JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, penerapan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) atau Human Rights Due Diligence (HRDD) harus menjadi peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas, bukan justru menghambat keterlibatan mereka dalam rantai pasok perusahaan besar.
“Uji tuntas HAM harus menjadi jalan UMKM naik kelas, bukan alasan untuk mengesampingkan mereka,” ujar Anindya dalam sambutannya pada forum bisnis dan HAM di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Anindya, penerapan standar HAM dalam kegiatan usaha perlu memperhitungkan posisi UMKM yang menjadi bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional. Alhasil, kebijakan tersebut tidak menutup akses pelaku usaha kecil terhadap kemitraan dengan perusahaan besar.
Anindya mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta UMKM yang berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 97% tenaga kerja nasional. Dengan demikian, pelibatan UMKM menjadi faktor penting dalam penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Dia menjelaskan, perusahaan besar yang diwajibkan menerapkan HRDD nantinya perlu memastikan bahwa mitra dalam rantai pasok mereka juga memenuhi standar perlindungan HAM, sehingga penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Karena itu, Anindya menekankan perlunya pendampingan bagi UMKM agar mampu memenuhi persyaratan bisnis, meningkatkan kualitas usaha, dan mempertahankan akses ke rantai pasok perusahaan besar.
Dalam penerapannya, kata dia, dunia usaha juga perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan perlindungan HAM agar peningkatan standar bisnis tidak menjadi beban yang justru menghambat perkembangan UMKM.
Anindya turut menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha melalui konsep Indonesia Incorporated, yakni pendekatan yang menekankan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Pemerintah, menurut dia, perlu menyediakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, dunia usaha harus menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan melibatkan pekerja, masyarakat sipil, serta mitra internasional.
“Uji tuntas HAM adalah kewajiban internasional sekaligus peluang bisnis,” tandas dia.
Anindya menegaskan, Kadin siap menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, masyarakat sipil, dan mitra internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendukung penerapan standar HAM dalam kegiatan bisnis.
Melalui kolaborasi tersebut, Anindya berharap penerapan HRDD dapat berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas UMKM, perluasan akses pasar, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Bagaimana HRDD Diterapkan?
Berdasarkan catatan UMKMTrust.com, HRDD merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak kegiatan bisnis terhadap HAM.
Contohnya perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari pemasok UMKM perlu memastikan bahwa proses produksinya tidak melibatkan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, atau kondisi kerja yang membahayakan keselamatan pekerja.
HRDD bukan sekadar pemeriksaan kepatuhan, melainkan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi risiko HAM, mengambil tindakan pencegahan, memantau hasilnya, dan memperbaiki dampak buruk yang terjadi.
Bagaimana Prosesnya?
HRDD pada prinsipnya diterapkan sepanjang kegiatan usaha berlangsung, bukan hanya ketika perusahaan menghadapi masalah. Prosesnya meliputi:
- Sebelum kegiatan usaha dimulai. Perusahaan mengidentifikasi potensi risiko HAM dalam rencana investasi, proyek, perekrutan tenaga kerja, dan pemilihan pemasok.
- Saat kegiatan usaha berjalan. Perusahaan memantau kondisi kerja, keselamatan pekerja, praktik pemasok, dan dampak operasional terhadap masyarakat.
- Ketika terjadi perubahan atau risiko baru. Misalnya, perusahaan mengganti pemasok, memperluas pabrik, atau memasuki wilayah dengan risiko pelanggaran HAM yang tinggi.
- Ketika ditemukan pelanggaran. Perusahaan mengambil langkah untuk menghentikan, mencegah, atau mengurangi dampak buruk serta membantu pemulihan bagi pihak yang dirugikan jika perusahaan menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap dampak tersebut.
Kapan HRDD mulai Diwajibkan di Indonesia?
Penerapan kewajiban HRDD di Indonesia direncanakan berlangsung secara bertahap.
2026
Persiapan regulasi dan sosialisasi
Pemerintah sedang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM.
2027
Uji coba pada sejumlah perusahaan.
Pemerintah merencanakan sosialisasi dan uji coba penerapan pada perusahaan terpilih.
2028
Penerapan lebih luas
Pemerintah merencanakan penerapan pelaporan wajib secara bertahap mulai 2028.
2028 merupakan target yang direncanakan pemerintah. Bukan berarti seluruh perusahaan otomatis wajib memenuhi ketentuan yang sama pada saat itu. Jadwal final, cakupan perusahaan, dan kewajiban spesifik masih perlu dikonfirmasi melalui regulasi yang telah ditetapkan.
Apa dampaknya bagi UMKM?
* Jika menjadi pemasok perusahaan besar, UMKM mungkin diminta membuktikan bahwa mereka menerapkan praktik ketenagakerjaan yang layak dan tidak melanggar HAM.
* Perusahaan besar dapat meminta dokumen, melakukan pemeriksaan pemasok, atau membantu UMKM memperbaiki proses bisnis.
* UMKM yang mampu memenuhi persyaratan berpeluang mempertahankan kemitraan dan memperluas akses ke rantai pasok perusahaan besar.
* Karena itu, HRDD berpotensi menjadi peluang sekaligus tantangan. UMKM perlu mempersiapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab sejak sekarang, tetapi tidak tepat jika diasumsikan semua UMKM akan langsung terkena kewajiban pelaporan yang sama.
