JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan, sebanyak 112.849 usaha mikro di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk memulihkan usaha yang terdampak bencana alam.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tahap awal tersebut rampung sebelum Desember 2026. Sekitar 87.151 usaha mikro lainnya masih berpeluang menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, percepatan penyaluran Banpres menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana melanda tiga provinsi di Sumatra.
“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi Banpres sebelum Desember, sesuai arahan Presiden melalui Ketua Satgas. Bantuan ini bertujuan meringankan beban pengusaha mikro agar dapat melanjutkan aktivitas ekonomi,” kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menteri Maman mengungkapkan, hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 48 dari 50 kabupaten/kota terdampak telah mengusulkan 206.466 calon penerima bantuan. Setelah melalui verifikasi internal dan pencocokan data lintas kementerian serta lembaga, pemerintah menetapkan 112.849 usaha mikro sebagai penerima bantuan tahap I.
Dari jumlah tersebut, menurut Menteri UMKM, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 usaha mikro di Sumatra Utara, dan 17.062 usaha mikro di Sumatra Barat. Penetapan penerima dilakukan melalui pemadanan data bersama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Maman menambahkan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan bantuan diterima pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Pemerintah menyaring nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid, mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta calon penerima yang masih memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif.
“Masih terbuka kesempatan bagi 87.151 usaha mikro lainnya untuk memenuhi kuota penerima. Kami mengajak pemerintah daerah segera melengkapi dan memperbaiki usulan tahap II paling lambat 2 November 2026,” ujar dia.
Selain bantuan langsung, menurut Maman Abdurrahman, Kementerian UMKM menyiapkan tiga klaster program untuk mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana. Dengan demikian, strategi pemulihan pemerintah mencakup empat klaster, yakni Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro, bantuan alat produksi, pemberdayaan UMKM dan wirausaha, serta pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.
Dia menambahkan, pada klaster bantuan alat produksi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2,6 miliar untuk merevitalisasi satu Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas nilam di Kabupaten Aceh Tamiang. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pengadaan 11 unit alat dan mesin produksi, termasuk mesin distilasi nilam dan mesin pembuat bata ringan.
Klaster pemberdayaan UMKM dan wirausaha mendapatkan alokasi Rp11,2 miliar untuk menjangkau 12.386 pelaku usaha. “Program ini meliputi peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perluasan kemitraan, serta pembukaan akses pasar dan pembiayaan melalui KUR,” papar dia.
Pemerintah, kata Menteri UMKM, mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk klaster pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit. Program tersebut mencakup pembentukan delapan unit klinik dan penyediaan dukungan 32 tenaga pendamping profesional di wilayah terdampak.
Dia mengemukakan, berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra periode 2026–2028, kebutuhan anggaran pemulihan UMKM diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.
“Khusus pada 2026, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp618,88 miliar dengan sasaran pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” tutur dia.
Menteri Maman menegaskan, program pemulihan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan pelaku usaha dapat kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan setiap pengusaha UMKM terdampak dapat kembali membuka usaha, berproduksi, dan memperoleh penghasilan. Pemulihan UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan, seiring meningkatnya semangat para pengusaha untuk bangkit,” tandas dia.



