Abdul Aziz

Editor

Abdul Aziz

Editor · -

-

Perdagangan9 September 2026

Menteri Maman Usung Isu Pembiayaan Inklusif dan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Forum APEC

GUANGZHOU, UMKMTRUST.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusung isu pembiayaan inklusif dan penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) di Guangzhou, China, baru-baru ini. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Maman mengungkapkan, kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama ekonomi kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota. Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan pembiayaan bagi UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan. “Yang lebih penting adalah seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu mendorong UMKM berkembang, semakin resilient (tangguh) menghadapi berbagai tantangan, dan naik ke tingkat usaha yang lebih tinggi,” tandas Maman. Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah, menurut Menteri Maman, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5%, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Menteri UMKM menjelaskan, peningkatan porsi pembiayaan ke sektor produktif menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengarahkan akses kredit kepada kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. “Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar dia. Penguatan akses pembiayaan tersebut, kata dia, berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Sebanyak 51% dari penyaluran tersebut diberikan kepada wirausaha perempuan. Menteri Maman menambahkan, besarnya porsi pembiayaan kepada perempuan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses modal kepada kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan lebih besar untuk mengembangkan usaha. Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau. “Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20–25% menjadi 8% mulai tahun ini,” tutur dia. Maman menyatakan, perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan berusaha. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang memungkinkan pelaku UMKM mengembangkan kapasitas dan memperluas usahanya. Dia mengemukakan, di bidang kewirausahaan, pemerintah memperkuat Pro-Kesra Produktif. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha serta penguatan ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha. “Program ini diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Maman. Menurut Menteri UMKM, penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Peningkatan jumlah wirausaha harus diikuti peningkatan kualitas agar pelaku usaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan Lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8% pada 2045. Dia mengungkapkan, untuk mengintegrasikan berbagai dukungan bagi UMKM, pemerintah juga mengembangkan SAPA UMKM. Platform tersebut menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu. “Dengan penguatan pembiayaan dan ekosistem kewirausahaan tersebut, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah UMKM dan wirausaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi pelaku usaha yang lebih produktif, inovatif, tangguh, dan mampu memasuki pasar yang lebih luas,” papar dia. Maman menjelaskan, langkah itu sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang inklusif, inovatif, berbasis digital, tangguh, serta semakin terhubung dengan pasar regional dan global. “Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” papar dia. (han)

UMKMAPECChinaMaman Abdurrahman
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan9 September 2026

Mendag: Usulan DMO 100% MinyaKita Perlu Pertimbangkan UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, usulan penerapan domestic market obligation (DMO) sebesar 100% untuk distribusi MinyaKita melalui Perum Bulog perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan distributor lain. “Karena banyak juga UMKM atau distributor lain yang ikut menyalurkan MinyaKita. Jadi, kan harus bareng–bareng. Tapi ini kita komunikasi terus,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Menurut Mendag Budi, pemerintah masih akan melihat dinamika pelaksanaan distribusi MinyaKita sebelum menentukan kebijakan terkait usulan DMO 100% tersebut. Ia menegaskan, saat ini distribusi MinyaKita dilakukan secara bersama-sama oleh UMKM, Bulog, dan ID FOOD. Sejauh ini, kata dia, pola tersebut tidak menimbulkan persoalan. Dengan demikian, UMKM tetap perlu diberikan kesempatan untuk berperan dalam distribusi MinyaKita. “Sekarang masih UMKM yang berbarengan juga dengan Bulog, dengan ID FOOD, tapi kan nggak ada masalah selama ini. Jadi, kita juga harus kasih kesempatan kepada UMKM yang lain,” tandas dia. Budi Santoso menjelaskan, saat ini kewajiban distribusi MinyaKita melalui Bulog berada di angka 35%. Namun, realisasinya telah mencapai sekitar 51%. “Selama ini kan 35%, terus realisasinya sudah mencapai 50-51%. Untuk sementara memang belum 100%,” tutur dia. Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, usulan peningkatan porsi tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Mendag. Rizal mengatakan Bulog mengajukan peningkatan porsi penyaluran hingga 100% sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. Menurut dia, peningkatan porsi penyaluran melalui BUMN pangan diusulkan untuk memperkuat ketersediaan Minyakita di pasar. “Namun, keputusan mengenai perubahan porsi tersebut masih berada pada pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan,” ujar dia. (sar/ant)

JakartaMendagBudi SantosoDMO MinyaKita
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan9 September 2026

ION Ajak ‘Startup’ Bandung Tangkap Peluang Bisnis dari Jaringan Terbuka

BANDUNG, UMKMTRUST.COM — Indonesia Open Network (ION) mengajak perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) di Bandung memanfaatkan jaringan terbuka (open network) untuk menangkap peluang bisnis baru, memperluas pasar, dan membangun kemitraan di tengah berkembangnya ekosistem digital. ION menggelar Digital Public Infrastructure: Mini Seminar & Networking di Garuda Spark Innovation Hub, BLOCK71 Bandung, Rabu (9/9/2026). Mengusung tema What’s Your Next Big Move? Discover New Business Opportunities Through the Power of Open Networks, kegiatan tersebut memperkenalkan konsep Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital, interoperabilitas, dan open network kepada startup serta pelaku ekosistem digital di Bandung. Kegiatan itu tidak berhenti pada pemaparan konsep. Peserta langsung diajak memetakan bisnis masing-masing, menemukan persoalan yang dihadapi, serta mengidentifikasi koneksi yang belum tersedia tetapi dibutuhkan untuk membuka peluang baru. Bagi ION, pendekatan tersebut sekaligus menjadi proses dua arah. Selain memperkenalkan konsep open network, ION ingin menggali use case (kasus penggunaan), kebutuhan, dan missing connections (koneksi yang belum tersedia) yang belum tecermin dalam pemetaan ekosistemnya. Soalnya, semakin berkembangnya bisnis digital membuat pelaku usaha bergantung pada banyak sistem, mulai dari platform, pembayaran, logistik, data hingga berbagai perangkat digital. Masalahnya, sistem-sistem tersebut tidak selalu mudah terhubung. ION menyatakan, fragmentasi itu dapat membuat bisnis kesulitan melakukan integrasi, memperluas pasar, maupun membangun kerja sama dengan mitra baru. Di sinilah interoperabilitas dan open network dapat membuka ruang bisnis baru. ION diperkenalkan sebagai open digital commerce network (jaringan perdagangan digital terbuka) yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, pengembang, dan penyedia layanan lainnya melalui partisipasi terbuka serta standar bersama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada platform tertentu sekaligus memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar dan mitra. Bukan Sekadar Terhubung Assistant Professor Telkom University, Uruqul Nadhif Dzakiy mengungkapkan, ekosistem bisnis tidak cukup dibangun hanya dengan menghubungkan satu pelaku dengan pelaku lainnya. Koneksi tersebut harus menciptakan manfaat bagi setiap pihak. Dalam sesi ecosystem opportunity mapping, Uruqul mengajak peserta melihat hubungan antarpelaku, sekaligus manfaat yang dapat dihasilkan. “Masalahnya adalah ketika masuk di platform tidak ada mutual benefit. Nah, open network ini menganut prinsip mutual benefit,” kata Uruqul. Menurut dia, transaksi dan kepercayaan menjadi pembeda antara konektivitas biasa dengan ekosistem yang benar-benar berjalan. “Di sini tidak hanya sekadar connectivity, tapi ada yang namanya transaksi. Kalau connectivity saja, itu sudah bisa dengan teknologi. Tapi kalau sampai ada transaksi di dalamnya, itu sudah ada trust,” ujar dia. Uruqul menjelaskan, tantangan ekosistem startup Bandung adalah memastikan koneksi antarpelaku tidak berhenti pada hubungan teknis. Bandung memiliki banyak startup dan institusi pendukung inovasi, tetapi koneksi tersebut perlu diarahkan hingga menghasilkan kolaborasi, transaksi, dan kepercayaan. “Kolaborasinya itu dalam bentuknya yang real. Sampai kemudian ada transaksi karena ada transaksi berarti ada trust,” tutur dia. Dia menambahkan, ekosistem dapat disebut aktif jika setiap entity memahami perannya dan memperoleh manfaat dari hubungan yang dibangun. “Parameter aktif adalah entity di dalam ekosistem itu saling mendapatkan benefit dan dia tahu perannya masing-masing,” ucap dia. Berangkat dari Masalah Dalam mencari peluang bisnis, peserta diarahkan memulai dari persoalan dalam bisnis yang sedang berjalan, bukan langsung menentukan teknologi yang hendak dibuat. Melalui ecosystem opportunity mapping, peserta memetakan platform, mitra, pelanggan, layanan, dan sistem digital yang digunakan. Dari sana, mereka mengidentifikasi koneksi yang sudah tersedia dan koneksi yang masih hilang. Setelah persoalan ditemukan, peserta melihat kesenjangan antara kondisi yang ada dan kebutuhan sebenarnya. Kesenjangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi melalui open network. “Pertama apa pain point-nya, apa sih yang jadi problem? Setelah itu gap-nya diketahui, dari situlah kira-kira apa sih yang perlu diakomodasi oleh open network,” tandas dia. Masukan dari peserta juga menjadi bahan bagi ION untuk mengembangkan ekosistemnya. Kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi dasar untuk menentukan koneksi dan fungsi yang perlu dikembangkan. Head of Operations ION, Haryo Kusuma Wibawa mengemukakan, peluang bisnis melalui open network dapat muncul dari berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, teknologi hingga mobilitas. “Salah satu peluangnya berasal dari koneksi dengan perusahaan yang telah memiliki basis pengguna,” kata dia. Haryo mencontohkan, perusahaan telekomunikasi dan perbankan memiliki basis pengguna dan informasi transaksi yang berpotensi dikoneksikan dengan bisnis atau produk lain melalui open network, dengan persetujuan dan mekanisme yang tepat. “Bagi startup, kemungkinan itu berarti akses terhadap mitra dan pelanggan tidak harus selalu dibangun dari nol,” ujar Haryo. Menurut dia, open network juga berpotensi menekan biaya administrasi bagi startup yang menjalankan bisnis marketplace. “Kalau teman-teman punya marketplace, dengan ION, teman-teman bisa men-charge administrasi yang jauh lebih rendah daripada yang saat ini terjadi. Nah, itu yang kita harapkan,” papar dia. Enam Kelompok Dalam kegiatan tersebut, peserta kemudian dibagi menjadi enam kelompok untuk memetakan bisnis masing-masing. Setiap kelompok memilih kasus tertentu dan memetakan kebutuhan, persoalan, aktor yang terlibat, koneksi yang tersedia, serta koneksi yang belum tersedia. Dari pemetaan itu, peserta mencari peluang yang dapat muncul jika koneksi yang hilang diwujudkan melalui interoperabilitas atau open network. Mereka tidak dituntut menghasilkan solusi teknologi secara final, melainkan menemukan kebutuhan, peluang, dan use case yang potensial dikembangkan. Salah seorang peserta, Fajar mengungkapkan, kerangka kerja yang diperkenalkan ION membantunya melihat gagasan bisnis secara lebih terstruktur. “Itu bisa membantu kami dalam membuat sebuah business model, apa yang jadi tantangan dan juga bisa melihat opportunities apa yang bisa kita lakukan,” ucap Fajar. Kelompok Fajar mengembangkan ide layanan tenaga kerja untuk berbagai jenis pekerjaan, antara lain pengemudi, pekerja rumah tangga, dan koki. Dengan kerangka tersebut, mereka memetakan kembali model bisnis, target pasar, serta peluang pengembangan. “Kita bisa membantu bagaimana bisa melihat business model-nya, target market-nya, dan peluang apa yang bisa didapatkan dari business model yang dibuat tadi dengan dibantu framework yang diajarkan oleh ION,” ujar dia. Kegiatan di Bandung, kata Haryo, bukan sekadar memperkenalkan konsep open network, tetapi juga menjadi ruang bagi startup untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan potensi bisnis mereka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Bandung ION Lab dengan mempertemukan startup, inkubator, pelaku bisnis, komunitas teknologi, dan pemangku kepentingan inovasi lokal dengan kebutuhan pasar yang lebih luas. “ION juga memanfaatkannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan, kapabilitas, dan peluang partisipasi para pelaku dalam ekosistem tersebut,” tutur dia. Haryo menambahkan, setiap kelompok diharapkan menghasilkan sedikitnya satu peluang bisnis, kebutuhan infrastruktur digital, atau tantangan konektivitas. Peserta juga diharapkan memahami posisi bisnis masing-masing dalam ekosistem ION. (it)

BandungUruqul Nadhif DzakiyHaryo Kusuma WibawaION
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan8 September 2026

ION Resmi Berdiri untuk Perluas Akses UMKM, Bidik US$100 Juta dari 20 Investor

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – PT Indonesia Open Network (ION) resmi berdiri dan membidik kapitalisasi tahap pertama sebesar US$100 juta dari sedikitnya 20 investor baru untuk membangun infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI) yang akan menopang perdagangan digital, sekaligus memperluas akses pasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Direktur ION, Bayu Prawira Hie mengungkapkan, masing-masing investor ditargetkan menanamkan sekitar US$5 juta (sekitar Rp88 miliar), dengan struktur kepemilikan yang dirancang agar tidak ada satu pihak pun menguasai perusahaan. Dalam struktur awal kepemilikan, PT Chairos International Ventures memegang 2,5 juta saham seri A. “Satu saham lainnya merupakan saham khusus dengan hak istimewa (golden share) yang dimiliki Yayasan ION Teknologi Indonesia,” kata Bayu usai acara panandatanganan akta pendirian PT ION oleh PT Chairos International Ventures dan Yayasan ION Teknologi Indonesia di Sekretariat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Jumat (4/9/2026). Bayu menjelaskan, PT Chairos saat ini berstatus sebagai pemegang saham sementara. Sebanyak 2,5 juta saham yang dikuasainya terbuka untuk dialihkan kepada investor baru yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan ION. “Sebanyak 2,5 juta saham ini siap untuk dialihkan kepada investor-investor baru. Kami menyambut siapa pun yang ingin ikut berpartisipasi membangun Indonesia Open Network untuk kebaikan bangsa,” ujar dia. Presiden Direktur PT Indonesia Open Network (ION), Bayu Prawira Hie. Foto: Investortrust/Dicki Antariksa. Struktur tersebut, menurut Bayu Prawira, sekaligus menjadi fondasi bagi model kepemilikan ION yang tidak bertumpu pada satu pemegang saham utama. Perusahaan justru diarahkan memiliki basis pemegang saham yang lebih luas. Alhasil, kepentingan berbagai pihak dapat terwakili dan tidak ada satu investor yang memiliki posisi dominan. Dia menambahkan, modal dasar PT ION ditetapkan sebesar Rp10 miliar dengan modal disetor Rp2,5 miliar. Namun, kebutuhan pengembangan perusahaan ke depan jauh lebih besar. Untuk tahap pertama, ION menargetkan kapitalisasi sekitar US$100 juta. Chief Executive Officer (CEO) PT Chairos International Ventures, Sachin Gopalan mengemukakan, target tersebut akan ditempuh dengan mengundang sedikitnya 20 perusahaan menjadi pemegang saham. Setiap investor ditargetkan memberikan kontribusi sekitar US$5 juta. “Kami mencari US$5 juta dari 20 perusahaan agar bisa mendapatkan kapitalisasi US$100 juta. Prinsipnya, tidak boleh satu pun yang dominan. Semua harus memiliki fair share (porsi yang adil),” tegas Sachin. Fokus Investor Indonesia Menurut Sachin Gopalan, ION dibentuk sebagai sarana investasi (investment vehicle) bagi berbagai pihak dari Indonesia maupun mancanegara. Namun, pada tahap awal, perusahaan Indonesia menjadi prioritas karena ION diposisikan sebagai aset dan infrastruktur publik nasional. “Tujuan membangun PT ION ini adalah agar menjadi vehicle (sarana) untuk investasi dari beberapa pihak dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Namun, fokusnya kepada perusahaan Indonesia dulu karena ini merupakan aset bangsa,” tutur dia. CEO PT Chairos International Ventures, Sachin Gopalan. Foto: Investortrust/Dicki Antariksa. Calon pemegang saham, kata Sachin, diharapkan berasal dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), perbankan, manufaktur, perusahaan teknologi, hingga sektor industri lainnya. Komposisi tersebut sejalan dengan posisi ION yang tidak sekadar diarahkan sebagai perusahaan teknologi. “ION dikembangkan sebagai infrastruktur publik digital (DPI) yang dapat digunakan lintas sektor untuk mendukung aktivitas perdagangan digital, sekaligus meningkatkan kapabilitas digital perusahaan-perusahaan Indonesia,” papar dia. Melalui infrastruktur tersebut, kata dia, ION juga diarahkan untuk mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli dalam ekosistem perdagangan digital. Pengembangan ini diharapkan dapat memperluas akses pasar, terutama bagi pelaku UMKM. Google Berikan Hibah Bayu Prawira Hie menuturkan, pengembangan ION juga telah memperoleh dukungan dari perusahaan teknologi global Google melalui hibah (grant). Dukungan tersebut diberikan melalui inkubator ION dan berbeda dengan investasi langsung ke dalam PT ION. Google, menurut dia, telah mengambil posisi dalam mendukung pengembangan open network (jaringan terbuka) melalui hibah tersebut. Keterlibatan Google sebagai investor juga masih terbuka melalui skema co-funding (pendanaan bersama) bersama sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan sejalan dalam pembangunan infrastruktur publik digital. “Modelnya co-funding. Mereka melakukan pendanaan bersama dengan beberapa pihak lain yang sudah memiliki kepentingan yang sama untuk membangun digital public infrastructure,” ucap Bayu. Ketua Yayasan ION Teknologi Indonesia/Presiden Direktur PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), Ronald Walla. Foto: Investortrust/Dicki Antariksa. Bayu mengatakan, model open network yang dikembangkan ION tidak hanya diarahkan untuk Indonesia. Konsep tersebut telah dikembangkan di India, sedangkan pengembangan di Malaysia, Thailand, dan Brasil tengah dipersiapkan untuk tahap berikutnya. Yayasan Pegang Golden Share Ketua Yayasan ION Teknologi Indonesia yang juga Presiden Direktur PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), Ronald Walla menjelaskan, di tengah rencana masuknya banyak investor, Yayasan ION Teknologi Indonesia memiliki posisi khusus. Yayasan tersebut memegang satu golden share dari total 2,5 juta saham yang diterbitkan PT ION. Ronald menegaskan, saham tersebut bukan ditujukan sebagai instrumen investasi. Yayasan berfungsi sebagai mission guardian (penjaga misi) untuk memastikan ION tetap berjalan sesuai visi dan mandat awal sebagai infrastruktur publik digital. “Foundation (yayasan) bukan untuk memasukkan investasi, tetapi lebih ke mission guardian. Public utility infrastructure company (perusahaan infrastruktur utilitas publik) tidak boleh menyimpang dari mandat yang sudah diberikan kepada PT,” tegas Ronald. Fungsi tersebut, kata dia, penting karena semakin banyak pemegang saham yang masuk, semakin beragam pula kepentingan yang dibawa ke dalam perusahaan. Yayasan diharapkan menjadi pihak netral yang menjaga agar kepentingan komersial para pemegang saham tidak menggeser misi publik ION. “Kalau di PT ada banyak pemangku kepentingan yang punya kepentingan sendiri, harus ada satu pihak yang netral yang bisa memastikan PT ini tidak menyimpang dari mandat yang sudah diberikan,” tegas dia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dalam acara Indonesia Open Network (ION) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal. Ronald Walla mengungkapkan, ION telah membangun aplikasi pembeli dan penjual (buyer and seller apps), termasuk melalui kolaborasi dengan Indomaret dan Kementerian UMKM. “Kita sangat excited dengan proyek ION ini. Akhirnya kita bisa memformalkan PT ION. Kita juga sudah membangun buyer and seller apps, termasuk dengan Indomaret, dan sedang berkolaborasi dengan Kementerian UMKM,” papar dia. Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi UMKM dan pengusaha pada umumnya adalah akses pasar dan pemasaran. Karena itu, ION diharapkan menjadi perangkat yang memudahkan pelaku usaha memperoleh akses pasar secara lebih efisien. “Masalah utama dari UMKM atau pengusaha pada umumnya adalah akses pasar dan pemasaran. Itu menjadi sebuah tools yang sangat efisien dan mudah-mudahan menjadi produktif,” tutur dia. Dia menambahkan, penguatan akses pasar bagi UMKM juga berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Ketika UMKM berkembang, sektor-sektor yang menopangnya, mulai dari pertanian, industri hingga jasa, juga berpeluang ikut tumbuh. Mulai Bangun Organisasi Bayu Prawira Hie menerangkan, setelah resmi berdiri, langkah terdekat ION adalah membangun struktur organisasi dan menyiapkan berbagai perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan perusahaan. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Wamenkomdigi Nezar Patria dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham A Habibie di ajang Indonesia Open Network (ION) 2026. Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal Berbagai kegiatan yang telah dirintis sebelum badan hukum PT ION terbentuk akan mulai dikembangkan secara lebih konkret. “Kita akan melaksanakan pengembangan struktur organisasi sesuai dengan yang kita butuhkan, sambil terus menjalankan roda-roda yang sudah kita rintis jauh sebelum PT ION ini diresmikan,” kata dia. Selain itu, menurut Bayu, ION akan menyiapkan berbagai perjanjian dengan pihak terkait sebagai bagian dari implementasi pengembangan perusahaan. “Kita benar-benar mulai membangun secara riil untuk mengimplementasikan ION ini,” ucap Bayu. Dia menegaskan, pembentukan badan hukum PT diperlukan karena kegiatan ION akan mencakup aktivitas niaga dan bisnis. Namun, ION tidak ingin diposisikan sebagai perusahaan rintisan (startup) biasa. “PT ION ini bukan karena kita startup. ION bukan startup. ION adalah digital public infrastructure yang kita bangun bersama-sama untuk kepentingan bersama,” ujar dia. Bayu menuturkan, cakupan ION ke depan juga diarahkan tidak hanya kepada perusahaan dan UMKM. Infrastruktur digital tersebut berpotensi menjangkau petani, koperasi, dan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, menurut dia, target kapitalisasi US$100 juta bukan semata-mata ditujukan untuk memperbesar perusahaan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur digital dengan basis kepemilikan yang luas. “Model tersebut sekaligus dirancang untuk memastikan tidak ada satu investor yang menguasai ION, sementara mandat publiknya tetap dijaga melalui Yayasan ION Teknologi Indonesia,” ucap dia. Advisory Council Member ION, T Koshy menyampaikan kata sambutan dalam ION Launch Workshop bertema “Hands-On: Use Case Definition & Technical Onboarding” di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy menyatakan, infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang lebih cepat karena tidak terbatas pada satu platform. “Infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu,” kata dia. Menurut Koshy, dukungan Google.org dan berbagai mitra menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap model infrastruktur digital terbuka sebagai pendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Didukung Google, ION Bangun Infrastruktur Digital Terbuka bagi UMKM Selain membangun jaringan perdagangan digital nasional, kata Koshy, ION mengembangkan program ION Hyperlokal untuk memperkuat ekonomi digital berbasis komunitas. Program ini akan menghubungkan UMKM, petani, pasar tradisional, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tahap awal implementasi akan dilakukan di sejumlah wilayah, terutama daerah perdesaan. ‘Melalui program tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses pasar yang lebih luas, tetapi juga lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya,” tutur Koshy. (sat)

JakartaUMKMIndonesia Open NetworkDigital Public Infrastructure
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan7 September 2026

Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah membuka jalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Penandatanganan letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat kerja sama dengan Irlandia menjadi salah satu langkah awal untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam perdagangan dan investasi sebagai bagian dari implementasi IEU-CEPA. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, penandatanganan LoI dengan Irlandia menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong pengembangan UMKM, sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka dari IEU-CEPA. “Dengan dokumen yang kita tanda tangani, kita ingin memperdalam apa saja yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengefisienkan hubungan perdagangan dan investasi,” kata Edi di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurut Edi, Irlandia dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan keterlibatan UMKM Indonesia di pasar Eropa. Peluang tersebut terutama terbuka bagi UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital sehingga lebih siap menjangkau konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Langkah tersebut, kata Edi, perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret. Sejumlah usulan yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai dapat menjadi pijakan untuk mempercepat kerja sama tersebut. “Tadi sudah banyak usulan yang dihasilkan oleh Kadin yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar dia. Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Irlandia memiliki direktorat khusus Asia Tenggara yang salah satu mandatnya adalah mendorong dan mendukung UMKM di berbagai negara. “Melalui letter of intent, melalui upaya implementasi terhadap IEU-CEPA, kita akan benar-benar mendukung keterlibatan UMKM,” tandas Sharon. Dia menambahkan, kerja sama tersebut berlangsung ketika hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia menunjukkan perkembangan positif. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$228,6 juta sepanjang 2025. Hingga Juli 2026, nilai perdagangan Indonesia-Irlandia secara kumulatif telah mencapai US$145 juta. “Perkembangan nilai perdagangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas hubungan ekonomi kedua negara,” tutur dia. Edi Prio Pambudi menjelaskan, Irlandia memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi bidang potensial bagi pengembangan kerja sama dengan Indonesia. Sektor itu antara lain teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan dan teknologi bersih (clean technology), pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), pangan dan pertanian (agri-food) serta nutrisi, farmasi dan layanan kesehatan, hingga penerbangan dan jasa terkait. “Irlandia telah lama dikenal salah satu pusat teknologi terkemuka di Eropa dan menjadi basis regional bagi berbagai perusahaan teknologi global termasuk Google, Meta, Microsoft,” ucap Edi. Dengan posisi tersebut, menurut Edi, kerja sama Indonesia-Irlandia tidak hanya membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral, tetapi juga dapat menjadi jalur bagi UMKM Indonesia untuk masuk lebih jauh ke ekosistem bisnis Eropa. “Implementasi IEU-CEPA diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam akses pasar, kemitraan, investasi, serta penguatan kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal,” papar dia. (mau)

JakartaIEU-CEPAEdi Prio PambudiUMKM
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan4 September 2026

Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah membuka jalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Penandatanganan letter of intent (LoI) atau nota kesepahaman dengan Irlandia menjadi salah satu langkah awal untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam perdagangan dan investasi sebagai bagian dari implementasi IEU-CEPA. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, penandatanganan LoI dengan Irlandia menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong pengembangan UMKM, sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka dari IEU-CEPA. “Dengan dokumen yang kita tanda tangani, kita ingin memperdalam apa saja yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengefisienkan hubungan perdagangan dan investasi,” kata Edi di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurut Edi, Irlandia dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan keterlibatan UMKM Indonesia di pasar Eropa. Peluang tersebut terutama terbuka bagi UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital sehingga lebih siap menjangkau konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Langkah tersebut, kata Edi, perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret. Sejumlah usulan yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai dapat menjadi pijakan untuk mempercepat kerja sama tersebut. “Tadi sudah banyak usulan yang dihasilkan oleh Kadin yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar dia. Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Irlandia memiliki direktorat khusus Asia Tenggara yang salah satu mandatnya adalah mendorong dan mendukung UMKM di berbagai negara. “Melalui letter of intent, melalui upaya implementasi terhadap IEU-CEPA, kita akan benar-benar mendukung keterlibatan UMKM,” tandas Sharon. Dia menambahkan, kerja sama tersebut berlangsung ketika hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia menunjukkan perkembangan positif. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$228,6 juta sepanjang 2025. Hingga Juli 2026, nilai perdagangan Indonesia-Irlandia secara kumulatif telah mencapai US$145 juta. “Perkembangan nilai perdagangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas hubungan ekonomi kedua negara,” tutur dia. Edi Prio Pambudi menjelaskan, Irlandia memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi bidang potensial bagi pengembangan kerja sama dengan Indonesia. Sektor itu antara lain teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan dan teknologi bersih (clean technology), pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), pangan dan pertanian (agri-food) serta nutrisi, farmasi dan layanan kesehatan, hingga penerbangan dan jasa terkait. “Irlandia telah lama dikenal salah satu pusat teknologi terkemuka di Eropa dan menjadi basis regional bagi berbagai perusahaan teknologi global termasuk Google, Meta, Microsoft,” ucap Edi. Dengan posisi tersebut, menurut Edi, kerja sama Indonesia-Irlandia tidak hanya membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral, tetapi juga dapat menjadi jalur bagi UMKM Indonesia untuk masuk lebih jauh ke ekosistem bisnis Eropa. “Implementasi IEU-CEPA diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam akses pasar, kemitraan, investasi, serta penguatan kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal,” papar dia.(mau)

JakartaIrlandiaIEU-CEPAUMKM
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Perdagangan4 September 2026

ION Resmi Berdiri untuk Perluas Akses UMKM, Bidik US$100 Juta dari 20 Investor

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – PT Indonesia Open Network (ION) resmi berdiri dan membidik kapitalisasi tahap pertama sebesar US$100 juta dari sedikitnya 20 investor baru untuk membangun infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI) yang akan menopang perdagangan digital, sekaligus memperluas akses pasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Direktur ION, Bayu Prawira Hie mengungkapkan, masing-masing investor ditargetkan menanamkan sekitar US$5 juta (sekitar Rp88 miliar), dengan struktur kepemilikan yang dirancang agar tidak ada satu pihak pun menguasai perusahaan. Dalam struktur awal kepemilikan, PT Chairos International Ventures memegang 2,5 juta saham seri A. “Satu saham lainnya merupakan saham khusus dengan hak istimewa (golden share) yang dimiliki Yayasan ION Teknologi Indonesia,” kata Bayu usai acara panandatanganan akta pendirian PT ION oleh PT Chairos International Ventures dan Yayasan ION Teknologi Indonesia di Sekretariat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Jumat (4/9/2026). ION Ajak ‘Startup’ Bandung Tangkap Peluang Bisnis dari Jaringan Terbuka Bayu menjelaskan, PT Chairos saat ini berstatus sebagai pemegang saham sementara. Sebanyak 2,5 juta saham yang dikuasainya terbuka untuk dialihkan kepada investor baru yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan ION. “Sebanyak 2,5 juta saham ini siap untuk dialihkan kepada investor-investor baru. Kami menyambut siapa pun yang ingin ikut berpartisipasi membangun Indonesia Open Network untuk kebaikan bangsa,” ujar dia. Struktur tersebut, menurut Bayu Prawira, sekaligus menjadi fondasi bagi model kepemilikan ION yang tidak bertumpu pada satu pemegang saham utama. Perusahaan justru diarahkan memiliki basis pemegang saham yang lebih luas. Alhasil, kepentingan berbagai pihak dapat terwakili dan tidak ada satu investor yang memiliki posisi dominan. Dia menambahkan, modal dasar PT ION ditetapkan sebesar Rp10 miliar dengan modal disetor Rp2,5 miliar. Namun, kebutuhan pengembangan perusahaan ke depan jauh lebih besar. Untuk tahap pertama, ION menargetkan kapitalisasi sekitar US$100 juta. Chief Executive Officer (CEO) PT Chairos International Ventures, Sachin Gopalan mengemukakan, target tersebut akan ditempuh dengan mengundang sedikitnya 20 perusahaan menjadi pemegang saham. Setiap investor ditargetkan memberikan kontribusi sekitar US$5 juta. “Kami mencari US$5 juta dari 20 perusahaan agar bisa mendapatkan kapitalisasi US$100 juta. Prinsipnya, tidak boleh satu pun yang dominan. Semua harus memiliki fair share (porsi yang adil),” tegas Sachin. Fokus Investor Indonesia Menurut Sachin Gopalan, ION dibentuk sebagai sarana investasi (investment vehicle) bagi berbagai pihak dari Indonesia maupun mancanegara. Namun, pada tahap awal, perusahaan Indonesia menjadi prioritas karena ION diposisikan sebagai aset dan infrastruktur publik nasional. “Tujuan membangun PT ION ini adalah agar menjadi vehicle (sarana) untuk investasi dari beberapa pihak dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Namun, fokusnya kepada perusahaan Indonesia dulu karena ini merupakan aset bangsa,” tutur dia. Calon pemegang saham, kata Sachin, diharapkan berasal dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), perbankan, manufaktur, perusahaan teknologi, hingga sektor industri lainnya. Komposisi tersebut sejalan dengan posisi ION yang tidak sekadar diarahkan sebagai perusahaan teknologi. “ION dikembangkan sebagai infrastruktur publik digital (DPI) yang dapat digunakan lintas sektor untuk mendukung aktivitas perdagangan digital, sekaligus meningkatkan kapabilitas digital perusahaan-perusahaan Indonesia,” papar dia. Melalui infrastruktur tersebut, kata dia, ION juga diarahkan untuk mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli dalam ekosistem perdagangan digital. Pengembangan ini diharapkan dapat memperluas akses pasar, terutama bagi pelaku UMKM. Google Berikan Hibah Bayu Prawira Hie menuturkan, pengembangan ION juga telah memperoleh dukungan dari perusahaan teknologi global Google melalui hibah (grant). Dukungan tersebut diberikan melalui inkubator ION dan berbeda dengan investasi langsung ke dalam PT ION. Google, menurut dia, telah mengambil posisi dalam mendukung pengembangan open network (jaringan terbuka) melalui hibah tersebut. Keterlibatan Google sebagai investor juga masih terbuka melalui skema co-funding (pendanaan bersama) bersama sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan sejalan dalam pembangunan infrastruktur publik digital. “Modelnya co-funding. Mereka melakukan pendanaan bersama dengan beberapa pihak lain yang sudah memiliki kepentingan yang sama untuk membangun digital public infrastructure,” ucap Bayu. Bayu mengatakan, model open network yang dikembangkan ION tidak hanya diarahkan untuk Indonesia. Konsep tersebut telah dikembangkan di India, sedangkan pengembangan di Malaysia, Thailand, dan Brasil tengah dipersiapkan untuk tahap berikutnya. Yayasan Pegang Golden Share Ketua Yayasan ION Teknologi Indonesia yang juga Presiden Direktur PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), Ronald Walla menjelaskan, di tengah rencana masuknya banyak investor, Yayasan ION Teknologi Indonesia memiliki posisi khusus. Yayasan tersebut memegang satu golden share dari total 2,5 juta saham yang diterbitkan PT ION. Ronald menegaskan, saham tersebut bukan ditujukan sebagai instrumen investasi. Yayasan berfungsi sebagai mission guardian (penjaga misi) untuk memastikan ION tetap berjalan sesuai visi dan mandat awal sebagai infrastruktur publik digital. “Foundation (yayasan) bukan untuk memasukkan investasi, tetapi lebih ke mission guardian. Public utility infrastructure company (perusahaan infrastruktur utilitas publik) tidak boleh menyimpang dari mandat yang sudah diberikan kepada PT,” tandas Ronald. Fungsi tersebut, kata dia, penting karena semakin banyak pemegang saham yang masuk, semakin beragam pula kepentingan yang dibawa ke dalam perusahaan. Yayasan diharapkan menjadi pihak netral yang menjaga agar kepentingan komersial para pemegang saham tidak menggeser misi publik ION. “Kalau di PT ada banyak pemangku kepentingan yang punya kepentingan sendiri, harus ada satu pihak yang netral yang bisa memastikan PT ini tidak menyimpang dari mandat yang sudah diberikan,” tegas dia. Ronald Walla mengungkapkan, ION telah membangun aplikasi pembeli dan penjual (buyer and seller apps), termasuk melalui kolaborasi dengan Indomaret dan Kementerian UMKM. “Kita sangat excited dengan proyek ION ini. Akhirnya kita bisa memformalkan PT ION. Kita juga sudah membangun buyer and seller apps, termasuk dengan Indomaret, dan sedang berkolaborasi dengan Kementerian UMKM,” papar dia. Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi UMKM dan pengusaha pada umumnya adalah akses pasar dan pemasaran. Karena itu, ION diharapkan menjadi perangkat yang memudahkan pelaku usaha memperoleh akses pasar secara lebih efisien. “Masalah utama dari UMKM atau pengusaha pada umumnya adalah akses pasar dan pemasaran. Itu menjadi sebuah tools yang sangat efisien dan mudah-mudahan menjadi produktif,” tutur dia. Dia menambahkan, penguatan akses pasar bagi UMKM juga berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Ketika UMKM berkembang, sektor-sektor yang menopangnya, mulai dari pertanian, industri hingga jasa, juga berpeluang ikut tumbuh. Mulai Bangun Organisasi Bayu Prawira Hie menerangkan, setelah resmi berdiri, langkah terdekat ION adalah membangun struktur organisasi dan menyiapkan berbagai perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan perusahaan. Berbagai kegiatan yang telah dirintis sebelum badan hukum PT ION terbentuk akan mulai dikembangkan secara lebih konkret. “Kita akan melaksanakan pengembangan struktur organisasi sesuai dengan yang kita butuhkan, sambil terus menjalankan roda-roda yang sudah kita rintis jauh sebelum PT ION ini diresmikan,” kata dia. Selain itu, menurut Bayu, ION akan menyiapkan berbagai perjanjian dengan pihak terkait sebagai bagian dari implementasi pengembangan perusahaan. “Kita benar-benar mulai membangun secara riil untuk mengimplementasikan ION ini,” ucap Bayu. Dia menegaskan, pembentukan badan hukum PT diperlukan karena kegiatan ION akan mencakup aktivitas niaga dan bisnis. Namun, ION tidak ingin diposisikan sebagai perusahaan rintisan (startup) biasa. “PT ION ini bukan karena kita startup. ION bukan startup. ION adalah digital public infrastructure yang kita bangun bersama-sama untuk kepentingan bersama,” ujar dia. Bayu menuturkan, cakupan ION ke depan juga diarahkan tidak hanya kepada perusahaan dan UMKM. Infrastruktur digital tersebut berpotensi menjangkau petani, koperasi, dan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, menurut dia, target kapitalisasi US$100 juta bukan semata-mata ditujukan untuk memperbesar perusahaan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur digital dengan basis kepemilikan yang luas. “Model tersebut sekaligus dirancang untuk memastikan tidak ada satu investor yang menguasai ION, sementara mandat publiknya tetap dijaga melalui Yayasan ION Teknologi Indonesia,” ucap dia. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy menyatakan, infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang lebih cepat karena tidak terbatas pada satu platform. “Infrastruktur bersama memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu,” kata dia. Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global Menurut Koshy, dukungan Google.org dan berbagai mitra menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap model infrastruktur digital terbuka sebagai pendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Selain membangun jaringan perdagangan digital nasional, kata Koshy, ION mengembangkan program ION Hyperlokal untuk memperkuat ekonomi digital berbasis komunitas. Program ini akan menghubungkan UMKM, petani, pasar tradisional, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tahap awal implementasi akan dilakukan di sejumlah wilayah, terutama daerah perdesaan. ‘Melalui program tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses pasar yang lebih luas, tetapi juga lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya,” tutur Koshy.

JakartaUMKMinftastruktur digitalION
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri29 Agustus 2026

Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan praktik industri hijau terus diperluas. Kolaborasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bank Indonesia (BI) melalui Program UMKM Hijau telah menjangkau lebih dari 250 UMKM di sejumlah daerah, dengan pendampingan yang mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH). Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penerapan industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi industri nasional di tengah tuntutan global terhadap proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. "Industri hijau bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan agar industri nasional mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghasilkan produk yang berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan," kata Agus dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2026). Menurut Agus, kolaborasi Kemenperin dan BI menjadi contoh sinergi antarlembaga untuk mempercepat transformasi industri nasional, terutama di kalangan UMKM. Program UMKM Hijau yang dikembangkan BI memiliki keselarasan dengan kebijakan Industri Hijau yang selama ini dijalankan Kemenperin. “Keselarasan tersebut memungkinkan praktik produksi berkelanjutan tidak hanya diterapkan oleh industri berskala besar, tetapi juga diperluas kepada UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip industri hijau diharapkan semakin dekat dengan pelaku usaha di tingkat daerah,” papar dia. Agus menambahkan, transformasi menuju industri hijau tidak semata-mata berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip itu juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat nilai tambah produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Mengacu Standar Industri Hijau Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari menjelaskan, penerapan industri hijau di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui SIH yang disusun untuk berbagai sektor industri. "Standar Industri Hijau disusun sebagai pedoman implementasi industri hijau yang terukur dan dapat diterapkan oleh pelaku industri sesuai karakteristik masing-masing sektor," ujar dia. Emmy mengungkapkan, keberadaan standar tersebut membuat proses pembinaan yang dilakukan balai dan balai besar di bawah BSKJI di seluruh Indonesia menjadi lebih terarah. Dengan begitu, transformasi menuju industri hijau dapat berlangsung secara sistematis dan terukur. Dia menuturkan, salah satu unit kerja Kemenperin yang aktif memberikan pembinaan kepada pelaku industri dan UMKM adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB). Melalui kolaborasi dengan BI, BBSPJIKB menjalankan berbagai program pendampingan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk. Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba mengatakan, kolaborasi Program UMKM Hijau telah dilaksanakan bersama Kantor Perwakilan BI di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Program tersebut akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Purwokerto dan Nusa Tenggara Timur. "Hingga saat ini, kolaborasi tersebut telah menjangkau lebih dari 250 UMKM. Seluruh kegiatan pendampingan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Standar Industri Hijau," tutur Zya. Menurut Zya Labiba, pada sektor wastra (kain tradisional), seperti batik dan tenun, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan mengenai berbagai praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Praktik tersebut antara lain mencakup daur ulang malam, penggunaan kembali larutan pewarna untuk mengurangi limbah, pemanfaatan pewarna alami, hingga pengolahan limbah produksi menjadi produk bernilai tambah, seperti aksesori dan dekorasi rumah. Zya mengemukakan, penerapan prinsip industri hijau pada UMKM diharapkan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Pemanfaatan kembali bahan produksi dan limbah menjadi produk bernilai tambah dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas sumber pendapatan. Dia menegaskan, kolaborasi Kemenperin dan BI tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun ekosistem UMKM yang mampu menghasilkan produk berdaya saing dan semakin siap memenuhi tuntutan pasar yang mengedepankan aspek keberlanjutan. (sar)

JakartaUMKM ramah lingkunganKemenperinBI
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri28 Agustus 2026

OJK Segera Luncurkan Peta Jalan Penguatan PVML Syariah

LOMBOK, UMKMTRUST.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera meluncurkan peta jalan penguatan industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) syariah. Langkah ini ditempuh untuk mendorong pertumbuhan industri syariah yang kontribusinya masih jauh di bawah sektor konvensional. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman mengatakan, peta jalan tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat. “Kita sedang membuat roadmap (peta jalan) penguatan PVML syariah. Dalam beberapa waktu dekat akan kita launching,” kata Agusman di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (29/8/2026). Menurut Agusman, kebutuhan terhadap peta jalan pengembangan PVML syariah juga menjadi salah satu masukan yang banyak disampaikan pelaku industri kepada OJK. Keberadaan peta jalan diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan industri tersebut. “Dorongan tersebut sejalan dengan kontribusi industri PVML syariah yang masih relatif kecil dibandingkan sektor konvensional,” ujar dia. Berdasarkan data OJK per Juli 2026, total aset sektor PVML mencapai Rp1.157,74 triliun. Dari jumlah tersebut, aset PVML konvensional mencapai Rp1.022,85 triliun, sedangkan aset PVML syariah baru Rp134,89 triliun. Dengan demikian, aset PVML syariah baru menyumbang sekitar 11,7% terhadap total aset industri PVML. Sementara itu, sektor konvensional mendominasi dengan kontribusi sekitar 88,3%. Kondisi serupa terlihat dari sisi penyaluran pembiayaan. Hingga Juli 2026, total pembiayaan PVML mencapai Rp1.064,25 triliun. Pembiayaan konvensional mencapai Rp939,04 triliun, sedangkan pembiayaan syariah baru Rp125,21 triliun. Artinya, pembiayaan syariah baru berkontribusi sekitar 11,8% terhadap total penyaluran pembiayaan PVML. “Memang pertumbuhannya masih tipis,” tutur Agusman. Agusman menjelaskan, kesenjangan juga tercermin pada jumlah pelaku industri. Dari total 749 pelaku PVML, sebanyak 650 merupakan pelaku konvensional dan 99 pelaku syariah. Dengan demikian, pelaku PVML syariah baru mencapai sekitar 13,2% dari keseluruhan pelaku industri. Melalui peta jalan yang tengah disusun, OJK berharap industri PVML syariah memiliki arah pengembangan yang lebih terukur dan mampu tumbuh lebih cepat. “Penguatan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi PVML syariah terhadap industri PVML secara keseluruhan,” tegas Agusman. Agusman juga mengemukakan,pembiayaan PVML kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Data OJK menunjukkan pembiayaan kepada UMKM baru mencapai 30,93% dari total penyaluran pembiayaan PVML, atau sekitar Rp338,6 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang bagi industri PVML, termasuk sektor syariah, untuk memperluas pembiayaan kepada UMKM sekaligus meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. (ant)

JakartaAgusmanPVML syariahOJK
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya