JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah memberlakukan potongan biaya layanan e-commerce (perdagangan elektronik) minimal 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) mulai 25 Oktober 2026. Kebijakan ini mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) memberikan keringanan biaya administrasi, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko kepada pelaku UMK yang memenuhi persyaratan, termasuk menjual produk dalam negeri yang telah terverifikasi.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
“Insentif potongan biaya layanan platform PMSE dapat diimplementasikan secara efektif mulai 25 Oktober 2026,” ujar Temmy di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dia menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, platform e-commerce wajib memberikan potongan sekurang-kurangnya 50% atas biaya administrasi (admin fee), komisi (commission fee), serta biaya aplikasi dasar toko bagi UMK yang memenuhi ketentuan. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya usaha sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar digital.
Menurut Temmy, pengajuan dan verifikasi penerima insentif dilakukan secara terpusat melalui aplikasi SAPA UMKM, sesuai dengan Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Insentif Potongan Biaya Layanan Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
“Aplikasi tersebut telah disiapkan untuk melayani pendaftaran pelaku usaha yang ingin memperoleh potongan biaya layanan,” tutur dia.
Untuk memperoleh fasilitas tersebut, kata dia, pelaku usaha harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Kategori usaha mikro mencakup usaha dengan modal maksimal Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
Temmy Satya Permana mengemukakan, selain memenuhi kriteria skala usaha, pemohon wajib menjual produk dalam negeri, memiliki rekam jejak usaha yang baik, serta tidak melakukan manipulasi transaksi. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan insentif diterima pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.
Dia menambahkan, pelaku UMK dapat mengajukan insentif dengan membuat akun pada aplikasi SAPA UMKM, kemudian mencantumkan nama platform e-commerce yang digunakan, identitas toko atau nama pengguna (username), serta daftar kode identifikasi produk (Stock Keeping Unit atau SKU) beserta nama produk yang dijual. Pemohon juga dapat melampirkan nomor dan tanggal sertifikat produk apabila tersedia.
“Setelah pengajuan diteruskan, platform e-commerce terkait akan memverifikasi data pemohon dalam waktu maksimal 10 hari kalender,” ucap dia.
Temmy mengatakan, pemeriksaan terutama berfokus pada keaslian produk dalam negeri, termasuk proses produksi di Indonesia, penggunaan bahan baku lokal, dan keterlibatan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI). Setelah dua tahap verifikasi oleh SAPA UMKM dan platform PMSE selesai, insentif diberikan paling lambat lima hari.
“Pemberian insentif potongan biaya layanan diberikan paling lambat lima hari setelah dua tahap verifikasi data UMK melalui SAPA UMKM dan platform PMSE,” ujar dia.
Bagi pemohon yang belum lolos verifikasi, menurut Temmy, sistem akan menyampaikan rincian alasan penolakan agar pelaku usaha dapat memperbaiki kekurangan dan mengajukan kembali permohonan. Namun, kesempatan pengajuan ulang tersebut tidak berlaku bagi pemohon yang masuk kategori pengguna berisiko tinggi (high-risk user).
Dia menegaskan, Kementerian UMKM juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Perkembangan usaha penerima insentif akan dipantau melalui data realisasi yang tercatat dalam aplikasi SAPA UMKM.
Pemerintah berharap pemotongan biaya layanan tersebut dapat menekan beban operasional UMK, memperkuat daya saing harga produk lokal, dan memperluas jangkauan pemasaran melalui kanal digital.
“Kebijakan ini juga diharapkan membuka peluang yang lebih adil bagi usaha mikro dan kecil untuk bersaing di pasar digital nasional,” tandas dia. (han)



