahman melalui SMESCOmmerce.id, marketplace milik Kementerian UMKM yang dibangun di atas jaringan tersebut. Dalam peluncuran itu, Maman didampingi Presiden Direktur ION Bayu Prawira Hie, Pendiri Infinys Louis Larry, Pendiri Raya.id Dewi M Haryanti, dan CEO SMESCO Doddy A Matondang. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform jual beli baru. “Jaringan ini justru berfungsi sebagai infrastruktur digital yang menghubungkan berbagai marketplace, aplikasi, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, hingga layanan pemerintah agar dapat saling terintegrasi,” jelas ION dalam keterangan resmi, Kamis (9/7/2026). Melalui konsep “Daftar Sekali, Jual ke Mana Saja”, pelaku UMKM cukup mendaftarkan usahanya satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. “Mereka juga dapat mengakses layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, serta berbagai layanan pendukung usaha lainnya tanpa harus berpindah-pindah platform,” papar ION. Kolaborasi pengembangan ION dilakukan bersama Kementerian UMKM untuk memperkuat program Sapa UMKM, khususnya melalui Pasar Sapa sebagai lapisan transaksi yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai layanan dalam satu ekosistem. “Dengan pendekatan tersebut, Sapa UMKM tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi berkembang menjadi ekosistem perdagangan digital yang lebih terintegrasi,” jelas ION dalam keterangannya. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. “Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi,” ujar Maman. Menurut Menteri Maman, integrasi Sapa UMKM dengan ION akan memudahkan pelaku usaha mengakses pasar, layanan logistik, pembiayaan, layanan publik, hingga berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). “Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana digital public infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutur dia. Atasi Hambatan UMKM Kehadiran ION ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital. “Hingga kini, masih banyak UMKM yang belum terhubung dengan perdagangan digital,” jelas ION. Pelaku usaha di daerah, menurut ION, juga masih menghadapi keterbatasan akses pasar, sementara rantai pasok sektor pertanian belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, pelaku usaha yang dipimpin perempuan maupun pekerja sektor informal belum menikmati akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Di sisi lain, penggunaan berbagai platform digital yang berjalan sendiri-sendiri membuat pelaku usaha harus mengelola banyak aplikasi sekaligus. “Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga mengurangi efisiensi dan daya saing usaha,” demikian ION dalam penjelasannya. Melalui pendekatan berbasis interoperabilitas, ION diharapkan mampu menyederhanakan proses tersebut sehingga pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan melalui jaringan yang saling terhubung. Didukung Google.org Untuk mempercepat implementasi, Google.org memberikan dukungan pada fase inkubasi pembangunan ION. Dukungan tersebut melengkapi kontribusi Google Cloud yang menyediakan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi open source. Kolaborasi itu mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi, mitra industri, dan organisasi internasional untuk membangun infrastruktur perdagangan digital yang terbuka, interoperabel, sekaligus tetap menjaga kedaulatan digital Indonesia. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali mengungkapkan, infrastruktur publik digital memiliki peran penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. “Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, digital public infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan,” kata dia. Menurut Bhansali, pengalaman penerapan infrastruktur digital publik di India maupun Afrika menunjukkan bahwa jaringan terbuka mampu membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan petani. “Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya,” tandas dia. Implementasi Kerja Sama Indonesia–India ION merupakan salah satu implementasi kerja sama pengembangan digital antara pemerintah Indonesia dan India yang disepakati saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Jaringan ini mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, tetapi dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, dan kondisi geografis Indonesia. Selain Google.org dan Google Cloud, pengembangan ION didukung Networks for Humanity sebagai knowledge partner serta sejumlah perusahaan yang tergabung dalam founding ecosystem partners, antara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Infinys, Blitz, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, dan Moving Tech Innovations. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy mengatakan, infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang lebih cepat karena tidak terbatas pada satu platform. “Infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu,” ucap dia. Koshy menambahkan, dukungan Google.org dan berbagai mitra menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap model infrastruktur digital terbuka sebagai pendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Bangun Ekonomi Hyperlokal Selain membangun jaringan perdagangan digital nasional, ION mengembangkan program ION Hyperlokal untuk memperkuat ekonomi digital berbasis komunitas. Program ini akan menghubungkan UMKM, petani, pasar tradisional, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tahap awal implementasi akan dilakukan di sejumlah wilayah, terutama daerah perdesaan. ‘Melalui program tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses pasar yang lebih luas, tetapi juga lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya,” papar ION. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengemukakan, pembangunan infrastruktur digital bersama merupakan langkah penting untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif. “Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah,” tegas Shinta. Keberhasilan ION, menurut Shinta, memerlukan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan teknologi sebagai penyedia inovasi, hingga pelaku industri, lembaga keuangan, penyedia logistik, pengembang, perguruan tinggi, perusahaan rintisan, dan komunitas. “Melalui pendekatan yang terbuka dan saling terhubung, ION diharapkan menjadi fondasi baru perdagangan digital Indonesia sekaligus memperluas manfaat transformasi digital bagi UMKM, petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal di berbagai daerah,” kata dia. (it)

Jasa1 Oktober 2026

Menpar: Konser Musik Internasional Jadi Momentum Gerakkan Ekraf UMKM di Sektor Pariwisata

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia, termasuk konser boy band asal Korea Selatan, BTS, dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan ekonomi kreatif (ekraf) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata. Menpar Widiyanti mengatakan, penyelenggaraan konser berskala internasional, termasuk rencana konser BTS di Jakarta pada 26, 27, dan 29 Desember 2026, menjadi peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), terutama dari kalangan generasi muda dan komunitas kreatif. “Bagi pemerintah, konser ini bukan hanya peristiwa hiburan. Ini adalah momentum untuk memperlihatkan wajah Indonesia sebagai destinasi yang ramah, kreatif, aman, dan siap menyambut dunia,” kata Widiyanti di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Widiyanti menjelaskan, dampak konser internasional jauh melampaui penjualan tiket. Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai negara berpotensi menginap di hotel, menikmati kuliner, berkunjung ke kafe, menggunakan berbagai moda transportasi, berbelanja produk lokal, hingga membagikan pengalaman mereka selama berada di Indonesia melalui media sosial kepada komunitas global. “Efek berganda inilah yang mampu memberikan dorongan signifikan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar dia. Karena itu, menurut Menpar Widiyanti, pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata, sekaligus memperluas kolaborasi dengan pelaku industri untuk memastikan setiap penyelenggaraan event internasional memberikan manfaat ekonomi yang optimal. “Tujuannya adalah memperkaya pengalaman pengunjung selama berada di Indonesia, sekaligus memperluas dampak ekonomi kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” tegas dia. Widiyanti mengungkapkan, perhatian dunia terhadap konser internasional akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan lebih luas destinasi wisata, kuliner, budaya, serta keramahan masyarakat Indonesia melalui berbagai platform promosi yang dimiliki pemerintah. Ia berharap setiap event berskala global tidak hanya meninggalkan pengalaman positif bagi pengunjung, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Untuk itu, kata dia, pemerintah mendorong kolaborasi antara penyelenggara acara, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga masyarakat agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan konser dapat dirasakan lebih luas, mulai dari hotel, restoran, kafe, transportasi, UMKM, hingga pelaku ekonomi kreatif. Widiyanti menegaskan, apabila dikelola secara konsisten, music tourism atau wisata berbasis musik berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi sektor pariwisata nasional. “Event besar harus menjadi pengalaman yang berkesan bagi pengunjung, sekaligus memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal dan citra positif Indonesia di mata dunia,” tandas dia. Dia mengatakan, pemerintah pun menyambut positif rencana penyelenggaraan konser BTS di Jakarta. Ajang tersebut merupakan salah satu momentum strategis untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event internasional di kawasan. (ant)

Jasa1 Oktober 2026

Permendag ‘E-Commerce’ Diterbitkan untuk Lindungi UMKM dan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik alias permendag lokapasar (e-commerce) ditujukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk dalam negeri. Dalam beleid yang mengatur pengelolaan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce tersebut, pemerintah mewajibkan pedagang daring yang menjual barang di lokapasar memiliki nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, platform marketplace wajib menyediakan fasilitas yang menghubungkan pedagang secara langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses penerbitan NIB. Aturan yang diterbitkan pada Juni 2026 itu juga mewajibkan platform marketplace transparan mengenai pengenaan biaya layanan dan kebijakan promosi. Poin penting lainnya adalah mendorong pedagang untuk memprioritaskan penjualan produk dalam negeri. “Regulasi ini diterbitkan untuk melindungi pelaku usaha, sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil dan transparan,” kata Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurut Kurnia, melalui permendag tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sekaligus menjaga agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan bersaing secara adil di ekosistem perdagangan digital nasional. Dia mengungkapkan, aturan ini tidak bertujuan menambah kewajiban baru bagi pedagang e-commerce dalam memiliki NIB. Regulasi itu justru memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur sebelumnya, khususnya dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. Kurnia menjelaskan, keberadaan NIB juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Pedagang yang memiliki legalitas usaha akan memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan peluang pengembangan usaha. “Jadi, kewajiban ini bukan bermaksud menambah beban administratif, melainkan menjadi bagian dari penataan ekosistem perdagangan digital yang mendukung peningkatan daya saing UMKM,” tegas Kurnia. Kebijakan tersebut, menurut Kurnia Ramadhana, lahir dari iktikad pemerintah untuk memberikan ruang yang aman bagi pedagang UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik e-commerce yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada 2024 mencapai 4,4 juta usaha, meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, 42,02% pelaku usaha nasional juga tercatat telah melakukan penjualan secara daring. Mayoritas pelaku usaha di sektor digital masih didominasi UMKM. Data BPS menunjukkan sekitar 97,38% usaha e-commerce merupakan usaha mikro dan kecil, meskipun persebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Pemerintah juga mencatat masih banyak pelaku usaha digital yang belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas usaha. Berdasarkan data OSS per 25 Februari 2026, sebanyak 15,4 juta NIB telah diterbitkan. Dari jumlah itu, sekitar 14,9 juta atau lebih dari 96% di antaranya merupakan usaha mikro. Itu sebabnya, kata Kurnia Ramadhana, pemerintah melalui Permendag 19/2026 mendorong pedagang e-commerce, khususnya UMKM, memiliki legalitas usaha agar dapat mengakses berbagai manfaat. “Selain merupakan pemenuhan kewajiban administratif, kepemilikan NIB membuka kesempatan memperoleh berbagai manfaat, antara lain akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemitraan usaha, serta peluang pengembangan pasar,” tutur dia. (fs)