Industri

Menteri Maman Dukung Percepatan Revisi UU Kadin, Ingin Pengusaha UMKM Lebih Terlindungi

Editor
Abdul Aziz
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kedua kiri) didampingi Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza (kiri) usai audensi dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (kedua kanan) dan WKU Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Nurdin Halid di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Selasa (3/10/2026). Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kedua kiri) didampingi Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza (kiri) usai audensi dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (kedua kanan) dan WKU Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Nurdin Halid di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Selasa (3/10/2026). Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal.

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar organisasi pengusaha itu lebih relevan dengan perkembangan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM.

“UU Kadin yang baru nanti diharapkan memberi ruang lebih besar bagi pengusaha kecil untuk berkembang dan memperoleh akses terhadap pasar, pendanaan, serta teknologi,” kata Maman seusai menerima audiensi pimpinan Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menteri Maman mengungkapkan, pembaruan UU Kadin mendesak dilakukan karena regulasi yang berlaku saat ini telah berusia hampir empat decade (disahkan pada 1987). Percepatan revisi juga diharapkan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka membangun pertumbuhan para pengusaha di Tanah Air, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, serta yang besar. Itu semangatnya, tujuannya,” ujar dia.

Menurut Maman, Kementerian UMKM mendapat amanat Presiden untuk terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Namun, koordinasi utama pembahasan berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin Rosan Roeslani, dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait.

Kementerian UMKM, kata dia, akan mendorong agar substansi aturan baru tersebut mengakomodasi kepentingan pelaku UMKM. Pembaruan regulasi Kadin harus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha nasional, bukan hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha besar.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pihaknya meminta dukungan Kementerian UMKM dalam pembahasan substansi RUU Kadin. Saat ini, pembahasan bersama pemerintah telah memasuki tahap penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), setelah DPR memasukkan RUU tersebut dalam agenda legislasi.

Anindya menjelaskan, Kadin ingin memperluas peran organisasi agar tidak hanya menjadi wadah bagi pengusaha besar, tetapi juga mampu merangkul sekitar 60 juta pelaku usaha lainnya, yang sekitar 97% di antaranya merupakan UMKM.

Peningkatan kapasitas UMKM, menurut Anindya,  menjadi salah satu kunci agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Berdasarkan studi McKinsey, peningkatan kelas UMKM merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

“Undang-undang ini usianya sudah 39 tahun, sebelum reformasi, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, digitalisasi, dan lain-lain,” tutur Anindya.

Anin menegaskan, untuk memperluas keanggotaan, Kadin juga memastikan pelaku UMKM yang bergabung tidak akan dikenakan biaya keanggotaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pengusaha kecil dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas pengembangan usaha.

“Itulah peran Kadin, bagaimana yang besar bisa membantu yang baru mulai,” tandas dia.

Melalui revisi UU tersebut, menurut Anindya Bakrie, Kadin berharap dapat memperkuat fungsi organisasi dalam advokasi kebijakan, sekaligus pendampingan dan pembinaan pengusaha kecil.

“Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan skala usaha dan terhubung dengan rantai bisnis yang lebih luas,” tutur dia.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Maman didampingi Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, sedangkan dari Kadin Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM, Nurdin Halid.

JakartaKementerian UMKMUU Kadin

Berita Terbaru Lainnya

Lihat Semua Berita
Perdagangan15 Oktober 2026

Smesco Indonesia Gelar ‘Indonesia Digital MeetUp 2026’ untuk Percepat Digitalisasi UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Smesco Indonesia, badan layanan di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kembali menggelar Indonesia Digital MeetUp 2026 (IDM26). Ajang ini dihelat untuk mempercepat transformasi digital UMKM seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan menjelang bonus demografi 2030. Direktur Utama Smesco Indonesia, Doddy A Matondang mengungkapkan, ekonomi digital saat ini mengalami lompatan perkembangan yang signifikan. Tren itu tercermin pada pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) serta meningkatnya aktivitas pelaku usaha di media sosial, dengan penambahan sekitar 800.000 pengguna. “Jika berbicara tentang e-commerce, hal ini tentu tidak terlepas dari UMKM. Karena itu, Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran dan pendukung pembiayaan (credit arms) di lingkungan Kementerian UMKM perlu mengambil peran aktif dalam setiap tahap perkembangan UMKM,” kata Doddy di Convention Hall, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 27 juta pelaku UMKM di Indonesia telah terhubung dengan ekosistem digital. Dari jumlah tersebut, Smesco telah menjangkau sedikitnya 105.126 UMKM. Meski demikian, upaya pendampingan dan penguatan masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Menurut Doddy Matondang, untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran, Smesco juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Mitra yang dilibatkan antara lain Bank Indonesia (BI) melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Google, Pasar Digital (PaDi) UMKM, Smesco Hub, serta sejumlah pelaku industri teknologi dalam negeri. Doddy menambahkan, pemanfaatan teknologi tinggi (high tech) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi UMKM. Hal itu mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. “Jika mengacu pada penyampaian Presiden Prabowo Subianto, pemanfaatan high tech dan AI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia. Kita memahami bahwa kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah digitalisasi,” ujar dia. Melalui IDM26, kata Doddy, Smesco menegaskan komitmennya untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi diharapkan dapat menekan biaya operasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di tingkat nasional maupun regional. “Karena itu, kita perlu menempatkan digitalisasi sebagai bagian penting dari pengembangan UMKM,” tegas Doddy. Dia menjelaskan, Indonesia Digital MeetUp 2026 berlangsung hingga Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pertemuan para pakar (expert), komunitas digital, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Melalui kolaborasi tersebut, Smesco berharap proses transformasi digital dapat berlangsung lebih cepat dan membantu UMKM meningkatkan skala usaha secara berkelanjutan.

Doddy A MatondangUMKMSmescoDigital MeetUp 2026
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri18 Oktober 2026

Dari Temanggung, Kopi Muncar Moncer Bawa Kopi Lokal Naik Kelas

JAKARTA, UMKMTRUST.COM- Ketika tembakau menjadi primadona pertanian di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Achmad Sofiyudin justru melihat peluang pada komoditas lain yang belum banyak dilirik, yakni kopi. Dari tanaman yang semula dianggap sebagai komoditas sampingan, ia berupaya membangun produk lokal yang dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi masyarakat desa Muncar. Melalui Kopi Muncar Moncer, Sofi, sapaan Achmad Sofiyudin, mengembangkan potensi kopi di Desa Muncar sejak 2018. Langkah tersebut berangkat dari kegelisahannya melihat kejayaan tembakau yang selama ini menjadi identitas Temanggung, tetapi tidak selalu menjamin kesejahteraan petani. “Sebuah tanah Bhumi Phala Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang dijuluki Emas Hijau Tembakau, yang di mana dalam perjalanannya, Emas Hijau ini mengalami fase drop. Hijaunya memudar. Artinya kita hidup dalam sebuah imajinasi romansa kemegahan atau kejayaan masa lalu. Bahwa kejayaan petani tembakau itu tidak seingar-bingar yang diceritakan seperti waktu dulu,” kata Founder & CCO Muncar Moncer Community Empowerment Sofi secara virtual, Selasa, (13/10/2026). Pemuda asal Temanggung tersebut bilang kondisi itu menjadi alasan untuk mencari komoditas lain yang dapat menopang perekonomian masyarakat. Kopi kemudian dipilih sebagai salah satu potensi yang layak dikembangkan, meskipun saat itu belum sepopuler sekarang. Namun, pada 2018, kopi belum banyak dilirik karena harganya masih relatif rendah. Saat itu, harga green bean (biji kopi mentah) berkisar Rp15.000–Rp17.000 per kilogram. Sebagian petani pun masih menjadikan kopi sebagai tanaman sampingan. "2018, kopi itu belum menjadi sebuah komoditas yang digaungkan, karena harganya juga masih dikisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilo waktu itu green bean-nya," tutur Sofi. Kopi Jadi Identitas Desa Upaya Sofi mengembangkan kopi Temanggung mulai mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Astra International Tbk (ASII) pada Juli 2018. Dukungan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk mengembangkan potensi desa, tak hanya melalui hasil pertanian, tetapi juga wisata dan produk lokal. "Nah, perjalanan waktu akhirnya kenal Astra. Saya pulang. Gimana caranya kita harus mendatangkan komoditas lain," kata Sofi, mengenang perjalanan tersebut. Salah satu langkahnya adalah menggelar Festival Sang Kopi Intan Merah Bumi Phala Temanggung. Festival tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan kopi lokal sekaligus membangun kebanggaan masyarakat terhadap komoditas yang mereka miliki. Sofi melihat kopi Muncar memiliki karakter yang dapat menjadi pembeda. Kopi robusta dari kawasan tersebut memiliki sentuhan rasa moka dan vanila. "Kalau tembakau itu punya autentikasi identitas tembakau srintil yang harganya jutaan per kilo. Nah kopi, ayo kita (jadikan) kopi juga punya karakter. Ya sudah, ini karena punya rasa vanilla sama mocca," ujar penggerak kopi lokal Temanggung itu. Potensi itu kemudian menjadi dasar untuk membangun identitas produk. Jika Temanggung telah lama dikenal sebagai penghasil tembakau, Sofi ingin Desanya memiliki ciri khas tersendiri melalui kopi. Nama Muncar Moncer dipilih untuk memperkuat keterikatan masyarakat dengan produk lokal sekaligus memperkenalkan nama desa kepada pasar yang lebih luas. "Ya, kopi Muncar, akhirnya Moncer,” tuturnya. Pengembangan tersebut kemudian merambah berbagai inisiatif, mulai dari Muncar Moncer Desa Wisata dan Muncar Moncer Homestay hingga produk kopi dalam kemasan kotak. Kopi tidak lagi hanya dipasarkan sebagai hasil pertanian, tetapi juga diperkenalkan sebagai bagian dari pengalaman wisata desa. Sebagai informasi, Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah, dengan komoditas utama berupa kopi robusta dan arabika. “Robusta disebut komersial, Arabika disebut spesial. Tapi sekarang, keduanya spesial,” ujar pemuda asal Temanggung itu. Bagi Sofi, membangun merek menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Sebab, potensi pertanian tidak cukup hanya mengandalkan hasil panen, tetapi juga perlu didukung pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang tepat. Memperluas Pasar, Mengangkat Potensi Lokal Upaya membangun identitas produk turut diikuti dengan perluasan pasar. Kopi Muncar Moncer dipasarkan ke sejumlah kota, termasuk Yogyakarta dan Wonosobo, serta melalui lima gerai di Temanggung. Menurut Sofi, perputaran penjualan justru lebih baik di luar Kabupaten Temanggung. Kota tujuan wisata dinilai memberikan peluang untuk memperkenalkan produk kopi lokal kepada konsumen dari berbagai daerah. Produk yang ditawarkan terdiri atas green bean (biji kopi mentah), roasted bean (biji kopi yang sudah disangrai), dan kopi dalam kemasan kotak (kopi siap minum). Kopi Muncar Moncer dalam bentuk green bean dibanderol sekitar Rp 110.000 per kilogram, sedangkan roasted bean dijual sekitar Rp 180.000 per kilogram. Adapun kopi dalam kemasan kotak berisi 200 gram dijual seharga Rp 50.000 di gerai. Perbedaan harga tersebut memperlihatkan adanya ruang nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan. Namun, proses itu juga membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Dalam menjalankan usahanya, Muncar Moncer turut melibatkan tenaga kerja dari warga lokal. Dengan demikian, pengembangan kopi diharapkan tidak hanya memperluas pasar produk lokal, tetapi juga membuka manfaat ekonomi bagi warga desa. Sofi tidak merinci omzet bulanan usahanya. Ia menggambarkan usaha kopi tersebut dinilai sudah mampu menopang keberlangsungan usaha dan memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Bahkan, bagi petani yang menjual kopi dalam bentuk mentah, hasil penjualannya dinilai sudah cukup untuk membiayai ibadah umrah. Kondisi ini menunjukkan potensi nilai ekonomi kopi bagi petani maupun pelaku usaha yang mengolah dan memasarkan produk kopi. Kopi sebagai Pintu Masuk Wisata Desa Bagi Sofi, potensi kopi Muncar tidak berhenti pada produk yang dijual kepada konsumen. Ia juga ingin membawa masyarakat, terutama generasi muda, lebih dekat dengan proses pertanian. Selama ini, Sofi mencermati budaya menikmati kopi di kalangan Gen Z identik dengan aktivitas nongkrong di kedai kopi dan konsumsi minuman berbasis susu. Namun, seiring meningkatnya minat terhadap gaya hidup sehat (wellness), kopi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman wisata berbasis pertanian. Melihat peluang tersebut, Sofi menggagas pengembangan wisata berbasis pertanian melalui konsep coffee valley. Konsep ini menggabungkan kebun kopi, komoditas pertanian lainnya, dan gaya hidup untuk memperluas daya tarik pertanian Temanggung, sekaligus memperkenalkan proses perjalanan kopi dari kebun hingga menjadi minuman kepada pengunjung. Di samping itu, perubahan cuaca juga menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi kopi. Sofi mengatakan, hasil panen dalam dua tahun terakhir menurun. Pohon yang sebelumnya dapat menghasilkan sekitar 10-20 kilogram ceri kopi kini, menurut dia, hanya menghasilkan sekitar 4-5 kilogram. Kondisi itu mendorongnya mempertimbangkan pengembangan tanaman penyangga lain agar perekonomian masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu komoditas. Bagi Sofi, mengembangkan kopi lokal berarti membangun ekosistem usaha yang melibatkan petani, pengolah, hingga penjual. Setiap bagian dari rantai usaha tersebut perlu mendapatkan manfaat agar pengembangan komoditas dapat berjalan berkelanjutan. Ia berharap dukungan Pemerintah terhadap sektor pertanian dan usaha kecil terus diperkuat, termasuk melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Ayo kita jaga walaupun ketidaksempurnaan program, cuma kritiknya lebih menciptakan stabilitas, karena itu berdampak, Mbak. Di kami sangat berdampak. Makanya komoditas harus stabil antar petani, pengolah, gitu toh. Antara hulu, tengah, hilir, kan, sama itu harus selaras,” ungkapnya, menyimpan harapan besar bagi kopi lokal. Melalui Kopi Muncar Moncer, Sofi berupaya menunjukkan bahwa potensi desa dapat dikembangkan menjadi peluang usaha melalui penguatan merek, produk olahan, dan wisata berbasis pertanian. Bagi Desa Muncar, kopi bukan sekadar alternatif di tengah dominasi tembakau. Komoditas ini juga menjadi jalan untuk memperkenalkan identitas desa, memperluas peluang usaha, dan membangun sumber ekonomi masyarakat yang lebih beragam. (Sivana Zahla Putri Ritonga)

Jawa tengahPertanianIndonesiaUMKMNaikKelasKopiTemanggung
Fajar Widhiyanto
Baca Selengkapnya
Perdagangan12 Oktober 2026

Astra Hadirkan Produk Unggulan 25 Desa dan UMKM di TEI 2026

TANGERANG, UMKMTRUST.COM – PT Astra International Tbk menghadirkan produk unggulan dari 25 Desa Sejahtera Astra serta tujuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan ke Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 14–18 Oktober 2026. Astra juga menampilkan puluhan produk unggulan lokal. Misi Astra adalah membantu produk lokal dan UMKM menembus pasar ekspor. Executive in Charge Astra, Boy Gemino Kalauserang menjelaskan, produk-produk tersebut dipamerkan melalui stan Astra dan stan Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor atau DBE Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya Astra memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pembeli dari berbagai negara,” kata Boy Gemino dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026). Dia mengungkapkan, pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan pasar, termasuk ke luar negeri. Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. “Itu sebabnya, Astra terus mendukung pengembangan UMKM agar dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas dia. Menurut Boy Gemino, untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha menghadapi persaingan global, Astra menjalankan program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. “Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra Export Champion yang dilaksanakan bersama Kemendag dan Kadin Indonesia,” tutur dia. Program tersebut, kata dia, mencakup kurasi produk, pelatihan ekspor, matrikulasi atau pemetaan dan penguatan kompetensi, hingga business pitching (presentasi bisnis) dan business matching (penjajakan kemitraan bisnis). Tahapan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus mempertemukan mereka dengan calon pembeli dan mitra dagang. Boy Gemino mengemukakan, dalam TEI 2026, sedikitnya 30 peserta menampilkan produk di stan Astra, terdiri atas 20 Desa Sejahtera Astra dan 10 UMKM binaan Yayasan Astra–Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) serta Grup Astra. “Selain itu, tujuh Desa Sejahtera Astra turut memamerkan produk di stan DBE Kemendag. Sebanyak 25 produk UMKM binaan Astra dan YDBA lainnya juga dipajang di stan Astra,” ujar dia. Dia mengatakan, produk yang ditampilkan mencakup beragam komoditas unggulan daerah, mulai kopi, teh, kakao, hingga aneka makanan dan minuman olahan. Untuk komoditas kopi, misalnya, terdapat biji kopi hijau (green bean coffee) dan kopi bubuk jenis Arabika serta Robusta dari Desa Sejahtera Astra di Bajawa, Cikoneng, Takengon, Cikajang, Agam, Lampung Barat, Pagar Alam, dan Pakenjeng, Garut. Boy Gemino menuturkan, produk kopi juga berasal dari UMKM binaan Astra, antara lain Mucrova Indonesia, Koperasi Marangkai Sejahtera, CV Banyu Hitam Abadi, dan PT Bibit Baik Indonesia. Adapun produk teh mencakup teh daun lepas (loose leaf tea), teh artisan (artisan tea), dan campuran teh (tea blend) dari PT Tiga Ekarasa Harmoni melalui merek Teapotto, serta PT Tsurayaa Pratama Intl yang merupakan UMKM binaan YDBA. Untuk komoditas kakao, produk yang ditampilkan meliputi biji kakao fermentasi (fermented cocoa beans), pecahan biji kakao (cocoa nibs), dan pasta kakao (cocoa paste). Produk tersebut berasal dari Desa Sejahtera Astra di Tabanan, Sikka, dan Berau, serta PT Windah Berkah Sejahtera. Astra, menurut Boy Gemino, juga menghadirkan beragam produk olahan pangan dan minuman, seperti minuman herbal, gula kelapa, bumbu cair berbahan kelapa (coconut aminos), mentega (butter), gelato, keripik tempe, abon, dan kukis (cookies). Produk-produk tersebut berasal dari UMKM binaan YDBA, Desa Sejahtera Astra, dan Grup Astra. Boy Gemino Kalauserang mengungkapkan, beragam produk lokal tersebut disiapkan untuk menjangkau pasar internasional, antara lain Singapura, Jepang, Belanda, Vietnam, Italia, Tiongkok, India, Argentina, Bahrain, Spanyol, Thailand, Kaledonia Baru, Taiwan, Aljazair, Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Prancis. Dia menegaskan, partisipasi Astra dalam TEI bukan kali pertama dilakukan. Perusahaan mulai mengikuti pameran tersebut pada 2018 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Dubai Expo 2020. Sejak 2022, Astra telah melibatkan lebih dari 50 pelaku usaha, termasuk UMKM dan Desa Sejahtera Astra, selama empat tahun berturut-turut. Dari rangkaian partisipasi tersebut, total nilai kontrak dan transaksi yang dicatatkan para pelaku usaha binaan Astra mencapai lebih dari US$24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar. “Pembeli berasal dari berbagai negara, termasuk AS, Kanada, Belanda, Jerman, Nigeria, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang, dan Australia,” ucap Boy Gemino. Dia menyatakan, capaian tersebut memperlihatkan potensi program pendampingan dalam membuka akses perdagangan lintas negara bagi pelaku usaha lokal. Melalui partisipasi dalam pameran perdagangan internasional, Astra berupaya mempertemukan produk binaannya dengan pasar yang lebih luas sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Menuju 70 Tahun Astra Menurut Boy Gemino Kalauserang, upaya pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari perjalanan Astra menjelang usia ke-70 pada 20 Februari 2027. Memasuki usia tersebut, Astra mengusung tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia” sebagai cerminan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Dia menerangkan, sedikitnya 16 juta masyarakat telah menerima manfaat dari berbagai inisiatif sosial Astra di sejumlah daerah. Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra yang telah menjangkau lebih dari 1.500 desa di 35 provinsi. Program tersebut mencakup pengembangan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Melalui berbagai inisiatif itu, Astra mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah. Boy Gemino menekankan, komitmen tersebut sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di Indonesia. “Pengembangan produk unggulan daerah dan perluasan pasar ekspor menjadi salah satu jalur yang ditempuh perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar dia.

UMKMBSD TangerangAstraEkspor
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri27 Oktober 2026

Pelaku Usaha Belum Siap, Prabowo Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

MAKASSAR, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 karena masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan, kewajiban sertifikasi halal yang semula ditargetkan berlaku paling lambat 18 Oktober 2026 kini diperpanjang hingga 2028 atas instruksi langsung Presiden Prabowo. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi pelaku UMKM yang mengeluhkan beban persiapan dokumen pendukung. “Jadi, tenggat akhir kewajiban sertifikasi halal ini dijadwalkan berlaku hingga 18 Oktober 2026, tetapi karena masih banyak UMKM belum memenuhi target itu, Bapak Presiden memerintahkan agar sertifikasi halal ditunda hingga 2028,” ujar Maman di Makassar, Minggu (25/10/2026). Legalitas Usaha Jadi Kunci UMKM Mengakses Pembiayaan dan Perluas Pasar Maman menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah persiapan dokumen administrasi dan persyaratan pendukung lainnya. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha membutuhkan waktu tambahan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal tanpa mengganggu kegiatan operasional sehari-hari. “Bapak Presiden menerima banyak aspirasi dari para pelaku UMKM, umumnya karena proses persiapan dokumen administrasi dan pendukung lainnya, sehingga diputuskan untuk ditunda batas akhirnya,” tutur Maman. Menteri Maman menegaskan, meski tenggat diperpanjang, sertifikasi halal tetap menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban tersebut bukan semata-mata program pemerintah, melainkan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Penundaan tersebut, menurut Menteri UMKM, merupakan upaya pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku UMKM yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus mempertimbangkan kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban administrasi. Pemerintah Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Eropa lewat IEU-CEPA “Selama masa penundaan ini, pemerintah akan terus mencari dan mengkaji mekanisme jalan tengah,” tegas dia. Menteri Maman menyatakan, pemerintah ingin merumuskan kebijakan yang dapat menjembatani kewajiban hukum sertifikasi halal dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan demikian, penerapannya tidak mengabaikan kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan. Maman berharap perpanjangan waktu tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pemerintah juga diharapkan dapat menemukan mekanisme penerapan yang memungkinkan kewajiban tersebut dijalankan secara bertahap tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. (ant)

MakassarSertifikasi halalUMKMPresiden
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri18 Oktober 2026

Kisah Usaha Kecil Crafted Gallery & Coffee: Dari Niat Bantu Panti Asuhan Hingga Ekspor Kontaineran

TANGERANG, UMKMTrust – Berawal dari niat tulus untuk membantu anak-anak di panti asuhan, usaha kecil Crafted Gallery & Coffee yang menaungi merek kriya Craftote kini berhasil menembus pasar internasional. Didirikan oleh Thio Siujinata pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, usaha ini mulanya dirancang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak panti asuhan agar memperoleh penghasilan. Berbekal pengalaman di bidang food and beverage (FnB) serta pembinaan kerajinan tangan, Thio mendirikan galeri bernama Crafted Gallery & Coffee. Konsep unik ini memadukan kedai kopi sekaligus ruang pamer untuk menjual berbagai jenis produk kerajinan tangan berbahan serat alam hasil buatannya. "Ternyata usaha itu berjalan. Awalnya, kami menggunakan kekuatan sendiri, tetapi saya berpikir usaha ini sepertinya hanya akan berkembang sampai di situ-situ saja," ujar pemilik usaha kriya Craftote tersebut saat berbincang dengan Investortrust.id di ICE BSD, Tangerang. Pembuka Jalan Ekspor dan Tantangan Bisnis Pertama Guna mengembangkan potensi usahanya, Thio memberanikan diri mengikuti pameran Kriyanusa pada 2023. Salah satu produk unggulannya, Boheme Bamboo Lamp, berhasil menyabet penghargaan. Pencapaian tersebut mengantarkan Crafted Gallery & Coffee memperoleh fasilitas untuk tampil di Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Keikutsertaan perdana di TEI langsung menjadi gerbang pembuka pasar internasional. Melalui pameran tersebut, Thio mendapatkan pembeli asal Jepang dan Kanada. Bahkan, produk kerajinan basket buatan usahanya terus dikirim secara rutin kepada pembeli di Kanada hingga saat ini. Meski demikian, masuk ke pasar global secara mendadak memberikan tantangan tersendiri bagi usaha kecil ini. "Ibaratnya, orang yang belum bisa berenang langsung dijeburkan ke kolam. Kami bingung, setelah ini bagaimana? Kami belum mengerti proses bisnis ekspor, termasuk bagaimana menindaklanjuti calon pembeli setelah mengikuti business matching," ungkapnya. Inovasi Desain dan Pemberdayaan Pengrajin Lokal Tidak berpuas diri dengan penghargaan dan pesanan yang masuk, Thio terus membenahi kapasitas usahanya. Ia aktif mengikuti pendampingan dan konsultasi dari Indonesia Design Development Center (IDDC) di bawah naungan Kemendag untuk melahirkan inovasi produk. Thio menilai peluang ekspor kerajinan berbahan alami masih sangat terbuka, khususnya bagi pasar yang membutuhkan karakter desain spesifik. Namun, produsen dituntut untuk mampu menyesuaikan desain, kualitas, serta pilihan material sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam proses produksinya, Crafted Gallery & Coffee bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok pengrajin lokal serta asosiasi di Yogyakarta. Setiap kelompok memiliki spesialisasi material dan teknik tersendiri, seperti kelompok yang fokus pada anyaman eceng gondok maupun yang mengerjakan material rotan. Pembagian kerja ini diterapkan untuk menjaga kualitas produk sekaligus menyesuaikan kapasitas dengan volume pesanan. Saat menerima pesanan besar, Thio memperhitungkan kemampuan harian tiap kelompok agar tenggat pengiriman tetap realistis. "Kelompok pengrajin lain bisa mengerjakan 200 atau 300 produk. Dengan mengetahui kapasitas setiap kelompok, kami bisa memperkirakan bagaimana memenuhi pesanan hingga ribuan produk. Yang paling penting adalah pengendalian kualitas atau quality control (QC)," terangnya. Perkembangan Pasar Global dan Misi Pelestarian Tradisi Keikutsertaan secara konsisten di pameran TEI selama tiga tahun berturut-turut hingga 2026, dipadukan dengan desain yang terus berkembang, membuahkan hasil manis. Pasar ekspor Craftote berkembang luas hingga menjangkau pembeli di Finlandia dan Australia. Salah satu pencapaian terbesar usaha kecil ini terjadi pada pengiriman Juni 2026, di mana Craftote berhasil mengekspor satu kontainer berukuran 40 kaki dengan nilai mencapai sekitar Rp160 juta. Pencapaian ini menjadi milestone penting dari perjalanan usaha yang awalnya hanya ditujukan untuk menciptakan kesempatan kerja. Ke depan, Thio berharap dapat terus memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara lain, termasuk Belanda, sekaligus melibatkan lebih banyak pengrajin lokal. "Saya berharap bisa memperluas pasar ke negara lain, termasuk Belanda, sekaligus mengembangkan produk agar semakin banyak pengrajin yang terlibat. Pada akhirnya, usaha ini bukan hanya soal menjual produk. Kami juga ingin menjaga agar keterampilan kerajinan tradisional tetap bertahan dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya," pungkas Thio.

CraftoteTradeExpoIndonesiaUMKMGoGlobalindustri
Fajar Widhiyanto
Baca Selengkapnya
Perdagangan22 Oktober 2026

Mulai 25 Oktober, Biaya Layanan ‘E-Commerce’ untuk Usaha Mikro dan Kecil Dipotong Minimal 50%

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah memberlakukan potongan biaya layanan e-commerce (perdagangan elektronik) minimal 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) mulai 25 Oktober 2026. Kebijakan ini mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) memberikan keringanan biaya administrasi, komisi, dan biaya aplikasi dasar toko kepada pelaku UMK yang memenuhi persyaratan, termasuk menjual produk dalam negeri yang telah terverifikasi. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “Insentif potongan biaya layanan platform PMSE dapat diimplementasikan secara efektif mulai 25 Oktober 2026,” ujar Temmy di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Dia menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, platform e-commerce wajib memberikan potongan sekurang-kurangnya 50% atas biaya administrasi (admin fee), komisi (commission fee), serta biaya aplikasi dasar toko bagi UMK yang memenuhi ketentuan. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya usaha sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar digital. Menurut Temmy, pengajuan dan verifikasi penerima insentif dilakukan secara terpusat melalui aplikasi SAPA UMKM, sesuai dengan Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Insentif Potongan Biaya Layanan Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. “Aplikasi tersebut telah disiapkan untuk melayani pendaftaran pelaku usaha yang ingin memperoleh potongan biaya layanan,” tutur dia. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, kata dia, pelaku usaha harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kategori usaha mikro mencakup usaha dengan modal maksimal Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Temmy Satya Permana mengemukakan, selain memenuhi kriteria skala usaha, pemohon wajib menjual produk dalam negeri, memiliki rekam jejak usaha yang baik, serta tidak melakukan manipulasi transaksi. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan insentif diterima pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Dia menambahkan, pelaku UMK dapat mengajukan insentif dengan membuat akun pada aplikasi SAPA UMKM, kemudian mencantumkan nama platform e-commerce yang digunakan, identitas toko atau nama pengguna (username), serta daftar kode identifikasi produk (Stock Keeping Unit atau SKU) beserta nama produk yang dijual. Pemohon juga dapat melampirkan nomor dan tanggal sertifikat produk apabila tersedia. “Setelah pengajuan diteruskan, platform e-commerce terkait akan memverifikasi data pemohon dalam waktu maksimal 10 hari kalender,” ucap dia. Temmy mengatakan, pemeriksaan terutama berfokus pada keaslian produk dalam negeri, termasuk proses produksi di Indonesia, penggunaan bahan baku lokal, dan keterlibatan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI). Setelah dua tahap verifikasi oleh SAPA UMKM dan platform PMSE selesai, insentif diberikan paling lambat lima hari. “Pemberian insentif potongan biaya layanan diberikan paling lambat lima hari setelah dua tahap verifikasi data UMK melalui SAPA UMKM dan platform PMSE,” ujar dia. Bagi pemohon yang belum lolos verifikasi, menurut Temmy, sistem akan menyampaikan rincian alasan penolakan agar pelaku usaha dapat memperbaiki kekurangan dan mengajukan kembali permohonan. Namun, kesempatan pengajuan ulang tersebut tidak berlaku bagi pemohon yang masuk kategori pengguna berisiko tinggi (high-risk user). Dia menegaskan, Kementerian UMKM juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Perkembangan usaha penerima insentif akan dipantau melalui data realisasi yang tercatat dalam aplikasi SAPA UMKM. Pemerintah berharap pemotongan biaya layanan tersebut dapat menekan beban operasional UMK, memperkuat daya saing harga produk lokal, dan memperluas jangkauan pemasaran melalui kanal digital. “Kebijakan ini juga diharapkan membuka peluang yang lebih adil bagi usaha mikro dan kecil untuk bersaing di pasar digital nasional,” tandas dia. (han)

Biaya layanane-commerceKementerian UMKMUMK
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya