Abdul Aziz

Editor

Abdul Aziz

Editor · -

-

Jasa1 Oktober 2026

Menpar: Konser Musik Internasional Jadi Momentum Gerakkan Ekraf UMKM di Sektor Pariwisata

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia, termasuk konser boy band asal Korea Selatan, BTS, dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan ekonomi kreatif (ekraf) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata. Menpar Widiyanti mengatakan, penyelenggaraan konser berskala internasional, termasuk rencana konser BTS di Jakarta pada 26, 27, dan 29 Desember 2026, menjadi peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), terutama dari kalangan generasi muda dan komunitas kreatif. “Bagi pemerintah, konser ini bukan hanya peristiwa hiburan. Ini adalah momentum untuk memperlihatkan wajah Indonesia sebagai destinasi yang ramah, kreatif, aman, dan siap menyambut dunia,” kata Widiyanti di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Widiyanti menjelaskan, dampak konser internasional jauh melampaui penjualan tiket. Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai negara berpotensi menginap di hotel, menikmati kuliner, berkunjung ke kafe, menggunakan berbagai moda transportasi, berbelanja produk lokal, hingga membagikan pengalaman mereka selama berada di Indonesia melalui media sosial kepada komunitas global. “Efek berganda inilah yang mampu memberikan dorongan signifikan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar dia. Karena itu, menurut Menpar Widiyanti, pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata, sekaligus memperluas kolaborasi dengan pelaku industri untuk memastikan setiap penyelenggaraan event internasional memberikan manfaat ekonomi yang optimal. “Tujuannya adalah memperkaya pengalaman pengunjung selama berada di Indonesia, sekaligus memperluas dampak ekonomi kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” tegas dia. Widiyanti mengungkapkan, perhatian dunia terhadap konser internasional akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan lebih luas destinasi wisata, kuliner, budaya, serta keramahan masyarakat Indonesia melalui berbagai platform promosi yang dimiliki pemerintah. Ia berharap setiap event berskala global tidak hanya meninggalkan pengalaman positif bagi pengunjung, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Untuk itu, kata dia, pemerintah mendorong kolaborasi antara penyelenggara acara, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga masyarakat agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan konser dapat dirasakan lebih luas, mulai dari hotel, restoran, kafe, transportasi, UMKM, hingga pelaku ekonomi kreatif. Widiyanti menegaskan, apabila dikelola secara konsisten, music tourism atau wisata berbasis musik berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi sektor pariwisata nasional. “Event besar harus menjadi pengalaman yang berkesan bagi pengunjung, sekaligus memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal dan citra positif Indonesia di mata dunia,” tandas dia. Dia mengatakan, pemerintah pun menyambut positif rencana penyelenggaraan konser BTS di Jakarta. Ajang tersebut merupakan salah satu momentum strategis untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event internasional di kawasan. (ant)

JakartaKemenparkonser BTSkonser musik
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri1 Oktober 2026

ION Ajak ‘Startup’ Bandung Tangkap Peluang Bisnis dari Jaringan Terbuka

BANDUNG, UMKMTRUST.COM — Indonesia Open Network (ION) mengajak perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) di Bandung memanfaatkan jaringan terbuka (open network) untuk menangkap peluang bisnis baru, memperluas pasar, dan membangun kemitraan di tengah berkembangnya ekosistem digital. ION menggelar Digital Public Infrastructure: Mini Seminar & Networking di Garuda Spark Innovation Hub, BLOCK71 Bandung, Rabu (9/9/2026). Mengusung tema What’s Your Next Big Move? Discover New Business Opportunities Through the Power of Open Networks, kegiatan tersebut memperkenalkan konsep Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital, interoperabilitas, dan open network kepada startup serta pelaku ekosistem digital di Bandung. Kegiatan itu tidak berhenti pada pemaparan konsep. Peserta langsung diajak memetakan bisnis masing-masing, menemukan persoalan yang dihadapi, serta mengidentifikasi koneksi yang belum tersedia tetapi dibutuhkan untuk membuka peluang baru. Bagi ION, pendekatan tersebut sekaligus menjadi proses dua arah. Selain memperkenalkan konsep open network, ION ingin menggali use case (kasus penggunaan), kebutuhan, dan missing connections (koneksi yang belum tersedia) yang belum tecermin dalam pemetaan ekosistemnya. Soalnya, semakin berkembangnya bisnis digital membuat pelaku usaha bergantung pada banyak sistem, mulai dari platform, pembayaran, logistik, data hingga berbagai perangkat digital. Masalahnya, sistem-sistem tersebut tidak selalu mudah terhubung. Diskusi konsep Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital dalam “Digital Public Infrastructure: Mini Seminar & Networking” yang digelar Indonesia Open Network (ION) di Garuda Spark Innovation Hub, BLOCK71 Bandung, Rabu (9/9/2026). Foto: ION. ION menyatakan, fragmentasi itu dapat membuat bisnis kesulitan melakukan integrasi, memperluas pasar, maupun membangun kerja sama dengan mitra baru. Di sinilah interoperabilitas dan open network dapat membuka ruang bisnis baru. ION diperkenalkan sebagai open digital commerce network (jaringan perdagangan digital terbuka) yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, pengembang, dan penyedia layanan lainnya melalui partisipasi terbuka serta standar bersama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada platform tertentu sekaligus memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar dan mitra. Bukan Sekadar Terhubung Assistant Professor Telkom University, Uruqul Nadhif Dzakiy mengungkapkan, ekosistem bisnis tidak cukup dibangun hanya dengan menghubungkan satu pelaku dengan pelaku lainnya. Koneksi tersebut harus menciptakan manfaat bagi setiap pihak. Dalam sesi ecosystem opportunity mapping, Uruqul mengajak peserta melihat hubungan antarpelaku, sekaligus manfaat yang dapat dihasilkan. “Masalahnya adalah ketika masuk di platform tidak ada mutual benefit. Nah, open network ini menganut prinsip mutual benefit,” kata Uruqul. Menurut dia, transaksi dan kepercayaan menjadi pembeda antara konektivitas biasa dengan ekosistem yang benar-benar berjalan. “Di sini tidak hanya sekadar connectivity, tapi ada yang namanya transaksi. Kalau connectivity saja, itu sudah bisa dengan teknologi. Tapi kalau sampai ada transaksi di dalamnya, itu sudah ada trust,” ujar dia. Mini Group Discussion tentang Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar Indonesia Open Network (ION) di Garuda Spark Innovation Hub, BLOCK71 Bandung, Rabu (9/9/2026). Foto: ION. Uruqul menjelaskan, tantangan ekosistem startup Bandung adalah memastikan koneksi antarpelaku tidak berhenti pada hubungan teknis. Bandung memiliki banyak startup dan institusi pendukung inovasi, tetapi koneksi tersebut perlu diarahkan hingga menghasilkan kolaborasi, transaksi, dan kepercayaan. “Kolaborasinya itu dalam bentuknya yang real. Sampai kemudian ada transaksi karena ada transaksi berarti ada trust,” tutur dia. Dia menambahkan, ekosistem dapat disebut aktif jika setiap entity memahami perannya dan memperoleh manfaat dari hubungan yang dibangun. “Parameter aktif adalah entity di dalam ekosistem itu saling mendapatkan benefit dan dia tahu perannya masing-masing,” ucap dia. Berangkat dari Masalah Dalam mencari peluang bisnis, peserta diarahkan memulai dari persoalan dalam bisnis yang sedang berjalan, bukan langsung menentukan teknologi yang hendak dibuat. Melalui ecosystem opportunity mapping, peserta memetakan platform, mitra, pelanggan, layanan, dan sistem digital yang digunakan. Dari sana, mereka mengidentifikasi koneksi yang sudah tersedia dan koneksi yang masih hilang. Setelah persoalan ditemukan, peserta melihat kesenjangan antara kondisi yang ada dan kebutuhan sebenarnya. Kesenjangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi melalui open network. “Pertama apa pain point-nya, apa sih yang jadi problem? Setelah itu gap-nya diketahui, dari situlah kira-kira apa sih yang perlu diakomodasi oleh open network,” tegasnya. Masukan dari peserta juga menjadi bahan bagi ION untuk mengembangkan ekosistemnya. Kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi dasar untuk menentukan koneksi dan fungsi yang perlu dikembangkan. Head of Operations ION, Haryo Kusuma Wibawa mengemukakan, peluang bisnis melalui open network dapat muncul dari berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, teknologi hingga mobilitas. “Salah satu peluangnya berasal dari koneksi dengan perusahaan yang telah memiliki basis pengguna,” kata dia. Haryo mencontohkan, perusahaan telekomunikasi dan perbankan memiliki basis pengguna dan informasi transaksi yang berpotensi dikoneksikan dengan bisnis atau produk lain melalui open network, dengan persetujuan dan mekanisme yang tepat. “Bagi startup, kemungkinan itu berarti akses terhadap mitra dan pelanggan tidak harus selalu dibangun dari nol,” ujar Haryo. Para peserta berdiskusi dan memetakan bisnis startup dalam “Digital Public Infrastructure: Mini Seminar & Networking” yang digelar Indonesia Open Network (ION) di Garuda Spark Innovation Hub, BLOCK71 Bandung, Rabu (9/9/2026). Foto: ION. Menurut dia, open network juga berpotensi menekan biaya administrasi bagi startup yang menjalankan bisnis marketplace. “Kalau teman-teman punya marketplace, dengan ION, teman-teman bisa men-charge administrasi yang jauh lebih rendah daripada yang saat ini terjadi. Nah, itu yang kita harapkan,” papar dia. Enam Kelompok Dalam kegiatan tersebut, peserta kemudian dibagi menjadi enam kelompok untuk memetakan bisnis masing-masing. Setiap kelompok memilih kasus tertentu dan memetakan kebutuhan, persoalan, aktor yang terlibat, koneksi yang tersedia, serta koneksi yang belum tersedia. Dari pemetaan itu, peserta mencari peluang yang dapat muncul jika koneksi yang hilang diwujudkan melalui interoperabilitas atau open network. Mereka tidak dituntut menghasilkan solusi teknologi secara final, melainkan menemukan kebutuhan, peluang, dan use case yang potensial dikembangkan. Salah seorang peserta, Fajar mengungkapkan, kerangka kerja yang diperkenalkan ION membantunya melihat gagasan bisnis secara lebih terstruktur. “Itu bisa membantu kami dalam membuat sebuah business model, apa yang jadi tantangan dan juga bisa melihat opportunities apa yang bisa kita lakukan,” ucap Fajar. Kelompok Fajar mengembangkan ide layanan tenaga kerja untuk berbagai jenis pekerjaan, antara lain pengemudi, pekerja rumah tangga, dan koki. Dengan kerangka tersebut, mereka memetakan kembali model bisnis, target pasar, serta peluang pengembangan. “Kita bisa membantu bagaimana bisa melihat business model-nya, target market-nya, dan peluang apa yang bisa didapatkan dari business model yang dibuat tadi dengan dibantu framework yang diajarkan oleh ION,” ujar dia. Kegiatan di Bandung, kata Haryo, bukan sekadar memperkenalkan konsep open network, tetapi juga menjadi ruang bagi startup untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan potensi bisnis mereka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Bandung ION Lab dengan mempertemukan startup, inkubator, pelaku bisnis, komunitas teknologi, dan pemangku kepentingan inovasi lokal dengan kebutuhan pasar yang lebih luas. “ION juga memanfaatkannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan, kapabilitas, dan peluang partisipasi para pelaku dalam ekosistem tersebut,” tutur dia. Haryo menambahkan, setiap kelompok diharapkan menghasilkan sedikitnya satu peluang bisnis, kebutuhan infrastruktur digital, atau tantangan konektivitas. Peserta juga diharapkan memahami posisi bisnis masing-masing dalam ekosistem ION. (it)

Garuda SparkBandungIndonesia Open NetworkGaruda Spark Innovation Hub
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Jasa1 Oktober 2026

‘Event’ Pariwisata Hasilkan Perputaran Ekonomi Rp857 Miliar

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Penyelenggaraan berbagai event sepanjang semester I-2026 menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari Rp857 miliar. Kontribusi tersebut berasal dari program Karisma Event Nusantara (KEN) serta event nasional dan internasional. “Sektor pariwisata diharapkan semakin memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurut Menpar Widiyanti, penyelenggaraan event merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata nasional. Dampak yang dihasilkan sektor pariwisata ini dirasakan langsung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat. Menpar mengungkapkan, hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 KEN telah digelar. Sebanyak 28 event yang telah dikaji menghasilkan perputaran ekonomi Rp 196,67 miliar, menarik 2,46 juta pengunjung, melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, dan menyerap sedikitnya 61 ribu tenaga kerja. “Dari penyelenggaraan 28 KEN tersebut diperoleh total perputaran ekonomi sebesar Rp 196,97 miliar,” tutur dia. Selain KEN, kata Widiyanti, dukungan Kemenpar pada 17 event internasional dan delapan event nasional sepanjang semester I-2026 menghasilkan estimasi perputaran ekonomi Rp 661,15 miliar. Kegiatan itu juga menghadirkan lebih dari 614 ribu pengunjung dan melibatkan 1.326 UMKM. Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, kontribusi sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) juga terus meningkat. Dua agenda MICE yang telah dikaji menghasilkan potensi transaksi Rp485,5 miliar dan potensi devisa sekitar Rp 347,6 miliar. “Kami meyakini hingga akhir 2026 penyelenggaraan event akan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dampaknya juga akan semakin besar melalui efek berganda yang tercipta,” papar dia. Menpar Widiyanti menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat penyelenggaraan event sebagai penggerak ekonomi di berbagai daerah. “Melalui sinergi yang kuat, kita optimistis mampu membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing global, serta mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata hingga ke masyarakat di tingkat desa,” tegas Widiyanti.

Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri1 Oktober 2026

Prabowo: Koperasi Merah Putih Akan Salurkan Kredit Super Mikro dengan Bunga 8%

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Presiden Prabowo Subianto memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, salah satunya menyalurkan kredit skala mikro dengan bunga 8%. Menurut Presiden Prabowo, KDKMP tidak hanya akan berperan sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya bersumber dari simpanan anggota. KDKMP juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan super mikro. “Koperasi ini nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tetapi akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, kredit mikro dan kredit super mikro,” kata Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7/2026). Kepala Negara mengungkapkan, salah satu fasilitas pembiayaan yang akan disediakan KDKMP adalah kredit tanpa agunan Mekaar. Masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan suku bunga 8% per tahun. Bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit selama ini yang mencapai 22%. Pelaku UMKM Harus Punya 3 Kunci untuk Menembus Pasar Global Ilustrasi para pelaku usaha mikro. Foto: Pertamina. “Yang tadinya bunganya 22%, saya turunkan jadi 8%. Dibandingkan dengan 22%, lumayan 8%, betul tidak?!” ujar Prabowo. Selain menyediakan akses pembiayaan, kata Presiden Prabowo, KDKMP bakal dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Berbagai fasilitas akan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari toko sembako, hingga layanan simpan pinjam. KDKMP, menurut Prabowo, juga akan membuka apotek desa yang menyediakan obat-obatan generik dengan harga lebih terjangkau, pusat logistik, gudang penyimpanan, hingga gudang pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lainnya agar tidak cepat rusak. Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan Prabowo menegaskan, KDKMP akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Seluruh barang subsidi harus diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan. “KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi,” tandas dia. (han)

Koperasi Merah PutihKDKMPPrabowokoperasi
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Industri1 Oktober 2026

Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan praktik industri hijau terus diperluas. Kolaborasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bank Indonesia (BI) melalui Program UMKM Hijau telah menjangkau lebih dari 250 UMKM di sejumlah daerah, dengan pendampingan yang mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH). Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penerapan industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi industri nasional di tengah tuntutan global terhadap proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. “Industri hijau bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan agar industri nasional mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghasilkan produk yang berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2026). Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan Menurut Agus, kolaborasi Kemenperin dan BI menjadi contoh sinergi antarlembaga untuk mempercepat transformasi industri nasional, terutama di kalangan UMKM. Program UMKM Hijau yang dikembangkan BI memiliki keselarasan dengan kebijakan Industri Hijau yang selama ini dijalankan Kemenperin. “Keselarasan tersebut memungkinkan praktik produksi berkelanjutan tidak hanya diterapkan oleh industri berskala besar, tetapi juga diperluas kepada UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip industri hijau diharapkan semakin dekat dengan pelaku usaha di tingkat daerah,” papar dia. Agus menambahkan, transformasi menuju industri hijau tidak semata-mata berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip itu juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat nilai tambah produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Mengacu Standar Industri Hijau Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari menjelaskan, penerapan industri hijau di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui SIH yang disusun untuk berbagai sektor industri. “Standar Industri Hijau disusun sebagai pedoman implementasi industri hijau yang terukur dan dapat diterapkan oleh pelaku industri sesuai karakteristik masing-masing sektor,” ujar dia. Emmy mengungkapkan, keberadaan standar tersebut membuat proses pembinaan yang dilakukan balai dan balai besar di bawah BSKJI di seluruh Indonesia menjadi lebih terarah. Dengan begitu, transformasi menuju industri hijau dapat berlangsung secara sistematis dan terukur. Dia menuturkan, salah satu unit kerja Kemenperin yang aktif memberikan pembinaan kepada pelaku industri dan UMKM adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB). Melalui kolaborasi dengan BI, BBSPJIKB menjalankan berbagai program pendampingan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk. Jatelindo Perluas Penggunaan QRIS, Targetkan Komunitas Olahraga dan Level UMKM Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba mengatakan, kolaborasi Program UMKM Hijau telah dilaksanakan bersama Kantor Perwakilan BI di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Program tersebut akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Purwokerto dan Nusa Tenggara Timur. “Hingga saat ini, kolaborasi tersebut telah menjangkau lebih dari 250 UMKM. Seluruh kegiatan pendampingan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Standar Industri Hijau,” tutur Zya. Menurut Zya Labiba, pada sektor wastra (kain tradisional), seperti batik dan tenun, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan mengenai berbagai praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Praktik tersebut antara lain mencakup daur ulang malam, penggunaan kembali larutan pewarna untuk mengurangi limbah, pemanfaatan pewarna alami, hingga pengolahan limbah produksi menjadi produk bernilai tambah, seperti aksesori dan dekorasi rumah. Zya mengemukakan, penerapan prinsip industri hijau pada UMKM diharapkan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Pemanfaatan kembali bahan produksi dan limbah menjadi produk bernilai tambah dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas sumber pendapatan. Dia menegaskan, kolaborasi Kemenperin dan BI tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun ekosistem UMKM yang mampu menghasilkan produk berdaya saing dan semakin siap memenuhi tuntutan pasar yang mengedepankan aspek keberlanjutan. (sar)

JakartaUMKMBank IndonesiaKemenperin
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Jasa1 Oktober 2026

Permendag ‘E-Commerce’ Diterbitkan untuk Lindungi UMKM dan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik alias permendag lokapasar (e-commerce) ditujukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk dalam negeri. Dalam beleid yang mengatur pengelolaan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce tersebut, pemerintah mewajibkan pedagang daring yang menjual barang di lokapasar memiliki nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, platform marketplace wajib menyediakan fasilitas yang menghubungkan pedagang secara langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses penerbitan NIB. Aturan yang diterbitkan pada Juni 2026 itu juga mewajibkan platform marketplace transparan mengenai pengenaan biaya layanan dan kebijakan promosi. Poin penting lainnya adalah mendorong pedagang untuk memprioritaskan penjualan produk dalam negeri. “Regulasi ini diterbitkan untuk melindungi pelaku usaha, sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil dan transparan,” kata Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurut Kurnia, melalui permendag tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sekaligus menjaga agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan bersaing secara adil di ekosistem perdagangan digital nasional. Dia mengungkapkan, aturan ini tidak bertujuan menambah kewajiban baru bagi pedagang e-commerce dalam memiliki NIB. Regulasi itu justru memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur sebelumnya, khususnya dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. Kurnia menjelaskan, keberadaan NIB juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Pedagang yang memiliki legalitas usaha akan memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan peluang pengembangan usaha. “Jadi, kewajiban ini bukan bermaksud menambah beban administratif, melainkan menjadi bagian dari penataan ekosistem perdagangan digital yang mendukung peningkatan daya saing UMKM,” tegas Kurnia. Kebijakan tersebut, menurut Kurnia Ramadhana, lahir dari iktikad pemerintah untuk memberikan ruang yang aman bagi pedagang UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik e-commerce yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada 2024 mencapai 4,4 juta usaha, meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, 42,02% pelaku usaha nasional juga tercatat telah melakukan penjualan secara daring. Mayoritas pelaku usaha di sektor digital masih didominasi UMKM. Data BPS menunjukkan sekitar 97,38% usaha e-commerce merupakan usaha mikro dan kecil, meskipun persebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Pemerintah juga mencatat masih banyak pelaku usaha digital yang belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas usaha. Berdasarkan data OSS per 25 Februari 2026, sebanyak 15,4 juta NIB telah diterbitkan. Dari jumlah itu, sekitar 14,9 juta atau lebih dari 96% di antaranya merupakan usaha mikro. Itu sebabnya, kata Kurnia Ramadhana, pemerintah melalui Permendag 19/2026 mendorong pedagang e-commerce, khususnya UMKM, memiliki legalitas usaha agar dapat mengakses berbagai manfaat. “Selain merupakan pemenuhan kewajiban administratif, kepemilikan NIB membuka kesempatan memperoleh berbagai manfaat, antara lain akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemitraan usaha, serta peluang pengembangan pasar,” tutur dia. (fs)

lokapasarJakartaPermendag e-commerce
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Jasa1 Oktober 2026

Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan praktik industri hijau terus diperluas. Kolaborasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bank Indonesia (BI) melalui Program UMKM Hijau telah menjangkau lebih dari 250 UMKM di sejumlah daerah, dengan pendampingan yang mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH). Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penerapan industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi industri nasional di tengah tuntutan global terhadap proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. “Industri hijau bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan agar industri nasional mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghasilkan produk yang berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2026). Menurut Agus, kolaborasi Kemenperin dan BI menjadi contoh sinergi antarlembaga untuk mempercepat transformasi industri nasional, terutama di kalangan UMKM. Program UMKM Hijau yang dikembangkan BI memiliki keselarasan dengan kebijakan Industri Hijau yang selama ini dijalankan Kemenperin. “Keselarasan tersebut memungkinkan praktik produksi berkelanjutan tidak hanya diterapkan oleh industri berskala besar, tetapi juga diperluas kepada UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip industri hijau diharapkan semakin dekat dengan pelaku usaha di tingkat daerah,” papar dia. Agus menambahkan, transformasi menuju industri hijau tidak semata-mata berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip itu juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat nilai tambah produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Mengacu Standar Industri Hijau Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari menjelaskan, penerapan industri hijau di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui SIH yang disusun untuk berbagai sektor industri. “Standar Industri Hijau disusun sebagai pedoman implementasi industri hijau yang terukur dan dapat diterapkan oleh pelaku industri sesuai karakteristik masing-masing sektor,” ujar dia. Emmy mengungkapkan, keberadaan standar tersebut membuat proses pembinaan yang dilakukan balai dan balai besar di bawah BSKJI di seluruh Indonesia menjadi lebih terarah. Dengan begitu, transformasi menuju industri hijau dapat berlangsung secara sistematis dan terukur. Dia menuturkan, salah satu unit kerja Kemenperin yang aktif memberikan pembinaan kepada pelaku industri dan UMKM adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB). Melalui kolaborasi dengan BI, BBSPJIKB menjalankan berbagai program pendampingan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk. Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba mengatakan, kolaborasi Program UMKM Hijau telah dilaksanakan bersama Kantor Perwakilan BI di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Program tersebut akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Purwokerto dan Nusa Tenggara Timur. “Hingga saat ini, kolaborasi tersebut telah menjangkau lebih dari 250 UMKM. Seluruh kegiatan pendampingan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Standar Industri Hijau,” tutur Zya. Menurut Zya Labiba, pada sektor wastra (kain tradisional), seperti batik dan tenun, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan mengenai berbagai praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Praktik tersebut antara lain mencakup daur ulang malam, penggunaan kembali larutan pewarna untuk mengurangi limbah, pemanfaatan pewarna alami, hingga pengolahan limbah produksi menjadi produk bernilai tambah, seperti aksesori dan dekorasi rumah. Zya mengemukakan, penerapan prinsip industri hijau pada UMKM diharapkan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Pemanfaatan kembali bahan produksi dan limbah menjadi produk bernilai tambah dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas sumber pendapatan. Dia menegaskan, kolaborasi Kemenperin dan BI tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun ekosistem UMKM yang mampu menghasilkan produk berdaya saing dan semakin siap memenuhi tuntutan pasar yang mengedepankan aspek keberlanjutan. (sar)

JakartaKemenperinIndustri hijau
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian10 September 2026

Peternak UMKM Jadi Prioritas, Pemerintah Tambah 150 Ribu Ton Jagung SPHP

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah menambah alokasi jagung untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga ketersediaan dan harga jagung pakan bagi peternak unggas. Dalam program ini, peternak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas. Sebanyak 150 ribu ton jagung akan diproses untuk menambah penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, tambahan alokasi tersebut diprioritaskan bagi peternak unggas skala UMKM, bukan perusahaan atau pabrik besar. Kebijakan itu ditujukan untuk memastikan peternak kecil tetap memperoleh jagung pakan dengan harga terjangkau. “Bulog punya jagung. Kita minta nanti jagungnya itu SPHP jagung 150 ribu ton untuk memasok peternak-peternak UMKM, bukan yang pabrik besar,” tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026). Menteri yang akrab disapa Zulhas itu mengungkapkan, program SPHP jagung pakan 2026 tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei 2026. Pada tahap tersebut, pemerintah menetapkan kuota penyaluran sebanyak 213.200 ton untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan kelompok peternak berdasarkan skala usahanya. Dari total kuota itu, menurut Zulhas, sebanyak 138.650 ton dialokasikan untuk peternak mikro dengan asumsi kebutuhan selama tiga bulan. Kemudian, 50.370 ton untuk peternak kecil dengan asumsi kebutuhan dua bulan, serta 24.170 ton untuk peternak menengah dengan asumsi kebutuhan satu bulan. Dia menjelaskan, hingga 7 September 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan telah mencapai 143.500 ton atau 59,5% dari total target penyaluran tahap pertama dan kedua yang mencapai 241.200 ton. Jagung tersebut telah diakses peternak yang tersebar di 33 provinsi. “Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peternak penerima terbanyak, yakni 3.690 peternak, disusul Jawa Tengah sebanyak 2.017 peternak,” tutur Zulhas. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan, sejalan dengan penambahan alokasi tersebut, pemerintah juga memastikan program SPHP jagung pakan akan diperpanjang hingga akhir 2026. Amran Sulaiman meminta Perum Bulog terus melayani kebutuhan peternak selama jagung pakan masih dibutuhkan. “Menambah dan memperpanjang SPHP jagung pakan. Nah itu Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik. Jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” ujar di. Amran menginstruksikan Perum Bulog untuk terus menyalurkan jagung pakan kepada peternak unggas dengan harga yang lebih ekonomis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak, khususnya pelaku UMKM yang memiliki daya tawar lebih terbatas dibandingkan perusahaan berskala besar. Bapanas menetapkan harga jagung pakan sebesar Rp5.000 per kg untuk pengambilan di gudang Bulog. Sedangkan harga maksimal di tingkat peternak ditetapkan Rp5.500 per kg. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian. Meski demikian, kata Amran Sulaiman, penyaluran jagung SPHP ke wilayah sentra produksi harus mempertimbangkan periode panen raya serta perkembangan harga jagung di tingkat petani dan peternak. Pemerintah perlu memastikan penyaluran jagung bersubsidi tidak menekan harga jagung terlalu dalam di tingkat petani di daerah tersebut. Data pemantauan Bapanas menunjukkan, rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak secara nasional hingga 7 September 2026 mencapai Rp5.922 per kg. Harga tersebut 7,67% lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kg. “Lampung tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak tertinggi, yakni Rp6.600 per kg. Sebaliknya, Sumatra Utara mencatat harga rata-rata terendah, yaitu Rp5.437 per kg,” papar Amran. Amran menambahkan, dengan tambahan 150 ribu ton dan perpanjangan program hingga akhir tahun, pemerintah berharap ketersediaan jagung pakan bagi peternak UMKM tetap terjaga sekaligus membantu meredam tekanan harga bahan baku pakan unggas. (sar)

jagungJakartaSPHPPeternak Unggas
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya
Pertanian9 September 2026

Peternak UMKM Jadi Prioritas, Pemerintah Tambah 150 Ribu Ton Jagung SPHP

JAKARTA, UMKMTRUST.COM – Pemerintah menambah alokasi jagung untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga ketersediaan dan harga jagung pakan bagi peternak unggas. Dalam program ini, peternak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas. Sebanyak 150 ribu ton jagung akan diproses untuk menambah penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, tambahan alokasi tersebut diprioritaskan bagi peternak unggas skala UMKM, bukan perusahaan atau pabrik besar. Kebijakan itu ditujukan untuk memastikan peternak kecil tetap memperoleh jagung pakan dengan harga terjangkau. “Bulog punya jagung. Kita minta nanti jagungnya itu SPHP jagung 150 ribu ton untuk memasok peternak-peternak UMKM, bukan yang pabrik besar,” tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026). Mendes Bakal Jadikan BUMDes sebagai Prioritas 2026, Siapkan Rp89,6 Miliar Menteri yang akrab disapa Zulhas itu mengungkapkan, program SPHP jagung pakan 2026 tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei 2026. Pada tahap tersebut, pemerintah menetapkan kuota penyaluran sebanyak 213.200 ton untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan kelompok peternak berdasarkan skala usahanya. Dari total kuota itu, menurut Zulhas, sebanyak 138.650 ton dialokasikan untuk peternak mikro dengan asumsi kebutuhan selama tiga bulan. Kemudian, 50.370 ton untuk peternak kecil dengan asumsi kebutuhan dua bulan, serta 24.170 ton untuk peternak menengah dengan asumsi kebutuhan satu bulan. Dia menjelaskan, hingga 7 September 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan telah mencapai 143.500 ton atau 59,5% dari total target penyaluran tahap pertama dan kedua yang mencapai 241.200 ton. Jagung tersebut telah diakses peternak yang tersebar di 33 provinsi. “Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peternak penerima terbanyak, yakni 3.690 peternak, disusul Jawa Tengah sebanyak 2.017 peternak,” tutur Zulhas. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan, sejalan dengan penambahan alokasi tersebut, pemerintah juga memastikan program SPHP jagung pakan akan diperpanjang hingga akhir 2026. Amran Sulaiman meminta Perum Bulog terus melayani kebutuhan peternak selama jagung pakan masih dibutuhkan. “Menambah dan memperpanjang SPHP jagung pakan. Nah itu Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik. Jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” katanya. Amran menginstruksikan Perum Bulog untuk terus menyalurkan jagung pakan kepada peternak unggas dengan harga yang lebih ekonomis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak, khususnya pelaku UMKM yang memiliki daya tawar lebih terbatas dibandingkan perusahaan berskala besar. Bapanas menetapkan harga jagung pakan sebesar Rp5.000 per kg untuk pengambilan di gudang Bulog. Sedangkan harga maksimal di tingkat peternak ditetapkan Rp5.500 per kg. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian. Meski demikian, kata Amran Sulaiman, penyaluran jagung SPHP ke wilayah sentra produksi harus mempertimbangkan periode panen raya serta perkembangan harga jagung di tingkat petani dan peternak. Pemerintah perlu memastikan penyaluran jagung bersubsidi tidak menekan harga jagung terlalu dalam di tingkat petani di daerah tersebut. BPDP Siap Pertemukan UMKM Perkebunan dengan Investor Data pemantauan Bapanas menunjukkan, rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak secara nasional hingga 7 September 2026 mencapai Rp5.922 per kg. Harga tersebut 7,67% lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kg. “Lampung tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak tertinggi, yakni Rp6.600 per kg. Sebaliknya, Sumatra Utara mencatat harga rata-rata terendah, yaitu Rp5.437 per kg,” papar Amran. Amran menambahkan, dengan tambahan 150 ribu ton dan perpanjangan program hingga akhir tahun, pemerintah berharap ketersediaan jagung pakan bagi peternak UMKM tetap terjaga sekaligus membantu meredam tekanan harga bahan baku pakan unggas. (sar)

JakartaUMKMJagung SPHPPeternak Unggas
Abdul Aziz
Baca Selengkapnya