Industri

Kemenperin dan BI Dorong 250 UMKM Terapkan Industri Ramah Lingkungan

agung suhendro
Reporter
agung suhendro
agung suhendro
Editor
agung suhendro
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA, investortrust.id – Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan praktik industri hijau terus diperluas. Kolaborasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bank Indonesia (BI) melalui Program UMKM Hijau telah menjangkau lebih dari 250 UMKM di sejumlah daerah, dengan pendampingan yang mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH).

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penerapan industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi industri nasional di tengah tuntutan global terhadap proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Industri hijau bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan agar industri nasional mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghasilkan produk yang berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2026).

Menurut Agus, kolaborasi Kemenperin dan BI menjadi contoh sinergi antarlembaga untuk mempercepat transformasi industri nasional, terutama di kalangan UMKM. Program UMKM Hijau yang dikembangkan BI memiliki keselarasan dengan kebijakan Industri Hijau yang selama ini dijalankan Kemenperin.

“Keselarasan tersebut memungkinkan praktik produksi berkelanjutan tidak hanya diterapkan oleh industri berskala besar, tetapi juga diperluas kepada UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip industri hijau diharapkan semakin dekat dengan pelaku usaha di tingkat daerah,” papar dia.

Agus menambahkan, transformasi menuju industri hijau tidak semata-mata berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip itu juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat nilai tambah produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Mengacu Standar Industri Hijau

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari menjelaskan, penerapan industri hijau di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui SIH yang disusun untuk berbagai sektor industri. “Standar Industri Hijau disusun sebagai pedoman implementasi industri hijau yang terukur dan dapat diterapkan oleh pelaku industri sesuai karakteristik masing-masing sektor,” ujar dia.

Emmy mengungkapkan, keberadaan standar tersebut membuat proses pembinaan yang dilakukan balai dan balai besar di bawah BSKJI di seluruh Indonesia menjadi lebih terarah. Dengan begitu, transformasi menuju industri hijau dapat berlangsung secara sistematis dan terukur.

Dia menuturkan, salah satu unit kerja Kemenperin yang aktif memberikan pembinaan kepada pelaku industri dan UMKM adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB). Melalui kolaborasi dengan BI, BBSPJIKB menjalankan berbagai program pendampingan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk.

Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba mengatakan, kolaborasi Program UMKM Hijau telah dilaksanakan bersama Kantor Perwakilan BI di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Program tersebut akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Purwokerto dan Nusa Tenggara Timur.

“Hingga saat ini, kolaborasi tersebut telah menjangkau lebih dari 250 UMKM. Seluruh kegiatan pendampingan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Standar Industri Hijau,” tutur Zya.

Menurut Zya Labiba, pada sektor wastra (kain tradisional), seperti batik dan tenun, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan mengenai berbagai praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Praktik tersebut antara lain mencakup daur ulang malam, penggunaan kembali larutan pewarna untuk mengurangi limbah, pemanfaatan pewarna alami, hingga pengolahan limbah produksi menjadi produk bernilai tambah, seperti aksesori dan dekorasi rumah.

Zya mengemukakan, penerapan prinsip industri hijau pada UMKM diharapkan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Pemanfaatan kembali bahan produksi dan limbah menjadi produk bernilai tambah dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas sumber pendapatan. Dia menegaskan, kolaborasi Kemenperin dan BI tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun ekosistem UMKM yang mampu menghasilkan produk berdaya saing dan semakin siap memenuhi tuntutan pasar yang mengedepankan aspek keberlanjutan. (sar)

Industri hijauKemenperinUMKMBank Indonesia

Berita Terbaru Lainnya

Lihat Semua Berita
Horeka4 Oktober 2026

Dari Dapur Lokal, Pengusaha Perempuan Ini Sukses Bawa Bumbu Instan Tembus Pasar Ekspor

PADANG PANJANG, UMKMTRUST.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendorong pengusaha perempuan agar naik kelas melalui ekosistem pemberdayaan terintegrasi. Salah satu kisah datang dari Vianti Maghdalena, pemilik Wan Alan, usaha bumbu masakan instan asal Kota Padang Panjang yang berhasil menembus pasar ekspor, dengan produk yang kini telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia hingga pasar internasional. Wan Alan menghadirkan bumbu instan yang praktis sekaligus menjaga kualitas rasa dan kesehatan. Diproduksi tanpa tambahan MSG, produk ini menawarkan cita rasa autentik khas masakan nusantara dalam proses yang lebih ringkas. Bumbu rendang dan bumbu lengkuas menjadi unggulan karena mampu menghadirkan rasa masakan rumahan tanpa proses memasak yang panjang. OJK Andalkan Penguatan Manajemen Risiko untuk Jaga Pembiayaan UMKM Perjalanan usaha ini bermula dari skala rumahan pada masa pandemi, berawal dari produk berbasis jahe sebelum beradaptasi menghadirkan bumbu instan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Inovasi tersebut melahirkan berbagai varian seperti bumbu gulai, soto, hingga nasi goreng yang kini semakin luas diterima. Saat ini, produk Wan Alan dapat ditemukan di toko oleh-oleh dan supermarket di Sumatra Barat, serta dipasarkan melalui reseller, marketplace, dan media sosial. Jangkauan pasar Wan Alan terus berkembang hingga menjangkau pasar ekspor ke Inggris. Vianti Maghdalena menuturkan bahwa pengembangan usaha tidak terlepas dari proses pembelajaran dan pendampingan melalui ekosistem BRI. “Saya pertama kali mengenal LinkUMKM BRI pada tahun 2022 saat saya mendaftar menjadi UMKM di Rumah BUMN Padang Panjang, saya aktif dan ikut dalam program BRIncubator 2022, alasan saya memutuskan aktif di sini karena saya banyak mendapat manfaat dari menambah ilmu terkait pemasaran, branding, manajemen, juga menambah jaringan sehingga produk saya bisa dikenal sampai sekarang,” ujarnya. OJK Andalkan Penguatan Manajemen Risiko untuk Jaga Pembiayaan UMKM Melalui program pemberdayaan Rumah BUMN BRI dan platform LinkUMKM, Vianti Maghdalena memperoleh pembelajaran pengelolaan bisnis, pemasaran, dan branding yang mendorong peningkatan omzet dan kapasitas produksi, sekaligus memperluas pasar hingga ke luar negeri. Dalam operasionalnya, Vianti Maghdalena juga memanfaatkan layanan perbankan BRI seperti QRIS dan tabungan untuk mendukung kemudahan transaksi di berbagai kanal penjualan. Vianti menambahkan bahwa perjalanan usaha tidak lepas dari tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan keterbatasan peralatan produksi. Namun, konsistensi dan ketekunan menjadi kunci dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. “Hasil yang hebat lahir dari dua hal: lutut yang bersimpuh dalam doa dan tangan yang lelah karena kerja keras. Jika salah satu hilang, langkah kita akan pincang,” tegasnya. BRI melalui LinkUMKM menghadirkan ekosistem pemberdayaan untuk mendukung UMKM tumbuh berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga perluasan akses pasar. Hingga akhir Maret 2026, lebih dari 15,57 juta UMKM telah memanfaatkan platform ini, didukung fitur terintegrasi serta lebih dari 840 modul pembelajaran. Prabowo Terbitkan Perpres Rindekraf 2026–2045, Ekraf Dipacu Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pada kesempatan terpisah, Direktur Manajemen Risiko BRI, Ety Yuniarti mengungkapkan pemberdayaan perempuan bukan hanya isu sosial, tetapi merupakan strategi penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. “BRI meyakini bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, melalui LinkUMKM dan berbagai program pemberdayaan, BRI terus berkomitmen menghadirkan akses yang setara bagi perempuan untuk berkembang, berinovasi, dan naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global,” pungkasnya.

Parluhutan Situmorang
Parluhutan Situmorang
Baca Selengkapnya
Jasa21 April 2026

OJK Bentuk Departemen Pengembangan UMKM dan Syariah

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja membentuk Departemen dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah, serta membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang mulai efektif beroperasi di 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, pembentukan departemen baru untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional melalui pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi. “OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian, dalam keterangan pers, Jumat (19/12/2025). Perkuat UMKM dan Syariah Menurutnya, UMKM merupakan pilar terpenting ekonomi nasional dengan menyumbang 99% total unit usaha dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun per Oktober 2025, penyaluran kredit UMKM mengalami kontraksi 0,11%. Untuk mengatasi kendala tersebut, lanjut Dian, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan non bank (LKNB) menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau. “Selain itu, OJK telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk mengakselerasi pertumbuhan industri syariah agar menjadi katalis dalam ekosistem halal dan keuangan sosial,” katanya. Dian menjelaskan, tugas Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM serta Keuangan Syariah ini yaitu mensinergikan program syariah nasional dan internasional guna mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah. Penguatan Bank Digital OJK juga memandang, dengan proyeksi nilai ekonomi digital nasional yang mencapai US$ 360 miliar di 2030, diperlukan fokus pengawasan yang lebih khusus lewat pengalihan bank digital ke dalam satu struktur direktorat tersendiri. Dian menjelaskan, saat ini bank digital menunjukkan performa yang cukup kuat dengan tingkat permodalan atau KPMM (kewajiban penyediaan modal minimum) di atas 30% dan rasio profitabilitas atau net interest margin (NIM) mencapai 2,5 kali lipat dari rata-rata bank konvensional. “Bank digital saat ini memiliki dua fokus model bisnis utama. Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel,” ujarnya. Kedua, lanjut Dian. bank digital bersinergi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) atau bigtech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah. “Dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra,” katanya. Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, pengawasan terhadap bank akan diperkuat, khususnya pada bank digital. Pengawasan ini tak lagi hanya berfokus pada rasio keuangan, tapi dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan karakter dan model bisnis masing-masing bank. Secara konkret, pengawasan ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, keamanan siber, yaitu memastikan sistem perbankan terlindungi dari ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks. Kedua, manajemen risiko pihak ketiga, mengingat bank digital sangat bergantung pada penyedia layanan teknologi seperti komputasi awan dan sistem pembayaran, sehingga integrasi ekosistem tersebut harus benar-benar aman. Ketiga, pelindungan data nasabah, untuk menjamin kerahasiaan data pribadi di tengah tingginya aktivitas transaksi digital. “Langkah pengalihan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan standar pengawasan yang setara (playing field) namun tetap memberikan ruang inovasi bagi bank untuk bertransformasi secara penuh menjadi bank digital (full digital) maupun bank yang baru beralih menjadi digital,” ucap Dian.

OJKPengembangan UMKM
hari gunarto
hari gunarto
Baca Selengkapnya
Jasa3 April 2026

Dongkrak UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, BRI Kucurkan KUR Rp 31,42 Triliun hingga Februari 2026

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Hingga akhir Februari 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 31,42 triliun atau setara 17,46% dari total alokasi BRI tahun 2026 sebesar Rp 180 triliun yang ditetapkan Pemerintah. Penyaluran tersebut telah menjangkau 643 ribu debitur UMKM di seluruh Indonesia. Akselerasi penyaluran KUR merupakan bagian dari implementasi Asta Cita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya dari sisi volume penyaluran, BRI juga memastikan KUR disalurkan secara produktif ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam memperkuat sektor riil. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa lainnya dengan porsi mencapai 64,13% dari total penyaluran. Adapun, di antara sektor tersebut, pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 13,25 triliun atau setara 42,18% dari total KUR yang telah disalurkan BRI, mencerminkan dukungan perseroan terhadap ketahanan pangan. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakn bahwa BRI secara konsisten mengambil peran dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam mendorong penguatan sektor UMKM yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. “BRI akan terus berjalan beriringan dengan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada pembiayaan semata, tetapi juga diiringi dengan pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya, memperluas skala bisnis, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026). Adapun, komitmen tersebut tercermin dari capaian debitur KUR BRI yang berhasil naik kelas sebanyak 213 ribu debitur KUR atau setara 22,23% dari total sasaran tahun 2026 sebesar 962 ribu debitur. Lebih lanjut, Hery menuturkan sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI pun memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik. Diketahui, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Februari 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada 2025 jangkauan KUR BRI tercatat sebesar 18 rumah tangga per 100 rumah tangga, dan pada 2024 sebesar 17 rumah tangga per 100 rumah tangga.

kredit UMKMBRIKUR
Baca Selengkapnya
Industri5 Juli 2026

OJK Andalkan Penguatan Manajemen Risiko untuk Jaga Pembiayaan UMKM

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pembiayaan produktif pinjaman daring (pindar) tetap tumbuh, meski risiko usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengungkapkan, agar kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM tetap terjaga, penyelenggara pindar perlu memperkuat berbagai aspek pengelolaan risiko. “Penyelenggara pindar perlu memperkuat manajemen risiko, credit scoring, dan mengoptimalkan pemanfaatan data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk meningkatkan kualitas penilaian pembiayaan UMKM,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis kepada media, baru-baru ini. Agusman mengakui, tantangan ekonomi dan kualitas pembiayaan perlu menjadi perhatian industri. Kendati demikian, kebutuhan pendanaan UMKM yang masih sangat besar membuat segmen produktif tetap memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan. Dibantu Yayasan Astra–YDBA, 2.030 UMKM di 21 Daerah Masuk Rantai Pasok Industri Otomotif Ilustrasi UMKM. Foto: Ist Data OJK menunjukkan, pembiayaan ke sektor produktif yang disalurkan industri pindar hingga April 2026 mencapai Rp 34,80 triliun. Nilai tersebut setara dengan 34,09% dari total pembiayaan yang disalurkan industri pindar. Agusman menilai, keberadaan program pemerintah yang menawarkan kredit mikro berbunga rendah, bahkan di bawah 10%, tidak serta-merta akan mengganggu kinerja pindar dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. OJK Optimistis Pembiayaan Produktif Pindar Tetap Tumbuh meski Risiko UMKM Meningkat Menurut Agusman, kredit berbunga rendah dan layanan pindar memiliki karakteristik dan segmen pasar yang berbeda sehingga dapat berjalan berdampingan dalam mendukung akses pendanaan bagi pelaku usaha. “Dengan demkkian, keduanya bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM yang beragam,” tegas dia. OJK, kata Agusman, mendorong industri pindar untuk terus meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko serta memanfaatkan teknologi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi sektor UMKM, khususnya usaha mikro, termasuk yang berkaitan dengan data profil pelaku usaha.

UMKMpindarOJKOtoritas Jasa Keuangan
Lona Olavia
Lona Olavia
Baca Selengkapnya
Industri6 Juli 2026

Lampaui Target, JKF Bukukan Transaksi Rp 55 Miliar

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 4-5 Juli 2026 membukukan total nilai transaksi Rp55 miliar, melampaui target awal Rp40 miliar. Dari 377 tenant JKF 2026, 290 di antaranya merupakan tenant usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nilai transaksi itu berasal dari transaksi penjualan, temu bisnis (business matching) pembiayaan, serta ekspor UMKM. Itu belum termasuk komitmen pembiayaan perbankan kepada korporasi senilai Rp575 miliar melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan JKF telah berkembang menjadi platform kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat. Dibantu Yayasan Astra–YDBA, 2.030 UMKM di 21 Daerah Masuk Rantai Pasok Industri Otomotif “Jakarta Kreatif Festival bukan sekadar festival, tetapi sebuah gerakan bersama untuk menggerakkan sektor riil di wilayah DKI Jakarta,” kata Iwan di Jakarta, Minggu (5/7/2026). Iwan Setiawan mengungkapkan, JKF 2026 menghadirkan 377 tenant, terdiri atas 290 tenant UMKM dan 87 tenant layanan, edukasi, serta komunitas yang berkolaborasi dengan 67 lembaga dan instansi. “Selama dua hari penyelenggaraan, festival ini dikunjungi sekitar 15 ribu pengunjung serta menghasilkan komitmen kerja sama antara perbankan dan sineas muda melalui Jakarta Youth Film Festival,” tutur dia. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menilai JKF menjadi momentum memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus mendorong UMKM naik kelas. “JKF juga dapat mendorong UMKM naik kelas, memperluas pemanfaatan pembayaran digital, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Filianingsih. Fokus Perkuat Pembiayaan UMKM, Bank Mandiri Optimistis Bukukan Kenaikan Kredit di Atas Industri Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, ekonomi kreatif merupakan mesin pertumbuhan ekonomi baru Jakarta. “Kami berharap semangat kolaborasi dan kreativitas ini terus menjadi kekuatan Jakarta dalam mewujudkan kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Pramono. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto menambahkan, capaian JKF 2026 memperlihatkan pentingnya kreativitas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi Jakarta. Menurut dia, penguatan ekonomi kreatif, digitalisasi, inovasi, dan pemberdayaan UMKM akan menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing Jakarta menuju kota global.

Lona Olavia
Lona Olavia
Baca Selengkapnya
Industri9 Juli 2026

Prabowo Terbitkan Perpres Rindekraf 2026–2045, Ekraf Dipacu Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045. Beleid ini menegaskan komitmen pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif (ekraf) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf)/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf), Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pengesahan Rindekraf merupakan langkah konkret Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi ekonomi kreatif (ekraf) sebagai sektor strategis. “Sektor ekraf terus diperkuat sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, mendorong ekspor, serta memperbesar kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Riefky dalam keterangan resmi, Rabu (8/7/2026). Menurut Riefky, pengesahan Rindekraf 2026–2045 merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam membangun ekraf sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman bersama untuk memperkuat ekosistem ekraf secara inklusif, adaptif, dan implementatif. Menekraf Dorong Ekosistem Ekraf Arsitektur dan Desain Interior Film “Jumbo”, animasi karya anak bangsa yang digemari penonton domestik dan turut menyemarakkan industri film domestik sebagai salah satu andalan ekonomi kreatif nasional. Foto: Visinema Studios. Dia menjelaskan, kehadiran Rindekraf menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki dokumen perencanaan jangka panjang yang secara komprehensif mengarahkan pembangunan ekraf lintas sektor, terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan global. Riefky mengakui, sektor ekraf menunjukkan peran yang semakin signifikan bagi perekonomian nasional. Selain menyerap banyak tenaga kerja, sektor ini menjadi sumber pertumbuhan investasi, meningkatkan nilai ekspor produk kreatif, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital. Karena itu, kata Riefky Harsya, penyusunan Rindekraf dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari mulai pemerintah pusat, pemda, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga lembaga keuangan. “Tujuannya untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama,” tegas dia. Riefky mengemukakan, Rindekraf dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni inklusif, adaptif, dan implementatif. Prinsip inklusif diwujudkan dengan mengakomodasi keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. “Adaptif berarti mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan pasar, serta dinamika industri kreatif global. Sementara implementatif diwujudkan melalui rencana aksi yang diselaraskan dengan tugas, kewenangan, serta sumber daya kementerian dan lembaga (K/L) selaku pelaksana,” papar dia. Ilustrasi produk ekonomi kreatif. Foto: Ant. Industri Intan di Kalsel Akan Dihidupkan Lagi, Perkuat UMKM, Ekraf, dan Pariwisata Menekraf menyatakan, melalui Perpres yang diterbitkan pada 2 Juli 2026 tersebut, pemerintah juga menetapkan arah pembangunan ekraf berbasis penguatan ekosistem dan kekayaan intelektual. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas talenta kreatif, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus mendorong daerah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Perpres ini memberikan arah bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan program untuk pengembangan ekosistem ekraf berbasis kekayaan intelektual,” ujar dia. Riefky Harsya mengatakan, dalam Rindekraf 2026–2045, subsektor ekraf dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu Seni dan Budaya, Desain, Teknologi dan Konten Digital, serta Media dan Distribusi Kreatif yang mencakup 21 subsektor ekraf. “Pengelompokan tersebut dilakukan agar kebijakan pengembangan industri kreatif lebih fokus, adaptif terhadap digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), ekonomi hijau, serta berbagai peluang ekonomi masa depan,” ucap dia. Bagi para pelaku ekraf, Rindekraf diharapkan memberikan kepastian arah kebijakan, memperkuat pengembangan talenta, meningkatkan pelindungan sekaligus komersialisasi kekayaan intelektual, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. “Dengan fondasi tersebut, pemerintah menargetkan sektor ekraf mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” tandas Menekraf.

EkrafTeuku Riefky HarsyaRindekraf 2026–2045
Lona Olavia
Lona Olavia
Baca Selengkapnya